alexametrics
Kamis, 3 Desember 2020
Kamis, 3 Desember 2020

Akselerasi Peran KPPU di Era Digital untuk Indonesia Maju dan Mandiri

Oleh: Ria Mawaddah Mahasiswa Universitas Mataram

INDONESIA merupakan negara dengan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Menurut data wearesocial danhootsuite, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja online. Pada tahun 2019 nilai kapitalisasi pasar e-commerce di Indonesia mencapai USD 21 miliar atau sekitar Rp 294 triliun.

Berdasarkan laporan McKinsey, industri e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai nilai USD 40 miliar pada tahun 2022. Faktor terbesar yang mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia adalah pertumbuhan kelas menengah yang cukup pesat, yakni sebesar 21% dari total populasi atau sebanyak 57,3 juta orang pada tahun 2019. Perkembangan e-commerce juga disebabkan karena penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 175,4 juta pengguna.

Persaingan usaha di Indonesia juga semakin kompleks di era digitalisasi ini.Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya bisnis start-up yang merupakan usaha baru-baru mulai. Usaha ini dilakukan dengan teknologi, baik pada gelombang kedua maupun ketiga.

Bisnis ini mengubah manusia dari peradaban time series menjadi real time,menciptakan on demand economy (begitu diinginkan, saat itu juga tersedia), supply demand dengan jejaring dan lawan-lawan bisnis yang tidak terlihat sehingga persaingan usaha sulit untuk dideteksi. Hal ini mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pemain lama (incumbent) dan sulit untuk mendapatkan peluang bertumbuh apabila tidak melakukan perubahan.

Era digitalisasi ini memungkinkan perilaku diskriminasi atau pemberian fasilitas tertentu akan lebih sering terjadi. Selain itu eksploitasi terhadap usaha lainnya, seperti platform terhadap supplier atau eksploitasi antar flatform juga tidak dapat dihindari. Predatory pricing (praktik jual rugi) menjadi strategi bisnis yang dianggap sesuai untuk memenangkan pasar.

E-commerce maupun start-upberlomba-lomba menjual barang dengan harga rendah dengan memberikan diskon sertakualitas dan pelayanan terbaik, apabila pelaku telah berada di luar pasar maka pelaku usaha tersebut akan bertindak sebagai monopolis yang akan menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi untuk menutupi kerugian yang sebelumnya.

Perilaku Pre-emptivemerger juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar dengan melakukan akuisisi kepada perusahaan kecil atau start-up yang memiliki inovasi yang berpotensi menjadi pesaingnya. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang berdampak terhadap persaingan yang akan mengakibatkan iklim usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika diumpamakan seperti permainan sepak bola, KPPU adalah wasit dan pelaku usaha adalah pemainnya.

Sebagai wasit KPPU harus melakukan pengawasan terhadap tindakan pelanggaran dan mengeluarkan pemain yang dianggap curang atau merugikan pemain lainnya.Untukmengimplementasikan tugasnya KPPU tidak hanya menangani perkara secara langsung namun di masa pandemi ini KPPU mengeluarkan peraturan Komisi No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melaporkan persaingan usaha yang tidak sehat terutama di masa pandemi.

Dalam penangan perkara secara elektronik yang dikeluarkan KPPU, pengajuan dokumen, panggilan sidang, dan persidangan di KPPU, dapat menggunakan fasilitas elektronik. Saat melakukan persidangan secara elektronik, semua pihak dalam persidangan harus menunjukkan lokasi dan keadaan mereka saat itu kepada Majelis Komisi untuk mencegah adanya intervensi dari pihak manapun serta menjaga independensi para pihak. Terlapor dan/atau Investigator, yang tidak menyerahkan dokumen melalui media elektronik pada tanggal yang ditentukan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis Komisi, akan dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan dokumen tersebut. Prosedur dari masing-masing kegiatan harus mengacu pada peraturan KPPU yang telah berlaku, karena Perkom 1/2020 hanya dasar bagi KPPU untuk menggunakan fasilitas elektronik.

Mekanisme penanganan kasus secara elektronik ini belum banyak diketahui masyarakat terutama pelaku usaha sehingga perlu upaya sosialisasi untuk mendorong penanganan kasus secara elektronik. Secara subtansi akselerasiperan KPPU dalam penanganan perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan memberikan punishment bagi pelaku usaha. Misalnya KPPU dapat memberikan sanksi berupa denda kepada pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada persaingan tidak sehat.

Seperti yang dilakukan, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) untuk mencegah praktikpredatory pricing dan memberikan denda kepada salah satu transportasi online yang melakukan predatory pricing sebesar Rp 140 miliar. Sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) KPPU juga dapat melakukan hal tersebut karena selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif.

Selain punishment KPPU juga harus kembali menekankan prinsip rule of reasondan per se illegal. Prinsip tersebut bertujuan untuk melalukan evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk mengetahui suatu perjanjian atau kegiatan bersifat menghambat atau mendorong persaingan serta mengetahui status dari suatu perjanjian. Untuk menerapkan prinsip ini secara komprehensif KPPU sebagai “wasit” harus memiliki “bank” informasi untuk mengawasi persaingan usaha dengan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan apabila menemukan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU tidak cukup hanya dengan melakukan penanganan secara elektronik, KPPU harus memiliki platform digital sendiri yang dapat menjadi media untuk mengawasi dan melaporkan persaingan usaha tidak sehat secara lebih komprehensif yang mencakup network effect, multi-homing, derajat diferensiasi dan potensi inovasi di pasar digital.

Ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadlimengatakan bahwa “Good times make bad policies, bad times make good policies”,maka disaatterburuklah sebenarnya kebijakan yang baik itu dibuat karena kita sudah mengetahui sebab dan akibatnya. Oleh karena itu untuk mengakselerasiperan KPPU di era digitalisasi, KPPU harus bisa mengisi kekosongan pengaturan tentang pasar digital serta sempitnya definisi pelaku usaha UU 5/1999.

Regulasi yang tepat menjadi perlu karena akan lebih menjamin negara yang demokratis, pertumbuhan pasar yang lebih efektif dan menumbuhkan perekonomian nasional di tengah kondisi resesi yang kita hadapi sekarang ini.

Tidak sebatas pada pengawasan, untuk mengakselerasi perannya KPPU juga harus menciptakan circle iklim usaha yang lebih inovatif dan kreatif seiring dengan perubahan dunia yang serba berjejaring dan sekarang bukan lagi jejaring lokal namun sudah global. Jika KPPU bisa mengawasi persaingan usaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM maka Indonesia maju dan mandiri bukan lagi sebuah impian.

Hal ini karena iklim usaha yang sehat akan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha, lahirnya produk-produk baru dan service yang efisien dan inovatif, tumbuhnya keberagaman produk yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasar, terwujudnya harga dan kualitas yang sebanding dan efisiensi nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

AirAsia Kenalkan Potensi Kerjasama dengan Hotel di NTB

”Dengannya platform ini mampu memudahkan jutaan pelanggan AirAsia mengakses penawaran harga terbaik paket penerbangan dan hotel di Lombok,” ujar Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine Sinaga.

PGRI NTB Dorong Pemda Usulkan PPPK Dalam Jumlah Maksimal

”Misalnya Mataram, ada kuota seribu peserta, ya usulkan saja sebanyak dua ribu,” sarannya.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Efek Korona, SMK di NTB Belum Boleh Gelar Prakerin

”Sampai sekarang, kami masih melarang kegiatan itu,” kata Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB H Makbullah, pada Lombok Post, Rabu (2/12/2020).

Korporasi Indonesia Memburu Inovasi dan Kolaborasi dengan Startups Singapura

JAKARTA– Pandemi mendorong perusahaan Indonesia memburu inovasi, solusi teknologi, dan pasar baru melalui kolaborasi, termasuk dengan mitra regional perusahaan Singapura melalui Enterprise Singapore. Korporasi Indonesia fokus berinvestasi dalam teknologi dan solusi inovatif di sejumlah sektor semisal konstruksi, keuangan dan kesehatan.

Unram Kukuhkan Tiga Guru Besar

”Jabatan profesor memiliki tanggung jawab yang besar karena merupakan ujung tombak untuk melakukan riset-riset dan inovasi,” katanya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks