alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Menakar Janji Manis Kandidat Bupati dan Wali Kota

Oleh: L M Husni Tamrin Fungsional Statistisi BPS Lombok Barat

HINGAR bingar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di NTB mulai terasa. Ada 7 kabupaten dan kota akan ambil bagian dalam pesta demokrasi yakni, kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, kabupaten Bima dan kota Mataram. Para bakal calon yang sudah mengantongi tiket pun mulai mencari perhatian warga atau calon pemilih.

Sementara bakal calon yang belum cukup kursi minimal, masih sibuk loby kanan kiri mencari mitra koalisi. Baliho-baliho ukuran raksasa, poster, dan spanduk yang disertai dengan jargon khasnya para kandidat nampak menghiasi sudut-sudut jalan. Bahkan beberapa lembaga survei sudah resmi merilis hasil survey tingkat elektabilitas dan popularitas bakal pasangan calon.

Keputusan pemerintah yang diperkuat oleh Perppu No 02 Tahun 2020 untuk tetap menggelar pilkada di tengah pandemi covid 19 sebelumnya menuai pro dan kontra. Banyak publik yang beranggapan bahwa memaksakan pilkada di saat seluruh komponen bangsa sedang sibuk berjuang melawan covid 19 merupakan langkah kontra produktif.

Dari data jumlah kasus positif yang dilaporkan setiap hari, dapat dilihat bahwa pandemi ini belum akan berakhir. Sehingga dikhawatirkan kasus positif baru akan jauh bertambah mengingat pergelaran pilkada selalu melibatkan orang dalam jumlah yang banyak.

Alasan utama bagi yang pro tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Menunda pilkada dapat mengakibatkan konflik politik yang tidak produktif dalam suasana penanganan Covid-19. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan merespon kuat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat.

Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi. Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat.

Menimbang itu semua maka pilihan realistis yang diambil adalah tetap menyelenggarakan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kesehatan publik dan kelangsungan demokrasi secara bersama-sama tercapai. Maka sangat penting bagi semua pihak baik penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada bergandengan tangan melangkah lebih maju mewujudkan pilkada yang demokratis, aman dan sehat.

Sudah umum terjadi  di saat dekat dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), para kandidat berlomba-lomba mempromosikan diri serta menjanjikan program kerja untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai janji politik disampaikan, dengan harapan masyarakat pemilih terpengaruh dan menetapkan pilihan kepadanya. Sayangnya janji tersebut terkadang tidak realistis dan tidak dibarengi dengan penjelasan logis untuk mencapainya.

Problem kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi sepertinya masih menjadi primadona untuk di angkat dalam janji politik yang dijual kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid 19 sekarang ini. Dampak Covid 19 terhadap kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi sangat terasa.

Dalam simulasi shock yang dilakukan oleh BPS terhadap sektor industri dan pariwisata, terjadi penurunan jumlah orang bekerja di NTB. Dari 2.387.036 orang bekerja tahun 2019,  terjadi penurunan penduduk bekerja antara 184 ribu hingga 387 ribu orang.

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2020 jika dibandingkan triwulan II-2019 (y on y) mengalami kontraksi sebesar 1,41 persen. Kontraksi terdalam dialami kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 58,66 persen; diikuti kategori transportasi dan pergudangan yang terkontraksi 58,05 persen; dan kategori konstruksi yang terkontraksi 26,71 persen. Dengan  fakta-fakta tersebut, beranikah para kandidat untuk menjanjikan pengangguran dan kemiskinan rendah serta pertumbuhan ekonomi tinggi dalam 5 tahun ke depan.

Sejatinya tinggi rendahnya indikator dimaksud sebenarnya tidak serta merta berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, seharusnya para kandidat Bupati dan Walikota tidak hanya fokus pada janji besaran “angka” tinggi rendahnya indikator tersebut, tetapi juga memperhatikan syarat lainnya, agar indikator tersebut berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat.

Dalam teori ekonomi, pengangguran dan kemiskinan memang memiliki hubungan yang erat. Hoover & Wallace (2003), menemukan bahwa tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, dimana peningkatan pengangguran menyebabkan peningkatan kemiskinan. Sebaliknya semakin rendah pengangguran maka semakin rendah kemiskinan.

Hal ini dapat dipahami, karena ketika seorang mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Namun nyatanya, teori tersebut lebih banyak berlaku di Daerah yang sudah memberlakukan upah yang layak.

Sementara itu di NTB kondisinya berbeda, dimana penduduknya lebih banyak bekerja di sector informal dengan penghasilan dan upah yang lebih kecil. Akibatnya pengangguran rendah tidak serta merta mencerminkan kondisi kesejahteraan daerah yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka “terpaksa bekerja” (tidak menganggur), karena ketika mereka menganggur maka tidak ada sumber lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Malah tidak jarang dari mereka melibatkan sebagian besar anggota rumah tangganya (ART) untuk bekerja, karena penghasilan kepala rumah tangga saja tidak cukup untuk membiayai kehidupan seluruh ART. Akibatnya, meskipun pengangguran rendah, kemiskinan tetap tinggi karena upahnya yang kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa target para kandidat Bupati dan Walikota saat ini, harusnya tidak berhenti pada menurunkan angka pengangguran saja, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang digeluti oleh sebagian besar penduduknya. Jika pengangguran rendah tetapi didominasi oleh sector-sektor informal tentu tidak berpengaruh besar terhadap perbaikan ekonomi rakyat.

Tidak hanya itu, penurunan angka pengangguran terdidik justru harus menjadi fokus program yang diusung para kandidat. Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk penduduk dengan tingkat pendidikan SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,63 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 6,66 persen, diikuti SMU sebesar 6,07 persen.

Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal tersebut terlihat dari rendahnya TPT SMP ke bawah. Banyaknya pengangguran terdidik menunjukkan bahwa pekerjaan saat ini, belum cukup mampu menampung SDM dan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat NTB. Sehingga harusnya hal ini menjadi ujian besar bagi para kandidat untuk menyusun program yang lebih tepat dan lebih rasional.

Senada dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak secara langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran. Perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung dari akumulasi nilai tambah banyak sektor. Sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi jika lebih disebabkan tumbuhnya sektor-sektor yang tidak menyerap banyaknya tenaga kerja berkualitas, tentu dampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan.

Justru lebih berkualitas, jika pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah tetapi diperoleh dari tumbuhnya semua kegiatan ekonomi dan utamanya yang banyak digeluti oleh masyarakat luas. Bukan hanya pada aktivitas usaha sektor-sektor berskala besar yang tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perbaikan kehidupan rakyat banyak. Karena itu perbaikan dibidang kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi harusnya dicapai secara holistik, bukan secara parsial.

Jadi, menarik untuk ditunggu program-program apa saja yang akan ditawarkan oleh para kandidat Bupati dan Walikota. Akankah janji-janji politik yang manis didengar, betul-betul dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang saat ini tengah porak-poranda oleh Covid 19. Sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih, mari gunakan hak pilih anda dengan sebaik-baiknya. Jadilah pemilih yang cerdas dan rasional, sehingga harapan kita untuk mendapatkan Bupati dan Walikota berkualitas dapat tercapai. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Bawaslu Dorong Pendaftaran Sengketa Online

Penetapan pasangan calon Pilkada 2020 akan dilakukan pada lusa mendatang (23/9) di Kantor KPU masing-masing daerah. Bawaslu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa pencalonan. Sebab diperkirakan, bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan membawa kekecewaannya ke Bawaslu.

Ada Apa dengan Pulau-pulau Kecil?

SAYA diundang oleh Ketua LPPM Unram, Dr. Muhammad Ali dalam diskusi untuk merevisi Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram lima tahun ke depan. Salah satu bagian yang cukup alot diskusinya adalah ketika mendiskusikan fokus penelitian di Unram. Mengapa harus ada fokus?

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks