alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Senator NTB Desak Klaster Pendidikan Dikeluarkan dari Omnibus Law

MATARAM-Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) NTB, Evi Apita Maya mengungkapkan kekecewaannya. Hal ini terkait klaster pendidikan masuk dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

”Sangat kita sayangkan ya, kami  sangat tidak setuju,” ujarnya, pada Lombok Post, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya, pada rapat pembahasan, ada kesepakatan antara DPD RI dengan panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja dan pemerintah. Kesepakatannya, bahwa klaster pendidikan dicabut.

”Awalnya kami menyarankan agar dikeluarkan, oke ini disetujui namun pas sudah diketok, ternyata masuk,” terang Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.

Sekarang, aturan terkait pendidikan pada paragraf 12 dalam UU Cipta Kerja hanya ada satu pasal. Yakni Pasal 65. Ayat (1) menyebut, perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat (2), ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurutnya, aturan pendidikan maupun penyelenggaraannya, sejatinya tidak boleh disamakan dengan kegiatan bisnis. ”Pendidikan ini bukan ranahnya atau lari ke bisnis,” tegas dia.

Jika dibiarkan, maka UU Cipta Kerja melegalkan pendidikan bersifat komersil dan menjadi ladang bisnis. Meskipun DPR dan pemerintah menjelaskan, penerarapannya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saja, tetap dia tak sepakat. ”Saya pikir, di mana pun yang namanya sarana pendidikan atau sekolah, itu tidak ada kaitannya dengan izin berusaha atau bisnis,” jelas Evi.

Pendidikan dan bisnis memiliki tujuan yang berbeda. Pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebaliknya, bisnis selalu mengarah pada keuntungan atau kerugian.

”Kalau sudah mengarah ke bisnis, saya rasa ini nggak akan pure atau sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” terangnya.

Hal ini sejalan pendapat dengan Wakil Ketua PGRI NTB Abdul Kadir. Seharusnya, pendidikan dinaungi dengan aturan yang sama secara nasional. ”Nggak bisa kita melihat pendidikan ini menghasilkan laba, pendidikan ini hakekatnya mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas pria bergelar doktor ini.

Sebab pada praktiknya nanti, dikhawatirkan bisa membuat pendidikan semakin mahal. Sehingga memunculkan kesan eksklusif.

”Padahal kita sudah membabat habis yang namanya sekolah berstandar ini itu, kenapa sekarang kita munculkan lagi?,” ujar Kadir.

Kini, Evi bersama pegiat pendidikan termasuk pengurus besar PGRI pusat, mengajukan tinjauan ulang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Insya Allah kami (DPD RI,Red) akan mendukung itu, jadi berapa pun pasal yang ada di klaster pendidikan, harus dikeluarkan dari UU Cipta Kerja ini,” tandas Evi. (yun/r9)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks