alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Akhir Agustus, Sekolah di Zona Kuning Bisa Belajar Tatap Muka

MATARAM-Dinas Dikbud NTB langsung menindaklanjuti aturan terbaru terkait belajar tatap muka.

”Kami sudah buat edaran terbaru,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Surat edaran (SE) itu tertuang dalam nomor 890/3625/UM/Dikbud tentang Belajar Tatap Muka Pada Fase Transisi. Dengan izin zona kuning menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka oleh pemerintah pusat, Dinas Dikbud NTB menargetkan kegiatan tersebut akan digelar pada 24 Agustus mendatang.

”Rencananya akhir bulan ini (Agustus) untuk zona kuning, hitungan kami paling cepat ya,” ujarnya.

Sebelum diterapkan, pihaknya akan memeriksa kelengkapan instrument kesiapan belajar tatap muka. Misalnya foto kesiapan tempat cuci tangan hingga masker. Termasuk bukti tangkapan layar, sekolah sudah mengisi dapodik kementerian terkait kesiapan sekolah melaksanakan belajar tatap muka.

”Ini yang akan kami tagih ke sekolah-sekolah, bagaimana persiapan mereka selama ini,” ujar Aidy.

Di NTB, yang berstatus zona kuning saat ini hanya Kabupaten Bima. Namun kata pria bergelar doktor ini, implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka tidak terlepas dari tanggung jawab pemda. Maka pihaknya menyampaikan perkembangan laporan, dari hasil inventarisasi sejak hari ini hingga 14 Agustus. Sekolah mana yang sudah memenuhi kriteria sesuai SKB empat menteri.

”Kami juga melihat bagaimana kesiapan orang tua dan komite sekolah,” tegas dia.

Setelah mendapatkan laporan dari Satgas Penanganan Covid-19, Dinas Dikbud NTB akan mengumumkan sekolah yang boleh menggelar tatap muka. Dirinya juga sangat hati-hati. Misalnya sekolah di Kabupaten Bima, yang dekat dengan wilayah zona oranye dan merah, di Kota Bima maka tetap melanjutkan BDR.

”Meski secara umum wilayah zona oranye, ada juga sekolah yang berlokasi di wilayah itu tidak memiliki kasus positif, maka data tim provinsi dan kabupaten kota akan kita sandingkan,” jelasnya.

Aidy menegaskan, langkah atau sikap yang diambil Dinas Dikbud NTB, tidak melanggar SE Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/Dikbud, pada angka 1 poin B. Bahwa pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021, di zona hijau, kuning, oranye, dan merah pandemi tidak diperkenankan.

”Kami tidak melanggar itu, karena ini penerapannya akhir Agustus,” tandasnya.

Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB  Purni Susanto menambahkan, selain kesiapan KBM tatap muka, sekolah juga harus mengirimkan jadwal belajar daring, luring, dan jadwal guru kunjung rumah periode Juli-September.

”Laporan yang disampaikan paling telat masuk ke Dinas Dikbud NTB juga 14 Agustus,” tegas dia. (yun)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks