alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Menikah, Peserta Pilih Tak Ikut, Server Bermasalah dan Listrik Padam

Pelaksanaan UNBK di NTB

MATARAM-Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK juga diwarnai ketidakhadiran peserta ujian. Bukan hanya karena alasan sakit, ada juga yang sudah menikah. “Dari 317 orang peserta, yang tidak datang 1 orang, karena dia sudah menikah,” kata Kepala SMKN 4 Mataram Bakiriyanto.

Ia menjelaskan, peserta tersebut memang sudah mengundurkan diri dari sekolah, sejak dua bulan lalu. Namun dia masih terdata karena namanya sudah masuk daftar nama tetap (DNT) peserta UNBK 2020. “Dari sejak pelajaran semester 5, siswa ini sudah tidak hadir,” kata dia.

Bakiri menegaskan, pihak sekolah sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari berkunjung ke rumah siswa, hingga bertemu kedua orang tua dan suaminya. “Padahal tinggal selangkah lagi, tetapi apa mau dikata, itu sudah menjadi pilihannya,” tegas dia.

Karena kondisi tersebut, SMKN 4 Mataram tidak bisa memasukkan namanya ke daftar peserta ujian susulan. Tetapi menyarankan pihak keluarga, agar mengikuti ujian kesetaraan paket C. “Ini demi masa depan dia juga,” katanya.

Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB H Umar mengatakan, jika memang sudah demikian, itu menjadi hak dari peserta. Tetapi jika masih ada kesempatan untuk bisa dijemput, sekolah wajib melakukan hal itu. “Karena tidak ada panduan dalam juknis, kalau yang menikah itu dilarang (ujian),” ujarnya.

Jika peserta ujian yang sudah menikah datang secara sukarela melaksanakan UNBK, sekolah wajib menerima. Umar mengingatkan, sekolah tidak mengungkit apa yang terjadi padanya. Sebisa mungkin  mencegah peserta ujian yang lain membicarakan kondisi tersebut. “Ini untuk menciptakan kondisi psikis dia agar nyaman, karena sebagai lembaga pendidikan, kita tidak boleh menghambat masa depannya,” tegas pria berkacama itu.

 

Server Bermasalah dan Listrik Padam Masih Terjadi

 

Hari ketiga pelaksanaan UNBK SMK kemarin, masih ditemui sejumlah  kendala di lapangan. “Gangguan listrik dan jaringan internet masih bermasalah,” kata Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB Purni Susantopada Lombok Post, kemarin (18/3/2020).

Kondisi tidak menyenangkan itu, terjadi di SMKN 3 Sumbawa. Sekolah itu mengalami dua kejadian itu, pada sesi pertama. Akibatnya, server tidak berfungsi secara normal. “Itu termasuk kategori gangguan serius,” kata dia.

Kemudian SMKN 3 Sumbawa bergegas mengirimkan tiket bantuan ke pihak help desk tim UNBK Provinsi NTB. “Alhmadulillah di sini bisa segera direspons dan meneruskannya ke panitia pusat,” kata Kepala Seksi Kurikukulum Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB itu.

Karena kondisi tersebut, pihak sekolah diberikan tambahan jadwal ujian pada sesi keempat. “Kami sudah sampaikan dan memberi izin, supaya tidak semua ujian susulan,” terang Purni.

Sementara, gangguan listrik mewarnai pelaksanaan UNBK di SMK Lambu, Kabupaten Bima. Untungnya itu terjadi saat istirahat setelah sesi pertama usai. “Kami koordinasi ke PLN dan saat sesi kedua listrik sudah menyala,” tuturnya. (yun/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks