alexametrics
Selasa, 20 April 2021
Selasa, 20 April 2021

AGPAII NTB Protes, Guru PAI Honorer Tak Diakomodir Rekrutmen PPPK

MATARAM— Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) melayangkan protes kepada pemerintah. Ini lantaran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) honorer tak diakomodir mengikuti rekrutmen satu juta tenaga pendidik pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

”Negara kita kan negara yang berkeadilan dan berketuhanan, jadi seyogyanya kami mendorong pemerintah, memberikan peluang yang sama,” tegas Ketua DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) NTB Sulman Haris menyayangkan sikap pemerintah, Senin (8/3/2021).

Memang, terjadi tumpang tindih regulasi antara Kemendikbud dengan Kemenag. Yakni terkait pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama. Namun menurutnya, itu seharusnya bukan menjadi alasan. ”Padahal SK kami dikeluarkan juga oleh pemda dan Kemendikbud,” terangnya.

Data terakhir menyebut, jumlah guru PAI di NTB 6,293 orang. Rinciannya, TK 226 orang, SD 4,084, SMP 1,173, SMA 487, SMK 295, dan umum 28 orang.

”Kalau data kita sudah siap, bahkan kita sudah memenuhi persyaratan bahwa guru yang ikut seleksi harus tercantum di Dapodik (data pokok pendidikan, Red),” jelasnya.

”Bahkan yang dari EMIS (Education Management Information System, Red) Kemenag juga ada,” imbuh Haris.

Terlebih, untuk posisi saat ini, usulan atau pendaftaran PPPK tenaga pendidik, baru 568 ribu orang dari target satu juta PPPK. Itu artinya masih cukup banyak kuota. ”Masih ada sisa 400 ribu lagi yang masih kosong,” jelasnya.

Karenanya, dia mendorong pemerintah memberikan hak yang sama dalam mengikuti seleksi PPPK. Guru PAI bagaimanapun menjadi garda terdepan dalam mengajarkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Terutama tentang paham toleransi umat beragama, ketuhanan, hingga nilai-nilai nasionalisme.

”Fungsi kami dalam dunia pendidikan itu sangat penting, jadi kami akan terus perjuangkan teman-teman, agar tidak dibedakan, kita ini sama-sama mengabdi di Indonesia,” jelasnya.

Pemerintah harus segera memberi kepastian terhadap nasib guru PAI honorer. Jika tidak pengurus mengancam akan menggelar aksi mogok mengajar. ”Ini harus segera dicari jalan keluar agar tidak jadi bola liar,” pungkas Haris.

Terpisah, Ketua Pengurus PGRI NTB Yusuf menegaskan, Kemenag harus memperjuangkan nasib guru PAI. Jangan sampai ada diskriminasi dalam rekrutmen PPPK. ”Kita masih sangat membutuhkan guru-guru PAI,” ujarnya. (yun/r9)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks