alexametrics
Rabu, 30 November 2022
Rabu, 30 November 2022

Urgensi Pengadilan Medis, Upaya Solutif Inkoherensi Kasus Hukum Kesehatan

Kesehatan di masyarakat harus diwujudkan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang secara baik dan merata. Hak atas pelayanan kesehatan masyarakat telah dijamin oleh negara yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pemberian pelayanan kesehatan, dokter merupakan salah satu komponen utamanya.

Dalam upaya menolong pasien, dokter harus bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Tetapi jika hasil usaha tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien dan berdampak pada meninggalnya atau kecacatan pasien, akan menimbulkan sebuah tuntutan pasien kepada dokter. Kondisi ini akhirnya menimbulkan sengketa medis dokter dan pasien. Karena menurut pasien, mereka berfikir telah terjadi perbuatan malpraktik atas dirinya, akibatnya pasien atau pihak keluarga pasien mengadukan dan melaporkan ke polisi dan mengajukan gugatan kepada dokter tersebut bahwa di duga dokter telah melakukan kelalaian.

Mayoritas masyarakat kurang memahami bahwa masih ada  penyebab faktor lain yang dapat terjadi di luar kemampuan dokter. Hal itu sebenarnya juga mempengaruhi suatu hasil dari upaya medis. Seperti kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh pasien, tingkat stadium dari penyakit, efek dari obat dan sikap kepatuhan mengikuti saran dokter oleh pasien.

Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan usaha dan upaya medis untuk proses penyembuhan kepada pasien menjadi tidak berarti atau proses upaya medis tersebut sia-sia. Upaya yang telah dilakukan oleh dokter dapat dikatakan merupakan sebuah hasil dari upaya medis maksimal dengan ketidakpastian (uncertainty). Dengan begitu pelayanan medis yang berimplikasi pada kecacatan atau meninggal dunia pasien belumlah tentu kasus malpraktik. Dokter berkeyakinan bahwa yang terjadi bukanlah malpraktik, dengan alasan bahwa pelayanan kesehatan sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada niat untuk menyebabkan orang lain menjadi meninggal atau cacat.

Mengapa diperlukan pengadilan medis sebagai pemain pengadilan sebagai upaya solutif untuk inkoherensi masalah hukum kesehatan?

Jumlah sengketa medis menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Karena peningkatan kesadaran hak untuk perawatan kesehatan nasional dan harapan untuk kompensasi moneter, keraguan untuk malpraktik, ketidakpercayaan terhadap dokter, dan tidak adanya langkah-langkah rasional untuk menangani sengketa medis. Suatu dilema tidak mampu dielakkan di ranah medis Indonesia berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis antara dokter-pasien.

Proses sebuah penyelesaian sengketa medis yang ditempuh oleh pasien seringkali melalui jalur hukum dari pada melalui organisasi profesi tenaga kesehatan. Proses panjang harus dilewati oleh dokter ketika dilaporkan ke polisi oleh pihak pasien yang selanjutnya melewati proses penyidikan hingga proses pengadilan.

Baca Juga :  Zul-Rohmi Cekatan, Second Line Perlu Diperkuat

Hal ini cukup memberikan dampak yang sangat merugikan bagi tenaga medis, antara lain tercoreng reputasi nama baik, risiko kehilangan pekerjaan, depresi, dan lain sebagainya. Tenaga medis profesional pun baru akan dianggap mendapatkan perlindungan hukum, apabila memenuhi unsur unsur: (1) kompetensi; (2) kewenangan; (3) kode etik; (4) standar profesi ; (5) standar pelayanan profesi; (6) standar prosedur operasional; dan/atau (7) hak pengguna pelayanan kesehatan.

Yang menjadi masalah adalah pada praktiknya, penilaiaan terhadap prinsip-prinsip tersebut, haruslah koheren, seimbang, dan benar benar oleh orang yang mengerti tentang dunia medis. Kerancuan jika bahasa medis baik pada tingkat pengetahuan atau operasional jika dipaksakan dalam format bahasa hukum konvensional (misalnya hukum pidana) akan sangat terasa rancu dan tidak memenuhi kaidah kaidah tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Selain itu, dalam proses pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien adalah suatu bentuk kontrak proses bukan kontrak hasil. Artinya, seorang tenaga medis tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti kepada pasien melainkan proses pelayanan medis yang sesuai dengan standar operasional. Dengan demikian apabila hasil dari terapi yang dijalani oleh pasien tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka tidak dapat langsung disimpulakan sebagai suatu malpraktik dan tindak pidana.

Perselisihan sengketa medis antara dokter dengan pasien seharusnya dapat diselesaikan dahulu dengan mediasi, tidak seharusnya seorang pasien maupun keluarga pasien langsung melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi perbuatan malpraktik. Hal ini terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi” yang kemudian ditegaskan juga pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Dokter Pasal 55 dan Pasal 64 menyebutkan bahwa apabila ada terjadi sengeketa medis maka pengaduan, pemeriksaan dan pengambilan keputusan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Melalui pasal ini maka seharusnya apabila terdapat permasalahan medis yang terjadi akibat praktek dokter dan dokter gigi maka masyarakat pertama kali melakukan pelaporan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan langsung melaporkannya sebagai tindakan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (3) dijelaskan meskipun melakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, masyarakat tetap memiliki hak untuk melakukan pelaporan tindak pidana kepada pengadilan.

Baca Juga :  Santri Pelopor dalam Kebaikan : Refleksi Hari Santri 2021

Namun sayangnya, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi pada bidang lain, bidang kesehatan tidak memiliki peradilan khusus yang dibentuk oleh negara. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan  pengadilan perikanan yang  berada  di  lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam Pasal 1 angka 8 jo Penjelasan Pasal  27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah (5) Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat dalam undang-undang tersebut tidak ada menyebutkan adanya peradilan medis sebagai bagian dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, oleh karena itu apabila terdapat sengketa pada bidang kesehatan tidak dapat dilakukan penyelesaiannya di peradilan khusus karena tidak adanya bentuk peradilan khusus medis di Indonesia.

Pengadilan khusus dibentuk untuk mencari keadilan bagi yang bersengketa, dan berharap sebuah keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan para penegak hukum pada sengketa yang diselesaikan. Salah satu dengan ditunjukkannya hakim ad hoc, adanya hakim ad hoc bertujuan memberikan keadilan para pihak yang bersengketa, sebab hakim ad hoc diangkat karena memiliki kemampuan pengetahuan dan keahlian terhadap sengketa yang akan di putus.

Melihat dari sengketa medis yang terjadi antara pasien dengan dokter yang jumlahnya terus meningkat, para dokter melalui organisasi IDI, mengharapkan pemerintah dapat segera membentuk pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa medis yang terjadi tersebut. Melalui pengadilan khusus medis ini diharapkan bukan hanya membantu dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan profesi dokter dan dokter gigi, namun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara tenaga medis dan pasien dalam mencari keadilan. (*)

*Penulis: dr. Ahmad Fadhli Busthomi, M.Biomed, Sp.OG (Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya dan Wakil Ketua I IDI Wilayah Provinsi NTB)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/