LombokPost- Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB menggelar Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan NTB 2026 sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Forum Konsolda Pendidikan NTB 2026 ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai isu pendidikan NTB, mulai dari sarana prasarana sekolah, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga program wajib belajar 13 tahun.
Kegiatan Konsolda Pendidikan NTB 2026 yang digelar oleh BPMP NTB berlangsung di Hotel Lombok Raya mulai 6-8 Maret. Forum Konsolda Pendidikan NTB 2026 ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya memperkuat kebijakan pendidikan bermutu untuk semua di NTB.
Kepala BPMP NTB Katman menjelaskan, Konsolda Pendidikan NTB 2026 bertujuan memetakan berbagai persoalan pendidikan yang selama ini menjadi hambatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, berbagai isu pendidikan NTB yang dibahas dalam Konsolda Pendidikan NTB 2026 meliputi pemenuhan sarana prasarana sekolah, penguatan pendidikan karakter, hingga penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.
“Melalui Konsolda Pendidikan NTB 2026 ini kita memetakan persoalan pendidikan sekaligus mencari solusi konkret agar program pendidikan bermutu untuk semua di NTB dapat benar-benar terwujud,” ujar Katman di sela kegiatan, Jumat (6/3).
Selain membahas isu nasional, Konsolda Pendidikan NTB 2026 juga menyoroti berbagai persoalan lokal yang selama ini menjadi tantangan pendidikan di daerah. Salah satunya adalah kondisi banyaknya satuan PAUD di NTB yang masih menggunakan lahan pinjam pakai atau belum memiliki status lahan yang jelas.Kondisi tersebut menjadi kendala dalam penyaluran bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Sebab, syarat utama bantuan pembangunan sarana pendidikan adalah status lahan harus clean and clear atau sudah tercatat atas nama yayasan maupun pemerintah.
“Ini menjadi salah satu isu klasik pendidikan. Perlu langkah konkret untuk memperjelas status lahan agar bantuan pembangunan sarana pendidikan dapat terserap maksimal,” jelas Katman dalam forum Konsolda Pendidikan NTB 2026.
Selain persoalan infrastruktur sekolah, Konsolda Pendidikan NTB 2026 juga memberi perhatian khusus pada penanganan ATS. Meskipun tren jumlah ATS mulai menurun, validasi data lintas lembaga dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan yang tepat sasaran.
BPMP NTB juga berharap media dan berbagai pihak dapat ikut mengawal keberadaan kantong-kantong ATS di NTB agar program penanganan dapat berjalan lebih efektif. Isu lain yang turut menjadi perhatian dalam Konsolda Pendidikan NTB 2026 adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sistem ini selama ini kerap memunculkan persoalan transparansi dan integritas sehingga perlu pembenahan agar lebih akuntabel.
Dalam Konsolda Pendidikan NTB 2026, berbagai pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari Bappeda, organisasi profesi, perguruan tinggi hingga asosiasi pengawas pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai isu pendidikan NTB yang bersifat administratif maupun teknis. Melalui forum Konsolda Pendidikan NTB 2026, peserta juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di NTB.
Hasil diskusi kelompok memetakan berbagai persoalan pendidikan baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun isu rutin di daerah. Pemerintah daerah nantinya akan melakukan rekapitulasi berbagai isu pendidikan NTB sebagai baseline data untuk menentukan prioritas penanganan di masa mendatang.
“Setidaknya ada lima topik besar yang menjadi fokus dalam Konsolda Pendidikan NTB 2026. Mulai dari sarana prasarana dan tata kelola sekolah, proses pembelajaran dan penilaian, layanan peserta didik, program wajib belajar 13 tahun, hingga penjaminan mutu pendidikan,” pungkas Katman.
Melalui Konsolda Pendidikan NTB 2026, BPMP NTB berharap berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani secara sistematis sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat indeks pembangunan manusia di NTB.
Editor : Rury Anjas Andita