alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Oleh: Hendra Puji Saputra

Field Officer KONSEPSI NTB

 

RENTANNYA masyarakat terhadap ancaman bencana belakangan ini harus menjadi atensi dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut tidak terlepas dari letak Indonesia yang secara geografis berada di wilayah yang cukup rawan terkena bencana alam. Dalam konteks tersebut, persoalan mengenai bencana tentu sulit untuk dihindari sehingga sangat diperlukan adanya upaya pengurangan risiko bencana yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana itu sendiri.

 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 3.768 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, longsor, dan puting beliung dengan persentase 99% bencana hidrometeorologi dan 1% geologi. Dari angka tersebut BNPB mencatat dampak korban jiwa akibat bencana sebanyak 478 korban meninggal dunia, 109 hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3.419 luka-luka. Sementara itu, data kerusakan tercatat 73.427 rumah rusak yang terdiri dari 15.765 rumah rusak berat, 14.548 rusak sedang, dan 43.114 rusak ringan. Kemudian fasilitas umum yang rusak sebanyak 2.017 yang meliputi: 1.121 fasilitas pendidikan, 684 fasilitas peribadatan, 212 fasilitas kesehatan, 274 kantor, dan 442 jembatan.

Dalam konteks level daerah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 36-990 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di Provinsi NTB. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prakiraan BMKG terkait adanya eskalasi ancaman potensi bencana hidrometeorologi di NTB dari Desember 2019 sampai Maret 2020.

Data di atas telah menjadi fakta empiris bahwa persoalan bencana tidak bisa disikapi secara permisif. Terjadinya bencana dapat dipastikan akan menyebabkan gejala sosial dalam masyarakat yang berdampak secara destruktif. Hal tersebut biasanya ditandai dengan adanya pergeseran maupun perubahan yang terjadi pada struktur sosial maupun kultur yang ada di masyarakat. Persoalan tersebut pada gilirannya bertendensi akan menimbulkan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Oleh karena itu, setiap wilayah kemudian dituntut untuk memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

 

Kognisi Masyarakat Tentang Bencana

Harus diakui bahwa selama ini masyarakat ketika mengalami bencana patut diduga tidak sepenuhnya dalam keadaan yang siap siaga. Persoalan tersebut dapat dipastikan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan (kognisi) masyarakat terhadap pemahaman tentang bencana. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana pada gilirannya akan membuat masyarakat apatis terhadap gejala sosial yang akan ditimbulkan oleh bencana itu sendiri.

Secara sosiologis, bencana alam pada dasarnya dapat di maknai sebagai suatu proses perubahan sosial yang tidak direncanakan. Bencana alam yang terjadi secara simultan telah mengubah sistem tatanan masyarakat secara cepat dan masif. Hal tersebut terlihat dari adanya dampak yang diakibatkan bersifat multidimensi yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial budaya. Dampak yang ditimbulkan kemudian menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak stabil.

 

Upaya Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap ancaman bencana, NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengusung tagline NTB Gemilang melalui misi “NTB Tangguh dan Mantap”. Artinya bahwa upaya mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah telah menjadi komitmen prioritas pembangunan di NTB.

Berkenaan dengan hal tersebut, paradigma penanganan bencana yang selama ini berfokus pada pendekatan yang bersifat charity dan karitatif tentu harus diubah. Penanganan bencana secara charity dan karitatif dampaknya hanya berlangsung dalam jangka pendek dan tidak memberikan langkah solutif secara nyata. Paradigma untuk mengurangi risiko bencana semestinya harus berorientasi pada langkah-langkah preventif secara terpadu dan terintegrasi. Sebab kesiapsagaan masyarakat sebagai bagian pengetahuan untuk melakukan mitigasi bencana bukan proses instan. Lebih jauh upaya tersebut memerlukan peran lembaga sosial dalam mengkoordinir dan mentransformasikan cara berfikir masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana.

 

Membangun masyarakat tangguh bencana melalui lembaga sosial kemasyarakatan penting karena masyarakat diikat oleh nilai-nilai atau norma yang termanifestasi dalam kearifan lokal yang seharusnya mampu dijadikan instrumen pengurangan risiko bencana. Akan tetapi, peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam konteks mitigasi bencana selama ini belum dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, dalam konteks kebencanaan lembaga sosial kemasyarakatan perlu didayagunakan dengan optimal agar dapat memunculkan kesadaran bagi masyarakat.

 

Guna mendorong terciptanya masyarakat dengan kesadaran mitigasi bencana yang baik, maka peran lembaga sosial kemasyarakatan perlu bertransformasi. Sebab dengan mempersiapkan masyarakat dengan segala sumberdaya dan potensi yang dimiliki tentu menjadi bagian penting kedepannya dalam rangka mengedukasi masyarakat sehingga mereka dapat lebih siap dan tanggap ketika menghadapi ancaman bencana.

 

Berkenaan dengan itu, bencana alam sebenarnya merupakan gejala yang sporadis. Namun demikian, respons masyarakat dalam menghadapinya tidak dapat sporadis, melainkan perlu disusun langkah sistematis dan terkoordinir yaitu melalui lembaga sosial kemasyarakatan. Hal tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai atau norma yang termanifestasi dalam kearifan lokal masyarakat yang notabenenya semakin ditinggalkan harus direkonstruksi kembali sebagai suatu sumberdaya yang potensial dalam pengurangan risiko bencana.

 

Transformasi lembaga sosial kemasyarakatan yang diupayakan dalam masyarakat pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya potensial yang bermanfaat untuk membangun strategi dalam menghadapi bencana. Kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman bencana tentu dalam praktiknya perlu melibatkan multipihak sehingga setiap lembaga sosial yang ada di masyarakat baik lembaga pendidikan, ekonomi, dan lembaga pemerintah desa agar dapat berfungsi mendukung proses transformasi kelembagaan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana.

Membangun masyarakat tangguh bencana melalui transformasi kelembagaan sosial sangat penting dilakukan. Urgensi dari hal tersebut mengingat rentannya masyarakat terhadap bencana alam. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengurangan risiko bencana, maka masyarakat harus dipersiapkan melalui proses rekayasa sosial dengan menghidupkan kembali segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari langkah-langkah preventif dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks