alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Demokrasi Tak Boleh Mati

Amal Abrar S.Pd Ketum IMM Cabang Mataram 2018-2019

DALAM sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Untuk itu, pada episode yang kesekian kalinya, di 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan jumlah total 270 daerah. Jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Di beberapa media, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai  penyelenggara teknis telah mengungkapkan beberapa alasan kenapa Pilkada harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sedikitnya ada empat alasan kenapa KPU tetap melaksanakan Pilkada. Menurut KPU, yang pertama adalah soal amanat peraturan yakni dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum. Artinya KPU harus menjalankan amanat undang-undang. Kedua, Jika Pilkada dihentikan dengan alasan Pandemi, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstitusional (memilih & dipilih) pada periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota) harus terus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah soal tata kelola anggaran, jika Pilkada ditunda melewati tahun 2021 maka anggaran yang cair tahun 2020 akan percuma karena melewati tahun anggaran.

Selain empat alasan tersebut, Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa akan ada 270 Pelaksana tugas kepala daerah, jika Pilkada ditunda pada tahun berikutnya.

Menurut penulis, dengan adanya pelaksana tugas di 270 daerah akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kenapa demikian. Karena Pelaksana tugas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal karena menurut undang-undang nomor30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pelaksana tugas dibatasi wewenang dan tindakannya.

Misal, pada pasal 14 ayat 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Artinya, pelaksana tugas tidak punya wewenang dan tindakan pada perubahan rencana kerja pemerintah baik pada alokasi anggaran, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semua hal tersebut berpengaruh pada dinamika pemerintahan daerah.

Merujuk pada alasan di atas Pilkada tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, karena demokrasi tak boleh berhenti karena pandemi. Maka pelaksanaan Pilkada harus memperhatikan sejumlah protokol kesehatan. Demi menjaga stabilitas demokrasi.

Demi Keselamatan, KPU dan Bawaslu Harus Mengikuti Protokol Kesehatan.

DPR, KPU, dan Pemerintah terkait telah mengambil sebuah keputusan politik, bahwa Pilkada serentak akan dihelat tanggal 9 Desember 2020.

Menyambut keputusan politik tersebut, KPU & Bawaslu mengaktifkan kembali seluruh jajaran penyelenggara Pemilu Adhoc(PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan) yang sempat dibekukan karena Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang berbeda dari sebelumnya membuat penyelenggara, baik dari penyelenggara teknis (KPU) maupun penyelenggara pengawasan (Bawaslu) harus bekerja ekstra.

Pada Pilkada tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan protokol kesehatan selama menjalankan tugasnya. Membatasi giat yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan jika bersentuhan dengan aktifitas luar.

Bahkan saat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang biasanya secara langsung (tatap muka), sekarang harus menggunakan metode daring (online) guna membatasi penyebaran Covid-19.

Namun tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan metode daring, contohnya adalah verifikasi faktual (Verfak) Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan. Verfak tidak mungkin dilakukan dengan metode daring. Karena verfak modelnya adalah tatap muka langsung. Ada komunikasi langsung di situ guna mendapatkan keterangan dukungan pada pendukung Bapaslon yang bersangkutan.

Walau tatap muka langsung sejumlah protokol kesehatan harus tetap di ikuti, bagaimana protokolnya? Yakni dengan cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat verifikasi faktual dilaksanakan.

Semua hal tersebut merupakan upaya penyelenggara pemilu (KPU & Bawaslu) membatasi terjadinya penyebaran Covid-19. Karena kita tidak mau ada klaster Pilkada, setelah banyaknya istilah klaster yang terjadi pada penyebaran Covid-19 di Indonesia. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dorong Kampung Sehat, Polda NTB Gelar Panen Raya di Kembang Kuning

Polda NTB menggelar panen raya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (9/7). Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang dinisiasi Polda NTB yang salah satu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan NTB di tengah pandemi Covid-19.

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Kampus Belum Boleh Buka, Mahasiswa Belajar dari Rumah

Kemenag tidak tergesa-gesa mengizinkan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) membuka kuliah tatap muka. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Arskal Salim mengatakan kuliah tatap muka baru diizinkan saat semester genap tahun akademik 2020-2021 nanti.

Pecah Rekor, Sehari Penularan Korona Capai 2.567 Kasus

KASUS positif infeksi Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor terbaru dengan pernambahan 2.567 orang pada periode 8 hingga 9 Juli 2020. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan kasus seribu orang per hari dalam dua minggu terakhir.

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Menyoal Pengetahuan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi New Normal

KASUS covid-19 sudah lebih dari empat bulan berjalan sejak kasus pertama, tanda-tanda penurunan belum juga terlihat. Prediksi para ahli terancam gagal, usaha-usaha pemerintah melalui program stimulus ekonomi dan bantuan sosial lainnya belum mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks