alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Habituasi Kenormalan Baru Pemilihan

Oleh: Agus Hilman Anggota KPU Provinsi NTB

KOMISI Pemilihan Umum Provinsi NTB menggelar Apel Akbar bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara badan adhoc (PPK) se-NTB secara virtual. Kurang lebih 700-an orang yang terdiri dari anggota KPU kabupaten/kota se-NTB, 405 anggota PPK dan 243 dari sekretariat PPK turut mengikuti acara yang dihadiri oleh Ketua KPU RI dan Koordinator Divisi SDM KPU RI, Arief Budiman dan Ilham Saputra tersebut.

Kegiatan dengan melibatkan seluruh PPK seperti ini, belum pernah terbayangkan sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 memaksa kita untuk migrasi dari beberapa kebiasaan lama.Untuk menjaga phisycal distancing, banyak pertemuan faktual (offline) beralih ke perjumpaan virtual (online). Inilah kenormalan baru. Sebuah kebiasaan baru sebagai langkah kita untuk “berdamai” dengan kondisi dan norma baru di tegah pandemi.

Sebagaimana diketahui, bulan ini (15/6), KPU telah resmi memulai kembali pelaksanaan tahapan Pemilihan serentak lanjutan 2020 yang tahapannya dihentikan pada Maret lalu karenaCovid-19.

Dua bulan setelahnya, pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan. Perppu tersebut menggeser pelaksanaan Pemilihan serentak dari September ke Desember tahun ini.

Dengan demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, penyelenggara Pemilihan seperti KPU harus melaksanakan peraturan dengan menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan serentak pada bulan Desember 2020, sekalipun masih dalam keadaan pandemi Covid-19.

Situasi ini mengharuskan KPU sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan Pemilihan untuk memastikan seluruh elemen yang terlibat dalam Pemilihans serentak terlindungi dan aman dari penyebaran Covid-19. Salah satu caranya dengan menerapkan protokol Kesehatan pada setiap tahapan.

Peran KPU menjadi lebih berat. Tidak hanya memastikan teknis pelaksanaan Pemilihan serentak berjalan dengan lancar, tapi juga memastikan setiap tahapan aman dari penyebaran virus Covid-19. Tidak hanya detail dan tidak boleh salah dalam melaksanakan prosedur administratif setiap tahapan Pemilihan, tetapi tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Protokoler tersebuttertuang dalam SE KPU Nomor 20 tahun 2020, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tata cara dan protokol pelaksanaan Pemilihan serentak di masa pandemi resmi diundangkan.

Nanti akan ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara KPU sampai petugas di TPS dalam menjalankan tugas tahapan Pemilihan. Misalkan, pada tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan yang akan dilakukan 14 hari pada kisaran rentang tanggal 24 Juni – 12 Juli mendatang, petugas PPS diharuskan menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah.

Sebelum melakukan tugasnya, selain harus mengukur suhu tubuh, petugas PPS juga diharuskan melakukan rapid test. Mereka tidak boleh bertugas apabilasuhu tubuh di atas 38 derajat celcius.

Tidak hanya KPU, nanti pemilih dan peserta pun tidak bisa lagi menjalankan hak-hak konstitusional mereka seperti pemilihan-pemilihan sebelum pandemi Covid-19. Misalnya, tidak akan lagi kita jumpai kerumunan massa seperti konser music dan kerumunan massa besar pada saat kampanye.

Peserta Pilkada diharuskan menerapkan protokol Covid-19 ketika melakukan kampanye. Pemilih pun, pada saat pemungutan suara, tidak bisa lagi seperti dulu. Nanti, mereka diharuskan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan atau hand sanitizer atau cuci tangan, harus dicek suhu badan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

 

Tugas Berat

 

Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi tentu merupakan tugas sangat berat. Penyelenggara tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan dan menyosialisasikan seluruh teknis tahapan pemilihan serentak, tapi juga mengawal setiap tahapan Pemilihan berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19.Tidak hanya memperkuat literasi elektoral, tetapi juga memperkuat literasi Covid-19 peserta dan pemilih. Inilah kenormalan baru yang harus dijalankan oleh penyelenggara Pemilihan.

Ancaman rendahnya partisipasi juga menjadi tantangan bagi Penyelenggara. Beberapa negara yang melaksanakan Pemilu nasional dan lokal di tengan pandemi, mayoritas partisipasi pemilihnya anjlok. Data International IDEA, Pemilihan lokal Queensland, Australia, partisipasi pemilih turun dari 83 persen menjadi 77,5 persen.

Pemilihan lokal Prancis partisipasinya juga terjun dari 63,6 persen menjadi 44,7 persen. Di Iran juga tidak lebih baik, turun dari 60,09 persen menjadi 42,32 persen. Bahkan Di Mali lebih mengenaskan, partisipasinya nyungsep dari 42,7 persen menjadi hanya 7,5 persen.

Karenanya, setidak tiga hal yang menjadi tantangan ke depan yang sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Pertama, selebrasi. Penerapan protokoler Covid-19 dan pembatasan ruang kampanye untuk mencegah penyebaran wabah berdampak kurangnya selebrasi dan kemeriahan Pilkada.

Kegiatan-kegiatan masa kampanye oleh KPU yang bersifat event pengumpulan orang ditadakan.Tiadanya program kegiatan kampanye yang mengumpulkan banyak orang seperti ini dapat menyebabkan mengurangi kemeriahan Pilkada. Kondisi ini, tentu berpotensi menurunkan partisipasi.

Kedua, kontestasi kandidasi. Norma Perppu yang tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi, dikabarkan mendorong beberapa calon kandidat kepala daerah mengurungkan niatnya untuk maju. Semakian tinggi kontestasi kandidasi, akan mendorong tingkat perhatian masyarakat terhadap calon kepala daerah. Sekakin tinggi perhatian masyarakat, dimungkinkan mendorong keterlibatan pemilih datang ke TPS. Sebaliknya, berkurangnya kontestasi kandidasi bisa berpotensi menurunkan partisipasi.

Ketiga, habituasi. Perilaku pemilih saat ini terbelah dalam menyikapi pandemi, yakni ada yang bersikap over protective atau paranoid. Tapi sisi lain ada yang bereaksi over permissive atau acuh. Dua sikap tersebut dapat menjadi problem pemilih datang ke TPS. Sikap pemilih yang paranoid, takut berlebihan, bisa jadi mendorong pemilih takut datang ke TPS sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara sikap acuh (over permissive) tidak mau diatur protokoler yang ketat, bisa juga mendorong keenggaan mereka datang ke TPS.

Oleh karena itu, tugas berat menanti penyelenggara Pemilihan dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya menjaga penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi tetap berintegritas, tapi juga melindungi dari penyebaran Covid-19 serta mendongkrak partisipasi pemilih hadir di TPS. Tugas besar nan berat tersebut, tentu hanya akan ringan apabila seluruh elemen yang terlibat di dalam Pilkada turun mendukung menyukseskannya. (*)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mataram Bisa Tiru Depok, Tak Pakai Masker Denda Rp 200 Ribu

Pemkot Mataram merespons kritikan Wakil Gubernur NTB. Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban di pagi buta. Sasarannya, para pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Kuliah ke Luar Daerah, Warga Mataram Harus Bebas Korona

Warga Kota Mataram yang kuliah di luar daerah cukup banyak. Kemarin kata dia, sekitar 50 mahasiswa mengajukan permintaan melakukan rapid test. Dari jumlah tersebut tidak ada yang hasilnya reaktif.

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Di Kediri Lobar, Ibu Rumah Tangga Diduga Jual Narkoba

WM, 28 tahun, warga asal Kediri Selatan ditangkap Satres Narkoba Polres Lobar. Ia bersama kedua rekannya MA dan MU diduga menjadi penjual dan penyalahguna narkotika jenis sabu. Bahkan, WM alias Dewi ini diketahui sebagai penjual obat penenang tanpa izin pihak instansi kesehatan.

Pariwisata Lesu, Pengusaha Travel Lombok Bertahan lewat Promo

Agen travel perjalanan wisata terus berupaya bertahan dalam ketidakpastian Pandemi Korona. Sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak akibat turunnya kunjungan wisatawan. ”Kami upayakan tetap bangkit seiring dengan penerapan new normal yang sedang digaungkan,” kata Kukuh Laro, pemilik Duta Lombok Transport.

Berdayakan UMKM Lokal, Bappeda NTB Tunggu Pergub

Pergub Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga kini belum rampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB masih menunggu kelanjutan masukan dan revisi dari gubernur. ”Sampai hari ini (kemarin,Red) kita belum terima. Jika sudah ada, akan langsung kita jadikan landasan dalam memberdayakan UKM/IKM,” kata Kepala Bappeda NTB Amry Rakhman, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks