alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

NTB Juara PNS Tak Netral di Pilkada Serentak 2020

JAKARTA-Pilkada serentak masih enam bulan lagi. Namun, ratusan aparatur sipil negara (ASN/PNS) sudah terdeteksi melakukan pelanggaran terkait netralitas abdi negara.

Dari sepuluh instansi pemerintah dengan kasus pelanggaran ketidaknetralan ASN tertinggi di Indonesia, tiga instansi dari NTB. Yakni Kabupaten Sumbawa ada di nomor tiga, dilanjutkan Provinsi NTB di nomor tujuh dan Kabupaten Dompu di nomor sembilan.

Merespons hal ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) putuskan gandeng KPK untuk perketat pengawasan.

Merujuk pada data yang dikumpulkan KASN, 369 pegawai ASN tercatat melakukan pelanggaran terkait hal ini. Mirisnya, pelanggaran paling besar justru dilakukan oleh ASN yang memangku jabatan pimpinan tinggi (JPT). Yakni sebesar 33 persen. Disusul, jabatan fungsional 17 persen, jabatan administrator 13 persen,  jabatan pelaksana 12 persen, jabatan kepala wilayah yaitu lurah dan camat 7 persen, dan sisanya, pada jabatan lain.

Untuk kategori pelanggaran, para ASN ini paling banyak melakukan pelanggaran berupa kampanye atau sosialisasi di medsos sebanyak 27 persen. Kemudian, melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya sebanyak 21 persen, memasang spanduk atau baliho sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah 13 persen, deklarasi sebagai bakal calon 9 persen, dan menghadiri deklarasi pasangan calon sebanyak 4 persen.

Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut, dari total ASN yang melanggar, 283 orang ASN telah mendapat rekomendasi penjatuhan hukuman. Meski, baru 99 orang atau 34,9 persen yang mendapat sanksi dari kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat.

”Sangat disayangkan para kepala daerah belum semua patuh memberi sanksi kepada pegawai ASN yang melanggar netralitas,” keluhnya dalam acara kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, kemarin (30/6).

Agus menegaskan, netralitas ASN dalam dimensi politik merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara. Pasalnya, berbagai pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi  pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya. Seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik.

Guna menekan angka pelanggaran semakin besar nantinya, KASN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan netralitas ASN terus memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga.. Sinergitas untuk pencegagan dan pengawasan ini diantara bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, KPK, Bawaslu dan BKN.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron  mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mendukung KASN serta Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas Pilkada Serentak 2020. Terhadap Kepala Daerah yang kurang patuh, KPK mengingatkan pentingnya penjatuhan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

”Stranas PK juga mendorong agar alur dan proses pengawasan serta sanksi yang masih digodok dalam bentuk SKB 5 lembaga segera diselesaikan,” tegasnya.

Diakuinya, jelang pilkada, posisi ASN menjadi penuh risiko ketika bersikap netral, mendukung salah satu calon, atau hanya diam saja. Sebab, ketika ingin netral dianggap tidak mendukung petahana.

”Sementara, mau mendukung dianggap berisiko kalau petahana kalah. Diam pun kemudian tidak memiliki harapan karier,” ungkapnya. Kondisi ini yang kemudian membuat ASN tak professional. Bahkan, ada yang akhirnya memutuskan “main-main” demi mengembangkan karir.

Saat ini saja, meski pilkada belum resmi dimulai, pelanggaran tersebut sudah banyak terjadi di daerah. KPK mencatat, 5 daerah dengan pelanggaran terbanyak meliputi Kabupaten Wakatobi 18 kasus, Kabupaten Sukoharjo 11 kasus, Provinsi Nusa Tenggara Barat 7 kasus, Kabupaten Dompu 7 kasus, dan Kabupaten Bulukumba 7 kasus.

Sementara itu, Direktur Wasdal IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Achmad Slamet Hidayat menegaskan, bahwa pihaknya akan mendukung penuh kampanye ASN netral ini. BKN akan mendukung rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, dengan menangguhkan data administrasi kepegawaian ASN yang bersangkutan.

”Pegawai ASN tersebut tidak akan bisa naik pangkat, rotasi jabatan, apalagi promosi jabatan, sampai rekomendasi sanksi ditindaklanjuti oleh PPK,” tegas Achmad. (mia/JPG/r6)

 

10 Instansi Pemerintah dengan Jumlah Pelanggaran Netralitas Tertinggi

 

  1. Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
  2. Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
  3. Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara
  4. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
  5. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
  6. Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
  7. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  8. Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
  9. Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
  10. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

 

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks