alexametrics
Sabtu, 31 Oktober 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020

Anak Harus Bebas dari Belenggu Pernikahan

Oleh: Ike Rahayu Sri Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB

PANCASILA sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok bagi penyelenggaraan negara. Pancasila dapat membentuk karakter manusia Indonesia dalam mewujudkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

Pancasila menjamin seluruh aspek pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin adalah pembangunan kesejehteraan sosial. Pada sila kedua dan sila kelima berarti bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia termasuk anak Indonesia harus mendapatkan kesempatan menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan, baik pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya

Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA tentang Hak asasi manusia, pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  Salah satu yang menghambat anak tumbuh berkembang sampai usia dewasa antara lain perkawinan anak. Adanya perkawinan anak dapat diibaratkan bahwa hak seorang anak akan terambil. Seyogyanya perkawinan anak tidak dibiarkan terjadi di era industri 4.0 sekarang ini. Sayangnya, di NTB masih banyak penduduk yang menikah di usia anak.

Menurut data BPS yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, persentase penduduk pernah kawin dengan usia kawin pertama dibawah 18 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 9,46 persen, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebesar 38,08 persen. Sementara itu jika dilihat dari prevalensi perkawinan anak perempuan di NTB jauh dibandingkan dengan angka Indonesia.

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di NTB sebesar 16,09 persen sedangkan di Indonesia 10,82 persen. Ini berarti bahwa 1 (satu) dari 6 perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun, menikah sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan untuk prevalensi perkawinan anak laki-laki di NTB sekitar 2 persen yang berarti bahwa 1 (satu) dari 50 laki-laki berusia 20-24 tahun , menikah sebelum berusia 18 tahun.

Perkawinan anak banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi perempuan; Memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya; berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eclampsia. selain berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stunting (kekurangan asupan gizi).

Risiko lainnya yang dialami adalah persoalan psikologi bagi anak perempuan yang menikah muda, seperti stress, depresi, dan bingung didalam pengambilan keputusan; tindak kekerasan oleh pasangan intim (intimate partner violence); dan Banyaknya terjadi kasus perceraian. Fenomena perceraian untuk perkawinan anak sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus cerai hidup terhadap penduduk yang pernah kawin dan menikahnya dibawah 18 tahun berjenis kelamin laki-laki sebesar 33,56 persen sedangkan perempuan 15,41 persen.

Hasil survei BPS menjelaskan secara garis besar faktor penyebab dari perkawinan anak, ada 3 yaitu Pertama, Tingkat kesejahteraan yang rendah. Keluarga yang menikahkan anaknya dengan kuintil pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan anak dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi. Kedua, Daerah Perdesaan.

Anak yang menikah di perdesaan hampir satu setengah kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Ketiga, Pendidikan Rendah. Anak yang menikah dengan pendidikan SMP kebawah di tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang menikah dengan pendidikan SMA ke atas.

Maka sejatinya, pemerintah dan masyarakat pada momen Kesaktian Pancasila sekarang ini bergandeng tangan memastikan anak mencapai kedewasaan sebelum memasuki perkawinan terutama anak perempuan. Langkah konkritnya secara global yaitu anak perempuan harus diikutsertakan pada semua tahap dalam upaya untuk menghapus perkawinan usia anak, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi. 3 Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama,  Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pendukung lainnya bagi anak usia sekolah dan jika perlu sampai perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan yang tajam pada prevalensi perkawinan usia anak saat usia 16–18 tahun, seiring hal itu terjadi penurunan yang tajam pencapaian pendidikan anak terutama perempuan. Akibatnya, banyak anak perempuan gagal mengikuti SMP dan SMA kemudian akhirnya menikah.

Kedua, Merespon norma sosial dan budaya di tingkat lokal yang melestarikan praktek perkawinan anak, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berpengaruh untuk menggalang dukungan dan membantu mereka berbicara untuk menolak perkawinan usia anak.

Ketiga, Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi. Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi dengan target remaja perempuan yang meliputi: pendidikan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan kejuruan, pelatihan manajemen bisnis dan keuangan, pelatihan peningkatan pendapatan, dan kelompok keuangan mikro dan tabungan.

Perlunya diadakan pelatihan keterampilan ekonomi dengan target anak perempuan dan perempuan muda untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat dan upah yang sama untuk pekerjaan mereka di masa depan. Dengan melakukan upaya dan skala prioritas pastinya akan dapat mengubah prevalensi pernikahan anak dan NTB bebas dari perkawinan anak. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Inovasi Menyulap Lahan Kosong Jadi Taman Indah dari Sumbawa Barat

Desa Mura, Desa Menemeng, dan Kelurahan Arab Kenangan adalah juara Kampung Sehat di Sumbawa Barat. Dua desa dan satu kelurahan ini pun optimistis bakal bisa menyabet juara di tingkat provinsi. Apa yang diandalkan? Dua desa dan satu kelurahan itu rupanya punya satu kesamaan. Yakni, membuat inovasi dengan menyulap lahan kosong menjadi taman yang indah dan asri.

SADAR Keliling Kampung Sambil Ajak Warga Loteng Bermasker

TANTANGAN terbesar para Pasangan Calon saat berkampanye sehat adalah saat bersentuhan dengan pemilih di pelosok kampung. Kesadaran menggunakan masker relatif masih lebih rendah daripada warga yang tinggal di perkotaan

Gagasan ‘Magrib Mengaji’ Jarot-Mokhlis Diapresiasi

Gagasan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut lima H Syarafuddin Jarot-H Mokhlis menggagas program ‘Magrib Mengaji’. Hal ini diharapkan menjadi benteng sekaligus fondasi generasi cerdas dan mulia di Sumbawa.

Ridwan Klaim JODA Lampaui NADI di Lombok Utara

Gerindra optimis meraih kemenangan di tujuh kabupaten/kota. “Sebelum pendaftaran dan setelahnya (mesin partai) terus bergerak,” kata Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Ridwan Hidayat.

H Muzihir Optimis HARUM Unggul di Pilwali Mataram

Politisi PPP NTB H Muzihir sangat optimis Pasangan Calon (Paslon) H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (HARUM) tampil sebagai jawara di Pilwali Kota Mataram. “Yang realistis (peta paslon yang berpeluang besar menang) ya baru di Mataram saya lihat,” katanya, Selasa (27/10).

Perambah Hutan Soromandi Dompu Ditangkap

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menemukan kawasan hutan Soromandi RTK-15 di Desa Bara, Kecamatan Woja, Dompu, dirambah warga setempat. Hasil penyelidikan dan lacak balak kawasan hutan tersebut, penyidik PPNS Dinas LHK NTB menangkap warga setempat berinisial NSR alias Udin.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Lolos SKB, Peserta CPNS Wajib Daftar Ulang, Terakhir 7 Agustus

Panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS 2019 sudah memutuskan melanjutkan tahapan rekrutmen. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB), wajib daftar ulang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan daftar ulang dilakukan 1-7 Agutus.

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks