alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Jangan Sekadar Jual Jargon

MATARAM-Momen pesta demokrasi, semakin dekat. Para kandidat calon semakin berani memperkenalkan diri. Tak lupa dengan harapan-harapan manis bila mereka terpilih nanti.

Menyikapi itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim berharap pemilih lebih cerdas dan kritis. Semakin banyak figur yang muncul, harus diseleksi ide yang mereka jual. Bila calon yang diusung hanya menjual ide-ide hayalan, maka tak ada pembangunan yang diharapkan dari mereka.

“Bagi saya esensi pemerintahan yang baik itu ya yang melayani masyarakat,” kata Adhar.

Pemerintahan yang baik atau Good Governance, bukan sesuatu yang dijual secara hayalan. Tetapi indikator tolok ukurnya bisa dilihat dari beberapa variabel layanan. Selama ini, indikator itulah yang oleh Ombudsman selalu awasi dan nilai.

Memotivasi para kepala daerah mengagregasi layanan publiknya. Pada akhirnya berdampak pada meningkatkan pembangunan di daerahnya.

“Hampir seluruh kepala dearah yang sukses itu adalah kepala daerah yang berhasil membangun tata kelola pelayaan publik,” tekannya.

Sedangkan daerah yang mengabaikan tata kelola pemerintahan, hanya melahirkan birokrasi yang korup dan bobrok. Karena itulah Adhar berharap masyarakat bisa mendorong agar para kandidat yang maju harus siap ditantang menyampaikan visi-misi dalam pelayanan publik.

Baca Juga :  15 Tokoh Lamar PPP untuk Pilbup Lombok Tengah

“Tantang mereka sampaikan gagasan dalam peningkatan pelayanan publik yang bisa diukur, jangan hanya yang menjual ide awang-awang,” cetusnya.

Mendengar ide mereka dalam membuat program atau gebrakan pelayanan dasar sangat penting. Sebab pelayanan dasar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi mereka tidak hanya menjual kalimat-kalimat bernuansa surga.

“Jangan mau hanya diiming-imingi bakal sejahtera, aman, tentram, damai, dan sejeninya sementara mengukur itu tidak ada indikatornya,” ulasnya.

Berbeda jika mereka menjual gagasan cara memperbaiki birokrasi  yang lelet, berbelit, dan menyusahkan masyarakat. Indiktaronya dengan mudah diukur melalui beberapa variabel dan hitungan-hitungan berdasarkan statistik.

“Pilih pemimpin yang memiliki gagasan aplikatif dan mampu menjawab cara mewujudkan standar pelayanan publik,” tekannya.

Pemimpin yang sukses membangun good governance terbukti dapat dilihat pembangunan daerahnya lebih pesat. Pelayanan masyarakat di tempat layanan publik hingga sarana dan prasarana yang dibangun lebih nyaman.

“Kalau saya sebut kepala daerah mana dikira kampanye, tapi tentu masyarakat dapat mengukur daerah mana saja yang terjadi peningkatan setelah layanan publiknya kami awasi dan nilai,” ujarnya.

Baca Juga :  HBK Gelar Nobar Wayang Lalu Nasib di Lombok Barat

Secara kasat mata, pelayanan mereka terlihat. Mulai dari rumah sakit hingga puskesmas dikelola secara profesional. Begitu juga layanan publik pemerintah lainnya dikelola secara modern dan sarat teknologi.

“Jangan mau dibuai ide ngawang-awang, nanti pada akhirnya masyarakat yang akan rugi sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Suhardi Soud mengatakan, tahapan Rancangan PKPU untuk Pilkada 2020 saat ini telah melewati masa uji publik pada tanggal 24 Juni lalu.  Rencananya draf itu nantinya setelah dapat masukan dari publik baru akan ditetapkan bersama DPR RI.

“Nanti dikonsultasikan ke komisi II (DPR RI),” kata Suhardi.

Jika menilik dari rancangan PKPU tahapan pemilu akan dimulai dari bulan April 2020. Pendaftaran rencanannya akan dibuka dari tanggal 28-30 April 2020. Barulah pada tanggal 13 Juni 2020 direncakanan penetapan paslon.

Pemilihan direncanakan akan digelar tanggal 23 Sepetember 2020. Tujuh kabupaten/kota di NTB masuk dalam 270 Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang akan menggelar pemilu serentak di tahun 2020.

“Rancangan ini biasanya tidak banyak berubah, karena saya rasa KPU RI sudah menghitung dengan cermat,” yakinnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/