alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Dikbud NTB : MPLS Tatap Muka Tidak Langgar SE Gubernur

MATARAM-Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMA di NTB mulai dilaksanakan hari ini. ”Sesuai jadwal, dari 20-25 Juli,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan.

Sejak 13-18 Juli, sekolah sudah melakukan berbagai persiapan. Karena pelaksanaannya dalam masa pandemi, Dinas Dikbud NTB tetap mengarahkan MPLS secara daring. ”Kami terima laporan, bisa daring itu malah bagus kok. Kami mau dorong itu tetapi kalau nggak bisa, mau diapain,” ujarnya.

Dalam hal ini, Dinas Dikbud NTB dihadapkan pada posisi dilematis. Jika MPLS dilakukan secara daring, apakah sekolah siap? Pada praktiknya, sekolah perlu mempersiapkan video, bahan tayang, bahan presentasi, perlu ada gambaran profil sekolah secara lengkap. Sebaliknya, ketika tidak siap, maka pilihannya sekolah harus mematuhi protokol kesehatan.

Agar tidak terjadi kerumunan, sekolah harus menyiapkan daftar pembagian giliran pelaksanaan MPLS. Setiap siswa mengikuti MPLS selama dua hari dengan sistem shift atau blok serta pengaturan hari tidak berturut-turut. Jumlah peserta MPLS maksimal 100 orang perhari.

”Pelaksanaan MPLS maksimal empat jam perhari dan dapat dibagi dalam dua sesi yaitu pagi dan siang,” terangnya.

Sekolah juga harus menyiapkan fasilitas pendukung, seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, tisu, poster, rambu atau petunjuk arah, masker. Tempat pelaksanaan MPLS harus di halaman sekolah. Menyiapkan pemberitahuan kepada orang tua atau wali tentang jadwal, kegiatan dan giliran siswa untuk mengikuti MPLS. Termasuk serangkaian aturan lainnya.

”Masih banyak instrumen-instrumen lain yang kita arahkan ke sekolah, dalam hal penerapan protokol kesehatan itu,” jelasnya.

Dinas Dikbud NTB juga meminta sekolah tetap memperhatikan kekhawatiran orang tua. Jika tidak mengizinkan atau anak sendiri yang tidak ingin mengikuti MPLS, tidak boleh dipaksa. Tak boleh ada sanksi.

”Kalau anaknya nggak mau, ya sudah kita biarkan saja, penjelasan peminatannya boleh secara daring. Sekolah akan mengirim format dan pernyataan memilih IPA, IPS, atau Bahasa,” jelas Aidy.

Diakuinya, ada sejumlah selentingan, jika pelaksanaan MPLS tatap muka, dikatakan tidak sesuai dengan SE Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/Dikbud, pada angka 1 poin B. Isinya pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021, di zona hijau, kuning, oranye, dan merah tidak diperkenankan.

”Kegiatan ini tidak melanggar SE itu, ini kan MPLS artinya pengenalan lingkungan sekolah saja, SE itu maksudnya pembelajaran tatap muka awal tahun,” kata dia.

Kegiatan itu dimulai 13 Juli-13 September, yang disebut fase transisi. Dengan melanjutkan BDR tahap II. Sehingga, sekolah menyiapkan materi pelajaran  atau penugasan pada setiap  mata pelajaran untuk melayani kegiatan tersebut. Barulah setelah itu, Dinas Dikbud NTB akan melihat, mana sekolah yang sudah memenuhi skor 85 persen, bisa belajar tatap muka dengan menerapkan pola shift atau blok.

”Kalau memang nggak ada perubahan ya nyambung terus. Ternyata ada perubahan boleh shift,” tandas dia.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB H Muhammad Fauzan menambahkan, pelaksanaan MPLS sebelumnya telah dikomunikasikan ke Satgas Penanganan Covid-19 NTB. ”Sudah (telah dilaporkan perihal MPLS),” tutupnya. (yun/r9)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks