alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Memenangkan Pilkada dengan Survei

Oleh: Rosiady Sayuti, Ph.D. Ketua Prodi Sosiologi

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan adanya proses pemilihan langsung kepala daerah, maka lembaga-lembaga survey di Jakarta maupun di tempat lain tumbuh dengan suburnya. Saya termasuk didalamnya.  Menjelang pemilihan langsung Walikota Mataram pertama kali, tahun 2005 saya bersama beberapa orang teman mendirikan LARISPA, Lembaga Riset Sosial Politik dan Agama.  Kegiatan kami pertama kalinya waktu itu adalah mengadakan Quick Count dalam Pemilu Kota Mataram.  Waktu itu, istilah dan kegiatan yang bernama quick count belum se popular sekarang. Hasilnya waktu itu, tidak berbeda jauh dengan hasil akhir KPU, selisihnya kurang dari dua persen, yang memenangkan pasangan H. Moh. Ruslan dan H. Ahyar Abduh.

Koq bisa?

Memang tidak sedikit masyarakat, bahkan pasangan calon yang meragukan hasil sebuah survey.  Tidak mudah memang untuk memahami mengapa suara orang yang ratusan ribu, bahkan jutaan, dapat diprediksi dengan mengambil sampel “hanya” 400 (empat ratus) hingga 1000 (seribu orang).  LSI, sebagai Lembaga yang mungkin paling tua dan berpengalaman, selalu saja menggunakan angka 400 an dalam setiap surveynya untuk pilkada.  Ketika Pilgub NTB 2008 dan 2013, salah satu pasangan calon menggunakan LSI sebagai lembaga surveynya, sekaligus sebagai konsultan pemenangannya.  SMRC, Lembaga yang merupakan pecahan dari LSI, yang dikawal Dr. Syaiful Mujani, yang juga se almamater dengan Denny JA dan saya, angka keramatnya berkisar antara 1200 – 2000. Tergantung jumlah pemilihnya.

Belakangan saya tahu kalau mereka ternyata menggunakan aplikasi untuk menentukan jumlah samplenya. Jumlah sampel ditentukan seberapa besar tingkat kepercayaan yang akan dipergunakan. Apakah 98, 95, ataukah 90 persen.  Seberapapun tingkat kepercayaan yang akan dipergunakan, yang menentukan akurat tidaknya sebuah hasil survey adalah terletak pada keketatan dan kedisiplinan para pengumpul datanya di lapangan dalam mencari respondennya.

Ada istilah multistage random sampling, yang biasa dipergunakan.  Maksudnya, untuk sampai ke siapa yang akan diwawancari, ada langkah-langkah secara berlapis yang harus dilakukan. Mulai dari menentukan daerah sampelnya, (apakah berbasis kabupaten, kecamatan, atau desa/kelurahan), sampai pada menentukan rumah di jalan apa dan nomor berapa yang harus diwawancarai alias dijadikan responden.

Kalau ternyata rumah yang sudah ada dalam daftar seorang enumerator tidak berpenghuni atau orangnya tidak bisa ditemui, tidak bisa enumerator langsung menggantinya seseuai dengan kemauan si enumerator atau pengumpul data itu sendiri.  Ada rumus yang harus diikuti.  Atau dia masuk dalam kategori missing data.  Dengan keketatan dan kedisiplinan seperti itulah, hasil dari sebuah survey dapat diandalkan.

Dalam publikasinya,  setiap Lembaga survey menunjukkan besarnya standar deviasi dari hasil yang mereka peroleh dengan membandingkan struktur demografi sampel (n kecil) dengan struktur populasi yang menjadi sasaran penelitian, yang dikenal dengan N besar.  Misalnya, kalau dalam data BPS, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah 52 : 48 persen, maka proporsi dalam samplenya mendekati angka itu, misalnya 53 : 47 atau 54 : 46. Demikian pula proporsi antara yang ASN dengan yang non ASN, tingkat Pendidikan, atau berdasarkan penganut agama, berdasarkan daerah asal suku, dan lain-lain.  Intinya, struktur atau proporsi dalam sampel dengan struktur dalam populasi tidak jauh beda.

 

Fakta Selama Ini

 

Dari sekian kali kita mengadakan pemilihan umum secara langsung, mulai dari Pemilihan Presiden, Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD, nyaris  tidak ada hasil survey yang ‘melenceng’ atau tidak sama dengan hasil akhirnya.  Sepanjang hasil surveynya di bawah margin of error yang telah ditetapkan, maka hasilnya akan selalu sama dengan faktanya. Artinya, kalau margin of erornya ditetapkan 2 persen, maka kalau hasil surveynya menunjukkan selisih kemenangan lebih dari dua persen maka sangat kecil kemungkinan hasil survey itu meleset.

Tapi kalau margin of errornya lima persen, kemudian selisih kemenangannya kurang dari lima persen, maka kemungkinan hasilnya berbeda dengan survey itu ada.. Karena margin of error itu tandanya plus minus.  Artinya hasil akhirnya bisa lebih dari lima persen atau kurang dari lima persen. Kejadian seperti itu sering kali terjadi.

Setiap pasangan calon tentu akan berusaha untuk memenangkan dirinya.  Bagaimanapun cara dan usahanya.  Untuk mengetahui apakah usaha untuk menuju ke kemenangan tersebut berhasil atau tidak, dalam kurun waktu tertentu, tidak ada cara lain menurut hemat saya yang dapat dipergunakan selain survey.  Tidak bisa kita mengukur satu pasangan calon akan menang atau tidak, telah berhasil meningkatkan elektabilitasnya atau belum, hanya dengan observasi lapangan.  Apalagi hanya dengan menghitung sudah berapa tokoh yang “berpihak” kepada mereka.  Atau sudah seberapa banyak ‘tanda tangan’ berhasil dikumpulkan.

Jumlah pemilih itu begitu banyak dan tempat tinggalnya juga demikian tersebar.  Satu-satunya cara untuk mengukur atau memprediksi perolehan suara, dari waktu ke waktu, menurut saya adalah survey yang akurat. Pengalaman saya mengamati dari dekat Pilkada langsung sejak 2008, membuat saya yakin bahwa hanya dengan survey kita bisa memprediksi, apakah calon kita akan berhasil menang dalam pilkada atau tidak. Hasil survey yang dilaksanakan dua atau tiga  pekan sebelum perhelatan hari H, biasanya sudah menunjukkan ‘hasil akhir’nya.  Karena setelah itu, para pemilih umumnya sudah bulat dengan keputusannya untuk memilih pasangan yang mana. Terlepas dari berbagai gangguan atau cobaan yang menyerang mereka di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan.

Kini, gendang perang PILKADA  sudah ditabuhkan.  Semua pasangan pasti yakin bahwa pasangan merekalah yang akan memenangkan pertarungan.  Lembaga-lembaga survey yang ada juga pasti sudah mulai bekerja, dengan ‘mempertaruhkan’ kredibilitas lembaganya.  Saya berharap tidak ada lembaga survey yang mempublikasikan hasil survey yang ‘sudah dikondisikan.’ Artinya mempublikasikan hasil survey yang telah direkayasa, bukan hasil yang sebenarnya, demi untuk mempengaruhi opini pemilih. Mudah-mudahan di NTB tidak ada Lembaga survey seperti itu, karena hal itu dapat mencederai ‘nila-nilai akademik’ atau yang di universitas dikenal sebagai academic misconduct, yang kesalahannya susah untuk dimaafkan.  Wallahu a’lam bissawab. (*)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks