alexametrics
Rabu, 25 November 2020
Rabu, 25 November 2020

Manfaat Sama, Subsidi Kuota Umum dan Khusus Diminta Proporsional

MATARAM–Kebijakan penyaluran kuota internet harus mempertimbangkan aspek kebermanfaatan. ”Ini sangat penting,” kata Pemerhati Pendidikan H Nuriadi Sayip, pada Lombok Post, Minggu (4/10/2020).

Bentuk bantuan yang diberikan Kemendikbud berupa kuota data internet, yang dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum, dapat digunakan mengakses seluruh laman dan aplikasi. Kuota belajar, hanya dapat digunakan mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat  5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. ”Saya menyoroti kuota umum lebih sedikit dibandingkan kuota belajar,” ujar dia.

Dikhawatirkan, kuota belajar minim dimanfaatkan guru dan siswa. Sebaliknya, kuota umum yang lebih banyak dibutuhkan. ”Sebenarnya kalau pusat jeli melihat situasi di lapangan, justru yang lebih banyak digunakan ya kuota umum,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unram ini.

Diingatkan, belajar tidak melulu dalam konteks formal. Apalagi dalam situasi pandemi. ”Anak-anak juga tidak dibebankan menuntaskan pembelajaran dari aspek kognitif,” terangnya.

Untuk belajar, ada yang memanfaatkan google class room, video call, youtube, bahkan instagram, atau whatsapp. ”Ini jelas membutuhkan kuota umum lebih banyak,” kata Nuriadi.

Karenanya ia meminta Kemendikbud merevisi kebijakan. ”Setidaknya diseimbangkan jumlah kuotanya,” tandas dia.

Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Unram Agus Purbatin Hadi juga sependapat. Berdasarkan pengalaman mengajar menggunakan zoom atau google meet, kuota internet yang dibutuhkan sekitar 700 MB selama 60 menit. ”Misalnya seorang mahasiswa mengambil tujuh mata kuliah, berarti butuh sekitar 5 GB per pekan atau 20 GB per bulan,” jelasnya.

Persoalan lain, belum semua daerah memiliki akses terhadap jaringan internet. ”Kalau begini, bagaimana kita bisa menggunakan kuota belajar itu,” tanya Agus.

Maka solusi yang ditawarkan daripada menghamburkan biaya pulsa, pemerintah membangun titik-titik hotspot internet di tempat-tempat umum. ”Bisa di kantor desa, dusun, polsek, kantor camat dan lainnya,” jelasnya.

”Pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk program ini,” sarannya lagi.

Wakasek Bidang Kurikulum SMAN 1 Mataram Burhanudin juga berharap kuota umum lebih banyak. ”Kami tidak memakai aplikasi belajar dari Kemendikbud,” tegas dia.

Lantaran sekolah sudah menggunakan sistem sendiri. Cara ini juga memudahkan, memantau aktivitas guru dan siswa saat BDR. ”Maka yang kami butuhkan lebih banyak kuota umum,” tegasnya. (yun/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori dan tinggi protein merupakan treatment yang dianjurkan saat terkena COVID-19. Hal ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh.

XL Axiata Raih Dua Penghargaan Internasional

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali berhasil mendapatkan penghargaan tingkat internasional.

Dewan Mataram Minta Pembagian Bantuan JPS Usai Pilkada

-Sejumlah anggota dewan meradang. Bukan karena tak setuju dengan bantuan JPS tahap enam. Tapi, mereka khawatir JPS ini ditunggangi kepentingan politik jelang Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang.

Vividerm Sunblock Buatan Lombok yang Berhasil Go International

Sunblock atau pelindung kulit yang diproduksi Iwin Insani diklaim ramah lingkungan. Tidak memakai bahan kimia dan tidak merusak terumbu karang.

HARUM Tata Pesisir Mataram, Dorong Potensi Kelautan dan Pariwisata

Potensi besar dalam sektor kelautan di Mataram berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi. Keberadaan nelayan dari muara Meninting di Utara hingga  pesisir Mapak di selatan menyisakan sejumlah  persoalan yang membutuhkan solusi komprehensip. Terutama menyangkut kesejahteraan nelayan dan penataan kawasan.

Kasus Dana Desa Sesait, Jaksa Temukan Indikasi Kerugian Lain

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara (KLU). ”Kita ada temukan indikasi kerugian negara selain dari hasil temuan Inspektorat (KLU),” kata Kajari Mataram Yusuf, kemarin (22/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.
00:06:43

VIDEO : Polisi Bongkar Pabrik Sabu di Pringgasela Lotim

Peredaran gelap narkoba di Provinsi NTB benar-benar mengkhawatirkan. Pera pelakunya menggunakan beribu macam cara. Bahkan sudah ada yang memproduksi barang haram itu di daerah ini. Polisi sudah berhasil membongkarnya.

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Otak Pabrik Sabu Lotim Buronan Interpol, Kabur dari Brunei-Malaysia

Terbongkarnya pabrik sabu sekala rumahan di Pringgasela, Lombok Timur (Lotim) menyeret nama MY alias Jenderal Yusuf. Nyatanya Yusuf bukan penjahat “kaleng-kaleng”. Dia kini mendekam di Lapas Mataram pernah berurusan dengan Interpol.
Enable Notifications    OK No thanks