alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Kebijakan Baru, Tahun Depan Banyak Sekolah Bisa Dibuka

MATARAM-Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 kembali disesuaikan.

Jumat (20/11/2020), Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan, pemberian izin tatap muka tidak lagi mempertimbangkan zona risiko penularan Covid-19.

”Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah, peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka,” jelas dia melalui kanal Youtube kementerian.

Nantinya yang menentukan adalah pemda. Itu lantaran mereka yang paling mengetahui kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

”Pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail,” tegasnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan menyambut baik hal itu.

”SKB empat menteri itu sudah diharmonisasi lagi segala paparannya,” ujarnya.

Ketika tidak lagi berdasarkan peta zona penyebaran Covid-19, pemerintah akan memberi kemudahan. ”Tujuannya, supaya anak-anak mendapatkan fasilitas dan proses pembelajaran itu,” tegasnya.

Kendati demikian, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemda.

Dinas Dikbud NTB secara ketat, tetap menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mengisi daftar periksa. Mereka harus memastikan kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. ”Tak kalah penting ada izin dari orang tua peserta didik,” terang Aidy.

Menurutnya, lahirnya kebijakan baru tersebut, tak terlepas dari sejumlah masukan. ”Pola yang kami lakukan, sudah diobservasi oleh tim Kemendikbud, turun memantau simulasi beberapa bulan yang lalu,” jelas dia.

Dengannya pemerintah daerah akan memberi kesempatan pada zona apa pun, menggelar belajar tatap muka di sekolah. ”Karena sistem yang sudah diterapkan selama ini, sudah cukup bagus,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala LPMP NTB Mohammad Mustari mengingatkan, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas.

”Melalui daftar kesiapan itu kita bisa menentukan sekolah sudah layak atau tidak mendapatkan izin pemda,” tegasnya.

Karena penerapannya dimulai tahun depan, bagi sekolah yang belum mengisi daftar kesiapan, masih ada sisa waktu.

”Tak ketinggalan juga, dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk aktif melakukan evaluasi,” tandasnya. (yun/r9)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks