LombokPost - Perempuan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama ekonomi lokal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di berbagai desa hingga kawasan perkotaan, para perempuan terlibat aktif dalam usaha kuliner, kerajinan, tenun, perdagangan, hingga jasa penopang pariwisata.
Namun, dibalik peran yang kuat dan tahan banting tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang menghambat perempuan pengusaha untuk naik kelas atau moving to the higher level.
Salah satu persoalan penting itu adalah keterbatasan dalam pemanfaatan technofinance.
Technofinance dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan usaha, mulai dari sistem pembayaran non tunai, pencatatan keuangan digital, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, hingga pemanfaatan data transaksi sebagai dasar pengambilan keputusan (Alpiansah, 2025).
Dalam konteks UMKM perempuan di Lombok, Technofinance bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing usaha.
Seiring dengan kemajuan teknologi digital, pengusaha wanita tanpa sentuhan digitalisasi tentunya akan sukar untuk terbang lebih tinggi lagi.
Secara nasional, peran UMKM sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64.2 juta unit, berkontribusi 61.07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional (umkm.go.id, 2024).
Angka ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM, termasuk UMKM perempuan, bukan hanya agenda mikro, melainkan agenda pembangunan nasional.
Selain itu, angka ini juga ingin menegaskan bahwa wanita mampu berdaya saing secara lokal maupun nasional.
Di NTB, UMKM juga menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB menunjukkan bahwa sebagian besar unit usaha NTB berada pada skala mikro dengan karakteristik usaha keluarga dan pengelolaan keuangan yang masih sederhana (ntb.bps.goi.id).
Masalah utama muncul ketika usaha ingin berkembang. Banyak pengusaha wanita yang dalam hal ini disebut sebagai Womenpreneur UMKM di Lombok masih mengelola keuangan secara manual tanpa pencatatan yang rapi. Keuangan usaha sering bercampur dengan keuangan rumah tangga. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan mengetahui kondisi riil usahanya. Informasi dasar seperti omzet bulanan, laba bersih dan cash flow sering kali tidak tercatat secara sistematis.
Kondisi ini berdampak langsung pada akses pembiayaan. Lembaga keuangan membutuhkan data usaha yang konsisten dan dapat diverifikasi. Tanpa pencatatan dan jejak transaksi, UMKM akan terus dianggap tidak bankable. Pada akhirnya, banyak perempuan pengusaha bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal. Hal ini tentunya harus benar-benar di hindari.
Dari sudut pandang literasi, perempuan memiliki potensi besar. Survei nasional literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan perempuan mencapai 50.33 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 49.05 persen (OJK, 2022).
Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan. Perempuan memahami konsep keuangan, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan sistem keuangan formal dan digital. Di Lombok, kesenjangan ini sering terlihat dalam bentuk sederhana, seperti belum terbiasanya UMKM perempuan menggunakan pembayaran non tunai dan pencatatan digital.
Di sisi lain, ekosistem pembayaran digital di NTB sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Bank Indonesia Provinsi NTB mencatat bahwa hingga pertengahan 2024, jumlah pengguna QRIS di NTB mencapai lebih dari 450 ribu pengguna dengan volume transaksi lebih dari 10 juta dan nilai transaksi sekitar Rp 1 triliun. Jumlah Merchant QRIS juga telah melampaui 300 ribu unit usaha (Kemenppa.go.id, 2025). Artinya, masyarakat sebagai konsumen sudah semakin siap dengan transaksi non tunai.
Tantangannya adalah memastikan UMKM perempuan di Lombok tidak tertinggal dalam arus digitalisasi ini. QRIS seharusnya dipandang sebagai pintu masuk paling realistis menuju Technofinance.
Selain mempermudah transaksi, QRIS menyediakan catatan transaksi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pencatatan keuangan usaha.
Naik kelas dalam konteks UMKM tidak hanya berarti memperbesar skala produksi atau membuat cabang baru.
Naik kelas juga berarti peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Usaha yang naik kelas memiliki pencatatan yang rapi, pengelolaan keuangan yang lebih tertib, serta kemampuan mengelola risiko keuangan.
Tanpa Technofinance, proses ini akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan. Para perempuan akan tetap berdiri di tempat tanpa gairah usaha, itulah sebabnya technofinance sangat berperan penting dalam kemajuan womenpreneur.
Bagi perempuan pelaku UMKM, tantangan tersebut diperberat oleh peran ganda yang mereka jalani. Oleh karena itu, pendekatan Technofinance harus dirancang sederhana dan aplikatif.
Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana, edukasi pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pendampingan penggunaan pembayaran digital merupakan langkah-langkah kecil yang berdampak besar.
Peran ekosistem menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan, perguruan tinggi dan komunitas pendamping UMKM perlu bersinergi. Program pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan singkat.
Yang dibutuhkan adalah pendampingan berkelanjutan berbasis komunitas. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas perempuan, seperti yang didorong dalam berbagai program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di NTB, terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku usaha.
Technofinance juga harus dikaitkan dengan konteks lokal Lombok. Banyak UMKM perempuan bergerak di sektor kuliner khas daerah, kerajinan dan usaha pendukung pariwisata.
Dengan pengelolaan keuangan berbasis data, peluang untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas, termasuk kerja sama dengan hotel, restoran dan marketplace digital akan semakin terbuka lebar.
Hal ini tentunya akan semakin memperlebar sayap-sayap womenpreneur untuk lebih naik kelas lagi.
Pada akhirnya, tantangan utama womenpreneur UMKM di Lombok bukan terletak pada kurangnya semangat atau kreativitas. Tantangan adalah keterbatasan akses terhadap sistem keuangan modern yang sederhana dan inklusif.
Tanpa Technofinance, womenpreneur sulit naik kelas, bukan karena mereka tidak mampu, tetap karena sistem belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan mereka.
Mendorong adopsi Technofinance di kalangan perempuan pengusaha UMKM bukan hanya soal modernisasi, tetap juga soal keadilan ekonomi. Ketika perempuan memiliki akses terhadap teknologi keuangan, mereka tidak hanya memperkuat usahanya, tetap juga meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.
Inilah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Lombok dan NTB yang berkelanjutan. (*)
Editor : Kimda Farida