alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

MATARAM-Mata pelajaran sejarah diwacanakan sebatas pilihan atau tidak wajib dipelajari siswa SMA sederajat. ”Tentu ini sangat kita sayangkan ya,” kata Kepala Museum Negeri NTB Bunyamin, pada Lombok Post, Sabtu (19/9/2020).

Menurutnya, ide Kemendikbud itu kontrafiktif dengan pidato Presiden RI pertama Soekarno, yang menyebut jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. ”Founding father mengatakan untuk selalu mengingat sejarah,” jelasnya.

Bunyamin ada pada posisi mendukung sejarah menjadi pelajaran yang wajib semua jenjang pendidikan. ”Sejarah ini sangat penting untuk mendidik anak-anak, karena tidak akan ada masa kini, kalau tidak ada masa lalu,” tegas dia.

Diingatkan, sejarah juga berkaitan dengan kebudayaan masa lalu. Misalnya belajar tentang artefak-artefak di museum. ”Dari sana kita bisa memberikan pemahaman bagaimana orang zaman dulu membuat benda budaya untuk bertahan hidup,” jelas Bunyamin.

Saat itu belum ada pendidikan formal. Tetapi masyarakat mampu menciptakan benda yang luar biasa. ”Itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi generasi muda saat ini, yang hidup dengan kecanggihan teknologi,” kata dia.

Menurutnya, mempelajari sejarah bisa menjadi salah satu cara siswa, mencintai Indonesia. ”Ini menjadi modal dasar mencintai tanah air, Indonesia ini kaya dengan sejarah dan budaya, maka kita seharusnya bangga karena memiliki identitas itu,” pungkasnya.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB Ermawanti menegaskan, wacana tersebut sebaiknya ditinjau ulang. ”Dikhawatirkan generasi muda kita, tidak lagi mengenal sejarahnya,” jelas dia.

Dampak lain yang harus diperhatikan adalah keberadaan guru sejarah. Terutama bagi yang telah bersertifikasi.

”Ketika pelajaran sejarah mendapatkan 24 jam tatap muka mengajar, maka ketika menjadi pilihan, tentu hak-hak guru akan berkurang, ini yang harus menjadi perhatian,” tegas Erma.

 

Kemendikbud Beri Klarifikasi //

 

Kabar terbaru, melalui akun resmi Kemendikbud, Mendikbud Nadiem Makarim angkat bicara. ”Saya ingin mengklarifikasi bebapa hal, karena saya terkejut karena dengan betapa cepat tersebar beberapa informasi yang tidak benar,” jelasnya kemarin (20/9/2020).

Utamanya mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah. Ditegaskan, tidak ada sama sekali dalam kebijakan, regulasi, atau perencanaan Kemendikbud terkait hal itu.

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

Isu tersebut mencuat, lantaran ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat. Yakni terkait penyederhaan kurikulum. ”Kami punya banyak, bahkan puluhan versi berbeda, yang sekarang sedang melalui FGD dan uji publik,” kata dia.

Sampai saat ini, semuanya belum ada kata final. Sedang dalam tahap pengkajian. Dengan mendengarkan berbagai macam opsi, yang masih dalam tahap diskusi terbuka.

”Penyederhaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional,” terang Nadiem.

”Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang keluar di tahun 2021 dalam skala nasional apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah,” kata dia.

Kemendikbud tegasnya, ingin menjadikan sejarah menjadi suatu yang relevan untuk generasi. Tujuannya, hal itu bisa menginspirasi mereka. ”Identitas baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” terangnya. (yun/r9)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks