alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemerintah Keluarkan Kurikulum Darurat Masa Pandemi

MATARAM-Setelah penantian cukup lama, akhirnya pemerintah menerbitkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Alhamdulillah, kami menyambut baik adanya kebijakan ini,” kata Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB Purni Susanto, pada Lombok Post, Minggu (9/8/2020).

Kurikulum darurat yang disiapkan merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Seperti pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial. Juga pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya.

Kurikulum darurat tersebut, sejatinya memberikan fleksibiltas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai. Maka sekolah secara mandiri melakukan identifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang bisa diajarkan.

”Kebijakan ini juga diperuntukkan guru memperhatikan kemampuan peserta didik, khususnya yang mengalami hambatan belajar agar mendapat bimbingan secara afirmatif,” terangnya.

Diakui, selama pelaksanaan BDR, guru kerap kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah juga jadi kendala. Disisi lain, siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah  dan mengeluhkan beratnya penugasan dari guru.

Kurikulum darurat ini, guru tidak lagi memikirkan hal tersebut. Karena target capaian kurikulum saat ini, bukan hal yang esensi. ”Namun dilihat dari prosesnya yang bermakna, jangan sampai beban tugas yang banyak, menjadi peserta didik semakin stress,” kata dia.

Dengannya guru bisa bekerja dengan cara lebih terukur, menyeleksi KD sesuai kebutuhan. ”Tentu kami akan lebih gembira lagi, jika Kemendikbud merilis bahan ajar, digunakan sebagai acuan guru, peserta didik dan orang tua di rumah,” tandasnya.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB Ermawanti menilai langkah ini tepat. Harus ada payung hukum yang menjadi pijakan, agar lebih jelas dan terarah. ”Selama ini banyak dampak penerapan BDR. Mulai dari sisi psikologis anak, pengetahuan atau kognitif maupun sisi afektif, sehingga guru harus bisa lebih mengembangkan kreativitasnya,” harap dia. (yun/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks