alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Polemik PPDB, Ratusan Anak Mataram ”Dipaksa” Sekolah di Luar Zonasi

MATARAM–Polemik PPDB jalur zonasi jenjang SMA di Mataram, masih berlanjut. Orang tua masih berdatangan menanyakan kejelasan nasib anak mereka. ”Panitia tetap standby,” kata Ketua Panitia PPDB 2020 Dinas Dikbud NTB H Muhammad Fauzan, Jumat (10/7/2020).

 

Sampai saat ini, tercatat lebih dari 100 calon siswa baru di Mataram tidak terakomodir jalur zonasi. Mataram menempati urutan teratas di NTB, yang paling banyak tidak lolos dari jalur tersebut. ”Karena anak usia sekolah di sini kan banyak,” ujar kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB itu.

 

Karena kondisi tersebut, dirinya meminta orang tua sabar menunggu. Untuk memproses semua itu, membutuhkan waktu paling lambat sepekan. Data yang masuk masih dalam proses verifikasi. Fauzan mengungkapkan, dari 11 SMA negeri di Mataram, baru delapan sekolah yang sudah terpenuhi kuota rombel. Yang belum terpenuhi, SMAN 8, SMAN 10, dan SMAN 11.

 

”Nanti dari hasil verifikasi, siswa itu dekatnya di sekolah mana, yang tiga sekolah masih lowong itu,” jelasnya.

 

Artinya, ratusan calon siswa tersebut akan bersekolah di luar zonasi. ”Kalau yang di dalam zonasi, kan sudah penuh rombelnya, nggak mungkin kita paksakan untuk ditambah,” tandasnya.

 

Ketua Dewan Pendidikan NTB H Rumindah mengaku prihatin atas masalah jalur zonasi. Dalam penetapan zonasi, seharusnya Dinas Dikbud NTB  menganalisasi secara cermat. ”Perlu dikaji ulang,” tegasnya.

 

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Dewan Pendidikan NTB, ada temuan masalah. Yakni terkait peta zonasi yang rancu, dengan prinsip mendekatkan tempat tinggal calon siswa ke sekolah. ”Kasus ini kami temukan di Narmada,” kata dia.

 

Dinas Dikbud NTB diminta mencermati dan memahami situasi di lapangan. Bagaimana kondisi riil letak geografis. Bukan hanya berdasar pada bantuan google maps saja. Sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, jalur zonasi adalah cara mendekatkan tempat tinggal calon siswa dengan sekolah.

 

”Kalau anak bersekolah kemudian melewati sekolah terdekat dari rumah, ini kan sudah bertentangan dengan prinsip jalur zonasi itu sendiri, jadi harus di evaluasi betul-betul,” pungkasnya. (yun/r9)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks