alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Rakyat Harus Cerdas Memilih

Oleh: Ahmad Satrian Fatoni Azzaki Founder padebetulung.id, Mahasiswa Fisipol UNRAM

DI MASA Pilkada, rakyat menjadi antention centre, partai-partai dan calon kepala daerah berlomba menarik simpati rakyat untuk dimintai mandat. Berlomba merebut simpati artinya berlomba merebut suara rakyat. Rakyat adalah muara suara, penentu legitimasi politik setiap lima tahun sekali.

Setiap kali itu pula, rakyat meminjamkan tangga yang dimilikinya untuk dipakai menaiki kekuasaan. Setiap lima tahun sekali, di saat pilkada maupun pemilu, tangga itu dipinjamkan pada elite partai yang didukungnya. Agar mereka mendapat kursi, menjadi wakil kepercayaan rakyat. Rakyat meminjamkan tangga, memberi mereka legitimasi atas kekuasaannya.

Bertolak dari perumusan terkenal Max Weber bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri (apapun dasarnya) sewalaupun mengalami perlawanan. Namun, kekuasaan yang dipersoalkan di sini bukan segala bentuk kekuasaan, melainkan kekuasaan negara.Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Apabila istilah kekuasaan ini kita kaitkan dengan negara, maka istilah itu selalu merujuk dalam arti otoritas atau kekuasaan yang dilembagakan.

Terhadap kekuasaan itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Franz Magnis Suseno dalam buku Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (2016) menjelaskan terdapat tiga bentuk legitimasi subjek kekuasaan: legitimasi religius, elite, dan demokratis.

Legitimasi religius inilah yang mengokohkan negara teokrasi, karena mendasarkan hak pada faktor-faktor adiduniawi untuk memerintah, jadi bukan pada  kehendak rakyat. Sehingga tidak heran jika cepat kehilangan pengakuannya. Karena realitas empirik banyak memperlihatkan bahwa dinamika penyelenggaraan negara lebih banyak terkait dengan persoalan duniawi yang sulit dikaitkan dengan konteks langit.

Argumentasi dari legitimasi religius ini misalnya raja adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia, sebagaimana Saul dan Daud ditetapkan Yahweh sebagai raja bangsa Israel. Namun, dalam perkembangannya ditolak karena dinilai irasional.

Sementara legitimasi elititer berdasar pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah, beranjak dari anggapan bahwa untuk memimpin masyarakat dibutuhkan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh semua rakyat. Kita dapat membagi legitimasi eliter ini ke dalam empat model: Legitimasi aristokratis, pragmatis, ideologis, dan demokratis.

Legitimasi aristokratis dan pragmatis, keduanya jelas tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tidak mungkin golongan bangsawan lantas diberi tempat yang sedemikian istimewa seperti zaman dahulu untuk menentuka warna politik kenegaraan. Legitimasi pragmatis, mereka berhak berkuasa ketika dalam suatu kondisi, mereka dapat mengambil alih kekuasaan bilamana golongan tersebut mampu mengatasinya.

Salah satu contohnya adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang bisa menjamin kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintahan secara teratur. Namun, jika kelompok tersebut terus mengampu kebijakan dan mempertahankan kekuasaan, maka legitimasi ideologis menjadi salah satu jalan alternatif yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas karena mereka memiliki privilese: mengerti bagaimana kehidupan masyarakat seharusnya diatur.

Sedangkan legitimasi demokratis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan seluruh anggota masyarakat dalam posisinya sebagai warga negara, serta berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang berhak memiliki wewenang untuk memerintah rakyat, kecuali wewenang tersebut merupakan persetujuan masyarakat itu sendiri.Namun, perlu diingat bahwa legitimasi tersebut bukanlah legitimasi tanpa batas yang digunakan rezim yang berkuasa sesuka hati.

Beberapa bulan mendatang, tepatnya 9 Desember, rakyat akan kembali meminjamkan tangga pada elite-elite politik yang didukungnya. Sebagai bentuk kewaspadaan, karena biasanya setelah dipinjami tangga, para elite tadi lupa, bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Mereka telah menggapai cita-citanya: menduduki kursi kekuasaan, tangga yang mereka pinjam dari rakyat digeletakkan begitu saja.

Ditinggal. Rakyat, tentu saja tidak hanya sekedar sedih dengan kenyataan yang demikian, tapi juga mengumpat. Tapi apa mau dikata, kedaulatan rakyat telah berpindah menjadi kedaulatan elite. Maka sebelum kedaulatan rakyat dibajak para elite (sewalaupun tidak semua demikian), bermanuver semaunya, maka rakyat harus secara sadar dan kritis menjadi pemilih yang cerdas.

 

Cerdas Memilih

 

Pilkada tahun ini mendatangkan aktor-aktor lama dan baru dipanggung politik, kendati demikian rakyat masih merasa hendak membeli “kucing dalam karung”. Tetapi bagaimanapun mereka akan tetap memilih. Sudah banyak poster dan baliho yang terpampang dimana-mana, tapi toh masyarakat belum banyak yang mengenalnya, etos kerja, kualitas dan integritasnya sebagai kepala daerah masih dipertanyakan.

Posisinya menjadi dilematis, sebab sekali memilih dampaknya hingga lima tahun. Kalau dampaknya positif, harus disyukuri. Tapi kalau dampaknya negatif, tentu akan berujung penyesalan. Sehingga pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana menjadi pemilih cerdas dalam menghadapi pilkada 2020?

Memang tidak mudah menjadi pemilih cerdas karena akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala.Memilih secara cerdas berarti pertinbangannya obyektif-kualitatif, bukan subyektif-primordial. Mengedepankan rasionalitas, karena pemilih cerdas harus benar-benar mempertimbangkan konsekuensi atas pilihannya.

 

Rekam Jejak dan Kepercayaan

 

Pemilih cerdas akan menentukan pilihannya setelah menelusuri rekam jejak para calon kepala daerah. Bukan dalam konteks primordialitas, tetapi integritas, kapabilitas, kapasitas, dan prospek calon kepala daerah kedapan yang diharapkan mampu menjadi kepala daerah yang mumpuni. Dalam bahasa agamanya: sidiq (benar), amanah (terpercaya), tabligh (komunikatif) dan fathonah (cerdas).

Calon kepala daerah yang berpendidikan tinggi bukanlah variable penentu bagi rakyat untuk memberikan legitimasi, pemilih cerdas harus mendasarkan pilihannya atas kesadaran akan perlunya menghadirkan sosok pemimpin yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas. Tidak mudah terbius dengan jargon-jargon yang kosong makna, nihil subtansi, dan poster-poster yang tidak masuk akal. Memilih calon pemimpin daerah tentu harus disertai dengan daya berpikir kritis.

Sehingga rekam jejak diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan.Mengutamakan reputasi bukan citra. Seperti yang dikatakan Sudirman Said dalam sebuah bukunya bahwa citra hanya pada tataran permukaan, tetapi reputasi adalah kalkulasi dari tindakan, karya dan perjuangannya yang hadri tidak serta-merta.

Pada akhirnya, setelah menelusuri rekam jejak para calon pemimpin daerah maka kata kuncinya adalah kepercayaan. Seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepada calon kepala daerah yang nantinya akan menentukan nasib suatu daerah lima tahun kedepan. Kepercayaan tidak diberikan secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Perlu didasari dengan kritisisme dan rasionalitas yang tajam, karena tanpa keduanya maka yang ada hanyalah taklid buta. Semua calon memiliki peluang untuk diapresiasi bahkan peluang untuk menang, tetapi yang pantas menyandang trusttentu tidak banyak.

 

Idealisme Pemilih

 

Pemilih cerdas akan menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah yang idealis, yang kepadanya trust diberikan. Kini, percaya atau tidak, kultur memilih masyarakat masih belum beranjak dari budaya pragmatis. Banyak calon yang mengeluh dengan budaya pragmatis yang kian merebah, mengapa masyarakat tidak mau beranjak tanpa “ongkos politik” .Pemilih yang demikian tentu bukanlah pemilih yang cerdas dan kritis. Padahal banyak cara lain untuk menghukum para calon kepala daaerah yang menebar money politic tanpa harus ikut-ikutan menjadi pragmatis, dengan tidak memilih mereka adalah hukuman yang paling konkrit.

Para calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada 9 desember mendatang juga seharusnya jangan terjebak pada “sindrom takut kalah” yang menyebabkan over campignyang pada akhirnya harus jor-joran dengan melakukan berbagai macam cara, mulai dari tindakan yang tidak etis sampai tindakan melawan hukum. Termasuk melakukan serang fajar di hari H pemilihan (ini kerap kali terjadi) dengan membagikan uang kepada masyarakat ketika pemungutan suara.

Sehingga pada akhirnya, baik pemilih maupun yang dipilih menjadi subyek penentu kualitas demokrasi kita kedepan. Pemilih cerdas dengan segala kritisisme dan rasionalitasnya harus mengcounter perbuatan yang demikian demi kualitas demokrasi yang lebih baik lagi, dengan memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya memilih secara cerdas, dengan rasionalitas, kesadaran kritis, visi dan menelusuri track record calon kepala daerah kepada masyarakat secara luas. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks