LombokPost- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada dalam pengawasan ketat menyusul temuan sejumlah menu tidak layak.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf memberikan peringatan keras bahwa izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) penyedia jasa bisa tidak diperpanjang jika terus bermasalah.
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian evaluasi internal yang dilakukan sekolah terhadap program MBG. Kepala sekolah diminta lebih adaptif dan proaktif memantau kualitas makanan yang diterima siswa di satuan pendidikan.
"Kami berharap semua kepala sekolah untuk adaptif terhadap makanan yang diberikan. Kepala sekolah harus memerintahkan guru untuk membuka dan mengambil sampel makanan sebelum dibagikan," tegas Yusuf.
Jika ditemukan masalah pada menu MBG, pihak sekolah diminta segera melapor ke Disdik Kota Mataram. Laporan itu akan diteruskan kepada Ombudsman sebagai pengawas eksternal.
Terkait sanksi, kata Yusuf, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) memiliki kewenangan penuh menentukan SLHS bagi para penyedia. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja buruk, dapat direkomendasikan untuk tidak memperpanjang izin tersebut.
"Yang berhak tidak memperpanjang SLHS adalah Dinas Kesehatan," jelas Yusuf.
Meski demikian, kewenangan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Dinas Pendidikan hanya memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan temuan di lapangan.
Penutupan dapur MBG menjadi pilihan dilematis. Jika dapur ditutup, pasokan makanan untuk anak-anak dikhawatirkan terhenti karena belum ada mekanisme pergantian penyedia secara instan.
"Kalau dapur sudah ditutup, ya nanti anak-anak tidak akan dapat makanan. Ini yang perlu dipikirkan secara matang, siapa yang akan menanggulangi sementara pasokan berhenti," pungkas Yusuf.
Editor : Kimda Farida