MATARAM-Pemprov NTB masih melakukan penilaian terhadap 15 SMK kandidat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). ”Banyak hal-hal atau pertimbangan dari kami bersama OPD terkait setelah meninjau langsung ke lapangan,” tegas Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Hj Eva Dewiyani, saat dikonfirmasi Lombok Post, Jumat (28/1/2022).
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak turun ke lapangan, melakukan penilaian SMK BLUD. Disamping Biro Perekonomian Setda NTB, juga ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Inspektorat NTB, Biro Organisasi Setda NTB, dan Biro Hukum Setda NTB.
Poin inti penilaian, agar SMK menjadi BLUD adalah harus menyatakan kesanggupannya dalam meningkatkan kinerja. Termasuk tata kelola BLUD, kemudian ada rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tiga tahun mendatang.
Tak kalah penting, standar pelayanan minimal BLUD. Juga laporan keuangan atau proyeksi keuangan yang menggambarkan penggunaan anggaran tiga tahun kedepan. Termasuk, apa saja produk yang bisa dihasilkan SMK BLUD dari alat praktik yang ada.
Termasuk biaya-biaya pengeluarannya sudah ada catatannya. ”Paling penting laporan keuangan yang terakhir telah diaudit, dan menyatakan sanggup diaudit oleh badan pemeriksa,” terangnya.
Di NTB ada 15 SMK yang ditunjuk menjadi BLUD. Yakni SMKN 3 Mataram, SMKN 5 Mataram, SMKN 1 Lingsar, SMKN 2 Gerung, SMKN 2 Kuripan, SMKN 1 Praya, SMKN 1 Selong. Berikutnya SMKN 1 Taliwang, SMKN 1 Buer, SMKN 2 Sumbawa, SMKN 1 Dompu, SMKN 2 Kota Bima, SMKN 3 Kota Bima, SMKN 1 Donggo dan SMKN 1 Pringgasela.
Dari persyaratan administrasi, 15 SMK tersebut telah memenuhi standar. ”Minimal 60 nilainya,” jelas dia.
Namun, pada saat penilaian langsung di lapangan, didapati sejumlah fakta yang belum memuaskan. Seperti kompetensi keahlian yang diajukan menjadi syarat BLUD masih kurang peminat. Ketidakmampuan SMK dalam menyediakan produk dalam skala besar. Ada juga SMK yang kekurangan SDM.
”Dari temuan itu, masih ada yang perlu kami pertimbangkan,” kata Eva.
Setelah hasil tindak lanjut selesai, OPD terkait akan mengeluarkan rekomendasi apakah SMK tersebut memenuhi syarat atau tidak. Pihaknya menargetkan, semua tahapa ini selesai dan hasilnya bisa dirilis Februari.
”Kami tulis dalam bentuk berita acara, kemudian diserahkan ke Biro Hukum yang menerbitkan SK gubernur sebagai PPK BLUD itu,” pungkas Eva.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB M Khairul Ikhawan berharap banyak SMK di NTB yang lulus menjadi BLUD. Bila SMK sudah berstatus BLUD, ruang geraknya akan lebih bebas.
Sekaligus SMK bisa menjadi partner industri dalam hal produksi. ”Kalau industri sudah masuk ke sekolah, berarti ada produksi bersama dan siapa peran utamanya, tentu saja siswa. Ini menjadikan mereka terampil dan jelas sekali ini yang diinginkan industri,” tegasnya. (yun/r9)
