alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

Oleh: Arianto Adipurwanto, S.Pd Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih adalah tahapan yang paling panjang dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini. Dimulai dari data DP4 disandingkan dengan data Pemilu terakhir yakni data Pemilu Tahun 2019, sampai kepada proses Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan menjelang pemilihan nanti. Waktu yang sangat Panjang ini harus dilihat sebagai besarnya cita-cita untuk mewujudkan data yang valid dan juga dapat diartikan betapa sukarnya tahapan ini dilakukan.

Pada tahapan Pencocokan dan Penelitian atau (Coklit) dilaksanakan selama sebulan penuh, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengunjungi setiap rumah penduduk untuk difaktualisasi. Setiap pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dimasukkan ke dalam catatan dalam Format Khusus yang dimiliki PPDP, begitu pula pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus dicatat untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Sehingga, pada proses ini banyak hal yang terungkap ke permukaan yang harus diberi perhatian dan solusi.

 

Memotret Masalah Masyarakat

 

Halaman media sosial dan media massa cetak selama beberapa bulan terakhir ini, seringkali menampilkan persoalan yang ditemukan pada saat Penyusunan Daftar Pemilih. Koran Lombok Post 17 September 2020, misalnya mengungkapkan temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara terkait persoalan yang cukup mengganggu. Rupanya, masih banyak masyarakat yang sampai saat ini tidak memiliki Data Kependudukan (Adminduk). Selain itu, pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah menjadi catatan yang patut diberi perhatian.

Undang-Undang Pilkada yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 memberikan penjelasan bahwa pemilih adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah/telah kawin. Sehingga jelas bahwa mereka yang telah menikah meskipun berumur di bawah 17 tahun dapat melaksanakan hak pilihnya nanti. Tetapi segera penyelenggara terutama KPU menemukan tembok besar penghalang. Yaitu, banyak pasangan suami istri ini yang tidak memiliki buku nikah, KTP Elektronik, atau Surat Keterangan sebagai prasyarat untuk terdaftar di DPT karena menikah di bawah umur.

Persoalan seperti ini dapat muncul dengan aneka macam alasan. Terkait banyak pemilih yang belum memiliki Adminduk atau yang tidak memiliki KTP Elektronik sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagai terdapat dalam ketentuan, masyarakat seringkali hanya menyelesaikan identitas ketika identitas itu benar-benar dibutuhkan semisal untuk kebutuhan menerima bantuan. Sedang terkait urusan Kepemiluan, hal itu bukan menjadi prioritas utama. Hal ini terbukti dari catatan setiap penyusunan DPT, bahwa sangat banyak penduduk yang belum melakukan perekaman.

Sebab lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada sangat jauh dari lokasi permukiman penduduk. Sedangkan aktivitas jemput bola untuk membuatkan penduduk identitas seringkali hanya dilakukan di setiap kantor desa dan tetap tidak menjangkau rumah-rumah yang tersebar di pelosok. Berbagai kekurangan ini, baik dari keterbatasan personil Disdukcapil dan apatisnya masyarakat, menyebabkan masalah ini menumpuk setiap Pemilu/Pemilihan.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Penyusunan DPT adalah upapa memotret banyak masalah yang ada di tingkatan akar rumput. Pernikahan dini salah satunya yang muncul ke permukaan. Mereka menjadi golongan yang dilema untuk diperjuangkan. Satu sisi memiliki hak pilih, sisi lain terbentur pada kendala tidak memiliki akta atau buku nikah.

 

Peserta Pemilihan Harus Turun Tangan

 

Dengan adanya begitu banyak masalah, maka mustahil dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Terdapat banyak sekali masalah yang dengan cepat bertumbuh-kembang di tingkatan paling bawah. Sementara, Daftar Pemilih adalah penjamin masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya. Nanti pada hari pemilihan, masyarakat akan diberikan Surat Pemanggilan (Formulir C-6) sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih.

Sehingga, Peserta Pemilihan yakni Pasangan Calon harus turun tangan guna menyelesaikan masalah-masalah ini. Partai politik pengusul bisa dihidupkan untuk membantu Penyelenggara. Bagaimanapun, Peserta Pemilihan hanya dapat memenangkan kontestasi apabila memenangkan banyak dukungan dari masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan dari banyak masyarakat yang bermasalah dan tidak dapat memilih, adalah penentu dari kemenangan, mengingat jumlah mereka cukup tinggi.

Begitu pula, di tataran Penyelenggara dan Stakeholder harus menjalin koordinasi dengan erat guna mencari solusi dari serangkaian permasalahan. Saling bahu membahu dan menyingkirkan ego antar lembaga adalah salah satu kunci yang harus dimiliki. Dan, Partai Politik juga memiliki tugas kepada masyarakat yakni melakukan Pendidikan politik. Menekankan betapa pentingnya memenuhi persyaratan sebagai pemilih salah satu yang bisa dilakukan.

Lagipula, dalam proses pemilihan sebelum-sebelumnya, DPT seringkali disalahkan oleh calon yang kalah Ketika mengajukan sengketa hasil pemilihan. Isu pemilih siluman dan pemilih tidak memenuhi syarat yang diberikan kesempatan memilih salah satu yang kerap muncul. Guna menghindari persoalan seperti itu, maka dari sejak awal ini Pasangan Calon baik tingkatan provinsi maupun kabupaten dan tim pemenangan termasuk partai politik pengusul harus mulai berusaha untuk terlibat aktif.

Bagaimanapun, kemenangan bukan satu-satunya tujuan yang harus diperjuangkan mati-matian di dalam Pilkada. Hal lain yang tidak kalah penting adalah, memastikan segenap tatanan berjalan dengan baik, persoalan-persoalan yang mengganggu keamanan perlu disingkirkan. Sehingga, kemenangan dapat dirasakan oleh seluruh pihak, Pasangan calon maupun masyarakat.

Terakhir, masyarakat juga telah diberikan kesempatan di setiap tahapan untuk melakukan pemeriksaan dan control terhadap seluruh tahapan yang berjalan. Persoalan DPT, KPU dan Bawaslu membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang memiliki masalah, tidak terdapfar di Daftar Pemilih dan sebagainya. Tetapi, sejauh ini, peran aktif masyarakat belum begitu terlihat dibandingkan dengan kegandrungan mereka membicarakan politik di setiap kesempatan yang ada. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks