alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Netralitas Kepala Daerah di Pilkada 2020

OLEH : LALU GORIADI HARTAWAN*

APAKAH kita masih ingat dengan sinetron nostalgia di era 1990-an yang diperankan oleh empat sekawan artis ternama yakni Komar, Eman, Derry dan Ginanjar pada Sinetron ‘’Lika Liku Laki- Laki ‘’.

Dalam sinetron tersebut memberikan hiburan yang sangat memukau dengan galak tawa penuh lucu sehingga bagi pencinta sinetronsangat menyukainnya. Sinetron ini juga  menceritakan tentang kisah seorang laki–laki yang banyak akal ketika mendapatkan seorang wanita dambaannya.

Bahkan ketika salah satu menyukai wanitanya, ceritanya mereka saling menikung, temen makan temen hingga main kucing–kucingan dengan sahabat sendiri di hadapan si wanita yang didambakan dengan menunjukkan sikap performance simpatiknya. Kekocakan peran di sinetron ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa tidak sedikit dari laki–laki pandai bersandiwara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Sinetron Lika Liku Laki–Laki ini juga mengingatkan kita betapa politik itu penuh dengan lika liku, dinamika, riak – riak,trikdan dramaturgi Paslon untuk meraih simpati masyarakat agar tercapai segala niat dan hajatnya menjadi sang penguasa. Bicara soal politik yang dikaitkan dengan sinetron kocak Lika Liku Laki-Laki, ternyata tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki musim politik kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Tinggal hitungan bulan saja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pun akan melakukan dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Sedangkan sekarang KPU sedang menyelesaikan tahapan persiapan untuk menuju tahapan penyelenggaraan. Di Pilkada serentak mendatang, ada 270 daerah di Indonesia dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, 224 kabupaten.

Di NTB sendiri ada 7 kabupaten kota yang akan melangsungkan Pilkada diantaranya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Dan kini daerah – daerah yang akan menghelat pesta demokrasi mulai terasa  riak – riak dan dinamikanya.

Bahkan tensi politik pun mulai terasa memanas dengan berbagai bentuk manuver yang diperankan oleh peserta Pilkadabegitu elegan dengan penampilan yang penuh pesona dan kharismatik.Bermodalkan finansial, prestasidan ketokohanya cukuplah bagai mereka untuk dijuluki sebagai sang petarung.

Adapun kategori peserta pemilihan kepala daerah dalam pasal 39 UU 10 tahun 2016 ada dua kategori yaitu pertama peserta pemilihan adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik dan kedua pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Adapun dalam pasal 40 ayat 1 partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang besangkutan.

Pun dengan calon perseorangan tidak mau ketinggalan untuk tampil sebagai peserta pemilihan ini. Mereka juga terlihat optimis mengikuti konstestasiPilkada 2020 dengan cara harus memenuhi berbagai persyaratan dari KPU seperti pengumpulan e-KTP dengan jumlah dukungan minimal calon perseorangan.

Contohnya di Kota Mataram adalah 8,5 persen dari jumlah yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 293.192 orang. Jadi jumlah dukungan minimal calon perseorangan adalah 24.922. Dipastikan tanggal 24 Juni dilakukan Verfak(verifikasi faktual)terhadap calon perseorangan oleh KPU, sebagai upaya KPU membuktikan kebenaran dukungan apakah pasangan calon tersebut memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) saat melakukan Verfak kepada masyarakat yang dinyatakan telah memberikan syarat dukungan berupa e-KTP kepada pasangan calon tersebut.

Mengamati perjalanan Pilkada/Pilwalkot serentak di Kabupaten/Kota Se – NTB,khususnya di Kota Mataram tentunya menjadi perhatian kita. Sebagai masyarakat, kita akan berpikir lebih rasional dan kritis terhadap dinamika yang berkembang saat ini. Pasalnya, tidak sedikit dari peserta pemilu di-backup oleh pemerintah daerah yang berkiprah di eksekutif (gubernur, bupati dan walikota). Bagaimana tidak, dalam proses pelaksanaan Pilkada/Pilwalkot, kepala daerah terkesanlebih dominan ikut campur untuk memenangkan pasangan calonnya.

Peran dan pengaruh kepala daerahsangat kuat di tengah masyarakat. Sehingga dikhawatirkan berimplikasi terjadinya chaos antara peserta pemilihan khususya yang tidak mempunyai dukungan yang kuat dari kepala daerahnya. Mengapa? Yang menjadi kekhawatiran kami adalah ketika kepala daeraha merugikan peserta lainnya dengan menguntungkan calonnya.

Misalkan kepala daerahnya menjalankan program–program sosial pemerintahan di masyarakat sambil mengampanyekan calonnya saat bertuga. Itu yang tidak dibenarkan oleh undang–undang pemilihan kepala daerah UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 yang mengatakan

‘’dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ‘’.

Dengan merujuk pada undang – undang tersebut ditekankan kepada kepala daerah agar lebih profesionalisme dalam menjalankan program–program pemerintahan. Menjalankan program – program sosial tanpa ada embel–embel untuk menyosialisasikan calonnya. Mampu bersikap adil, mandiri dan mempunyai integritas.

Untuk dijadikan contohsebagai pemimpin daerah agar terciptanya kenyamanan dan tertibnya prosesi pelaksanaan Pilkada/Pilwalkottentunyadenganmengutamakan netralitas kepala daerah di Pilkada/Pilwalkot. Termasuk dengan tidak menggunakan fasilitas negaraguna memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang didukungnya.

Dalam hal ini, bukan berarti kepala daerah tidak boleh mengampanyekan calonnya asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Yang tidak diperbolehkan saat kepala daerah bertugas lalu  mengajak pemilih dengan menyebutkan nama salah satu paslon menyebutkan visi–misi, program kerja, atau citra diri, karena itu bentuk pelanggaran.

Perlu kesadaran bagi para kepala daerah untuk lebih berhati–hati dan taat terhadap aturan penyelenggaraan Pilkada/Pilwalkot. Jangan sampai seperti Pileg dan Pilpres 2019 lalu, banyak kepala daerah terlibat memberikan dukungan secara langsung saat bertugas kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Di Pilkada 2020 ini adalah tempat kita menunjukkan keseriusan berpilkada dan berdemokrasi, jangan sampai Pilkada dijadikan sebagai formalitas. Melainkan harus sebagai ajang pesta demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Mengutip pemikiran Eep Saepullah Fatah di buku Evaluasi Pemilu Orde Baru, ia menyebut ada dua tipe Pemilu/Pilkada yaitu Pemilu/Pilkada sebagai formalitas politik dan Pemilu/Pilkada sebagai alat demokrasi. Maksud Eep Saepullah dalam tulisannya adalah menganggap bahwa Pemilu/Pilkada telah menjadi stigma masyarakat sebagai ajang formalitas politik. Maksudnya adalah Pemilu/Pilkada hanya dijadikan alat legislasi non pemerintahan non demokratis.

Pemilu/Pilkadanya dijalankan secara tidak demokratis. Bahkan kemenangan atau kontestan lebih merupakan hasil dari rekayasa kekuasaan semata ketimbang hasil pilihan rakyat. Sebaliknya Pemilu/Pilkada sebagai alat demokrasi adalah proses dimana Pemilu/Pilkada yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil. Dalam keadaan ini, Pemilu/Pilkada benar – benar bisa menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi sebuah sistem politik.

Menurut penulis, Pemilu/Pilkada yang dipaparkan oleh Eep Sapullah Fatah adalah cara untuk menjalankan sebuah proses demokrasi kebangsaan yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pasalnya, Pemilu/Pilkada bukanlah sebuah demokrasi yang kotor melainkan politik murni dalam menentukan pemimpinn. Jika Pemilu/Pilkada dianggap kotor oleh segenap masyarakat maka dari itu sistem yang berada di dalammnya harus pun harus diubah dengan mengedepankan kepentingan rakyat tapi bukan kepentingan yang sifatnya oligarki.

Sebagai Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pilwalkot Mataram  2020,  tentunya kami ditekankan untuk mempunyai kepekaan terhadap sistem kepengawasan. Tensi politik yang berimplikasi pada tingkat kerawanan pemilihan menjadi kekhawatiran semua pihak apabila isu – isu SARA (suku, rasis dan agama) yang dimainkan oleh tim sukses dan relawan dimainkan saat masa kampanye.

Dengan jumlah personel yang sangat terbatas menurut Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri, pengawas pemilihan kecamatan dan kelurahan harus membangun kekuatan melalui jaringan – jaringan stakeholder seperticamat, kapolsek, danramil, lurah, babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh remaja untuk tetap melakukan koordinasi terhadap perilaku yang dilakukan oleh timses, relawan da pasangan calon saat berkampanye.

Dan tidak lupa untuk selalu menyuarakan menolak politisasi hoaks, politisasi SARA dan politik uang. Untuk itu dengan membangun kerjasama di tingkat stakeholder adalah cara yang ampuh untuk kita bersama–sama menumpas kecurangan-kecurangan pada Pilwalkot demi terciptanya Mataram sesuai motonya ‘’Maju, Religius dan Berbudaya‘’.

Dengan ini kami dari Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampenan mulai sekarang siaga untuk melakukan pengawasan dengan branding‘’Pengawasan Bilang Bucu Gubuk ‘’ (tiap sudut kampung) yang diawasi oleh tiap-tiap pengawas kelurahan di wilayahnya masing–masing.

Untuk itulah Pengawas kelurahan yang dikatakan sebagai ujung tombak pengawasan agar selalu kompak dan menggunakan SIM–P (Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesional)  dalam menjalankan tugas. Demikian untuk kita tetap semangat, Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam Awas. (*)

*Komisioner Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks