alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Membangkitkan Ekonomi NTB Melalui Kebijakan Fiskal Pusat di Daerah

Oleh : Alim Afifi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi NTB dan Lulusan Magister Teknik Perencanaan Wilayah Universitas Gadjah Mada

DANA APBN dan APBD adalah satu alat Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi. APBD sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

APBN sebagai instrumen Keuangan Negara memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana sektor publik sedang lesu sehingga APBN diharapkan menjadi pemicu kinerja ekonomi di masyarakat.

Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Itulah sebabnya, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK (Nawacita) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Perwujudannya didukung dengan peningkatan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Jumlah dana transfer ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam APBN Perubahan pun meningkat tajam.

 

Deduksi Kebijakan Fiskal

 

Secara umum, kebijakan fiskal pemerintah pusat apabila diasumsikan sebagai uang yang mengalir dari pusat ke Provinsi NTB, dapat disederhanakan menjadi lima bagian. (1)  Penyaluran DIPA Kementerian Negara/Lembaga di wilayah Provinsi NTB; (2) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); (3) Kebijakan prioritas pembangunan pemerintah pusat di wilayah Provinsi NTB; (4) Ekonomi Inklusif (KUR dan UMi); dan (5) Penanaman Modal Negara (PMN) ke BUMN.

Dari data online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) perkembangan belanja di Provinsi NTB tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2020 diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan 69 % porsi pendapatan APBD di NTB berasal dari Dana Perimbangan. Untuk Provinsi NTB memiliki tingkat ketergantungan dari APBN sebesar 64,98%. Sedangkan, kabupaten/ kota di wilayah NTB lebih besar dengan rata-rata mencapai 75,88 %.

Sementar aitu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah NTB hingga triwulan II 2020 mencapai Rp 3,57 triliun atau 41,79 persen dari pagu. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,48 persen dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Dirinci per jenis belanja, realisasi Belanja pegawai sebesar Rp1,39 miliar (46,05 persen), Belanja Modal sebesar Rp 1,15 triliun (40,97 persen), Belanja Barang sebesar Rp 1,02 triliun (37,93 persen) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5,61 miliar (37,16 persen).

Dari kinerja penyerapan anggaran tersebut, hal yang cukup menarik bahwa realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami peningkatan 130,42 persen. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga pagu belanja modal pada akhir triwulan II 2020 mengalami penurunan 20,16 persen dibandingkan pagu awal tahun atau terdapat pengurangan sebesar Rp709,92 miliar. Sementara realisasi belanja bantuan sosial meningkat 47,82 persen dibandingkan dengan tahun 2019, dimana realisasi terbesar digunakan untuk Bidik Misi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang mencapai Rp4,23 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat Regional khusus di Provinsi NTB merupakan potret kondisi keuangan di Provinsi NTB dan juga merupakan cermin kebijakan fiskal di daerah yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Pengelolaan BLU di Provinsi, dan Pengelolaan Manajemen Investasi.

 

Ekonomi Inklusif

 

Selama ini, pemerintah menjalankan kebijakan kerja sama pendanaan untuk mendorong ekonomi inklusif yang tidak hanya berasal dari APBN atau APBD yaitu Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mengharapkan adanya kerja sama investasi yang makin meningkat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi agar tercipta peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan usaha mikro di daerah. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan triwulan II 2020 realisasi penyaluran Kredit Program di wilayah NTB mencapai Rp 1,28 triliun yang terdiri dari Rp1,25 triliun berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp 27,74 miliar berupa pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi). Capaian tahun 2020 ini lebih rendah 9,34 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 1,41 triliun (47.114 debitur).

Terdapat 12 penyalur KUR di wilayah Provinsi NTB. Bank BRI berkontribusi paling tinggi yakni mencapai 63,54 persen dari total penyaluran, kemudian Bank Mandiri sebesar 15,12 persen dan Bank BNI sebesar 14,98 persen.

Di sisi lain, suntikan keuangan negara juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Ambil contoh misalnya bagaimana kondisi NTB yang mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah manakala dilanda gempa besar beruntun pada 2018. Di NTB, dalam kondisi pasca gempa, justru terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB yang tercermin dari menurunnya persentase penduduk miskin. Berdasarkan data BPS NTB, angka kemiskinan di NTB turun menjadi 14,56 persen pada periode Maret 2019 dari sebelumnya 14,75 persen (Maret 2018). Memang, kesenjangan pendapatan penduduk sempat melebar pada September 2018, namun pada Maret 2019 berkurang menjadi 0,379.

 

Efek untuk NTB

 

Dari hasil mapping sederhana di atas, pengaruh kebijakan fiskal pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan APBN di wilayah Provinsi NTB memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Provinsi NTB. Dari deduksi tersebut maka dapat dihasilkan peluang yang diambil pemerintah daerah dengan memanfaatkan kebijakan APBN dalam ranah Keuangan Negara.

Hal ini penting diperhatikan oleh pemerintah daerah karena dapat mempengaruhi prioritas pembangunan yang akan dialokasikan dalam APBD untuk memperoleh hasil maksimal.

Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan berdampak pada sisi penawaran ekonomi tergantung pada bidang mana pengeluaran pemerintah meningkat. Hasil dari pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat diperoleh beberapa manfaat atau potensi manfaat berikut:

Pertama, belanja negara akan membantu mengurangi tingkat ketimpangan. Ada potensi manfaat kesejahteraan yang lebih tinggi termasuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, belanja pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi. Ketiga, pengeluaran untuk jalan dan infrastruktur lainnya dapat membantu menghilangkan hambatan pasokan dan memungkinkan efisiensi yang lebih besar serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keempat, pengeluaran untuk pembangunan fisik dapat menyerap dan memicu penyerapan tenaga kerja.

Semoga dengan perbaikan kebijakan fiskal  pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk APBN, APBD, dan instrumen kebijakan ekonomi makro tersebut dapat mengakselerasi perekonomian di daerah khususnya Provinsi NTB menyongsong pasca pandemi. Untuk prospek ke depan, perekonomian NTB diprediksi akan semakin kuat dikarenakan keberpihakan pemerintah pusat berupa investasi pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, investasi dari persiapan penyelenggaraan Moto GP 2021 dan pembangunan Pelabuhan Gili Mas untuk Kapal Pesiar Internasional. (*)

*) Tulisan ini adalah analisis pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi dimana penulis bekerja.

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks