alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Susah Sinyal, Tak Ada Kuota, KPID Dorong Belajar Pakai Radio

MATARAM-Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Yusron Saudi mendorong, pemanfaatan radio sebagai media pembelajaran. Hal ini bisa menjadi solusi penerapan belajar dari rumah (BDR).

”Ini bisa menjadi salah satu alternatif, untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik,” katanya, pada Lombok Post, (22/1).

”Sekarang ketika wilayah itu zona merah, maka pemerintah mengambil kebijakan BDR,” kata tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ini.

Saat situasi seperti ini, pemda tetap harus memberikan layanan pendidikan. Salah satu alternatifnya adalahradio.

”Karena radio ini bisa menyisir kelompok, yang kalau kita katakan ya yang termarginalkan oleh perangkat IT,” tegas dia.

Dikatakan, pihaknya sudah menjelaskan hal itu ke Dinas Dikbud NTB hingga Kanwil Kemenag NTB. ”Hingga ke teknis-teknisnya, tetapi memang nggak ada tindak lanjut, ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan,” keluh Yusron.

Cara kerja radio juga sangat mudah. Anak-anak dalam suatu wilayah berdekatan, bisa membentuk kelompok belajar. ”Katakanlah satu kelompok itu lima anak, mereka berkumpul, mendengarkan penjelasan dari radio itu,” ujarnya.

Dari sisi keterlibatan guru, beberapa sekolah atau dinas pendidikan menentukan guru yang mengajar. Termasuk materi apa saja yang diberikan. ”Jadwalnya disusun, materi juga di susun bersama, mana pelajaran yang esensial, kelas berapa dulu yang belajar, dan saya rasa ini bisa kita kerjakan,” tegasnya.

Masing-masing daerah di NTB, sudah memiliki Radio Pemerintah Daerah (RPD), yang sekarang menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

”Kalau memang belum punya izin, segera ajukan ke kami dan segera proses. Kalau misalnya terkendala perda sebagai syarat izin, ayolah pemangku kebijakan bergerak sama-sama, ini untuk generasi muda kita,” jelasnya.

Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID NTB Husna Fatayati mengatakan, pemda harus memahami tidak semua siswa bisa membeli kuota internet. Selain itu, tidak semua daerah di NTB terakses internet.

”Di NTB sendiri, ada 44 daerah blank spot. BDR dengan menggunakan radio tidak memerlukan pulsa, jadi hemat biaya,” jelasnya.

Harapannya, pemda melalui instansi terkait, mengalokasikan anggaran untuk BDR di radio. Pun ketika pandemi Covid-19 nanti berakhir, harus tetap dilanjutkan supaya ada kolaborasi pembelajaran.

”Program ini dapat menjadi bagian dari program Pendidikan Luar Sekolah (PLS),” tegasnya. (yun/r9)

 

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks