alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Perekrutan PPPK, Honorer Berharap Masa Pengabdian Jadi Tolok Ukur

MATARAM-Kemendikbud telah mengumumkan rencana seleksi guru honorer melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 2021. Ketua Forum Guru Honorer PGRI NTB Taufiqurrahman mengatakan, sudah seharusnya kesejahteraan guru honorer diwujudkan.

Sebelum perekrutan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah pusat. ”Ada guru yang di SK-kan oleh sekolah, ada yang di SK-kan oleh pemda, namanya Guru Tetap Daerah (GTD),” jelas dia.

GTD dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, dalam perekrutan PPPK. Belum lagi yang lolos dari hasil seleksi tenaga kerja honorer kategori 2 (THK-2). ”Seharusnya ini yang segera ditindaklanjuti,” terang Taufiq.

Karena guru honorer sudah ditetapkan dengan berbagai macam seleksi sebelumnya, dia menyarankan pusat meniadakan tes.

Selama perekrutan PPPK, Kemendikbud memberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi, pada tahun yang sama atau berikutnya.

”Seharusnya, pengabdian yang sudah kami lakukan selama belasan tahun, harus dijadikan tolok ukur kemampuan kami,” tegas dia.

Jika perekrutan PPPK melalui tes, sama artinya dengan guru honorer diajak berkompetesi dengan guru baru. Guru baru jelas lebih fresh dan masih menghafal berbagai pelajar. Meskipun dalam praktiknya, jam terbang mereka kalah dari honorer yang lebih senior. ”Artinya bukan kami tidak mampu, namun dalam pelaksanaan KBM, tidak hanya berupa teori saja,” ujar Taufik.

Maka itulah pentingnya mempertimbangkan perekrutan dari sisi lama pengabdian. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keberadaan guru honorer bersertifikat pendidik. ”Mereka harus diangkat secara khusus,” jelasnya.

”Jadi kalau guru olahraga, dia memang sarjana olahraga. Maka kami berharap ini diangkat jalur khusus bukan dari jalur tes itu,” pungkas dia.

Sebelumnya, Sekdis Dikbud NTB H Muhtadi Hairi mengatakan, jumlah guru non ASN yang ada di Dapodik sekitar 15 ribu.

Terdiri dari 7.300 guru yang mengajar di sekolah negeri SMA sederajat dan 7.700 guru di sekolah swasta. ”Itu datanya sedang kita rangkum. Rencananya besok (hari ini, Red) akan kita serahkan ke BKD,” terangnya.

Mereka bisa mengikuti rekrutmen PPPK tahun depan dan memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan pemerintah. ”Salah satunya soal batas usia, hingga 59 tahun. Nanti proses selanjutnya ada di BKD,” tandasnya. (yun/r9)

 

 

 

 

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks