alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Berkarya Ancam Bawa DPRD Lombok Barat ke Meja Hijau

MATARAM-DPW Partai Berkarya NTB versi Muchdi Pr melayangkan surat ke DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta kepastian hukum.

Hal itu menyusul surat usulan PAW dua anggota DPRD Lobar dari partai Berkarya dinilai tidak direspons sama sekali.

“Kita ajukan PAW atas nama Tantowi Ansori pada tanggal 19 November 2021 dan Bangbang Kholid tanggal 15 Desember 2021, tapi sampai saat ini belum digeser ke KPU Lobar (untuk dicocokkan dengan data base KPU),” kata Agus Kamarwan, ketua DPW Partai Berkarya NTB versi Muchdi Pr, kemarin (2/2).

Sikap anteng DPRD Lobar yang tidak merespons suratnya, membuat pihaknya bingung. “Jadi apakah itu (usulan PAW) mau diproses atau tidak?” imbuhnya.

Baca Juga :  Dituding Tertutup, Pimpinan DPRD NTB Bela Diri

Yang membuat pihaknya bertanya-tanya adalah sikap DPRD Lobar yang dinilai mengendapkan surat usulan PAW. Padahal menurutnya, sesuai mekanisme yang ada, surat itu harus diteruskan ke KPU Lobar untuk dilihat kesesuaian usulannya dengan data base KPU.

“Persoalan di KPU apakah usulan kami dianggap tidak sesuai atau sesuai, itu beda maknanya, tetapi sesuai ketentuan, surat usulan PAW dari parpol harus segera ditindaklanjuti paling lambat 7 hari sejak usulan itu masuk, bukan dilepas begitu saja,” sesalnya.

Sementara, pengendapan surat yang dilakukan DPRD Lobar untuk dua usulan PAW sudah melebihi waktu. “Ada yang sudah berumur 72 hari, ada yang sekitar 50 hari,” jelasnya.

Agus mempertanyakan sikap DPRD Lobar yang terkesan menyepelekan surat mereka. Padahal aturan perundang-undangan telah mengatur itu semua.

Baca Juga :  Pemutakhiran Data, KPU Mataram Catat 304.133 Pemilih

“Ini kesannya tidak menghargai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada PP 12/2018 di sana diatur agar pimpinan DPRD harus segera menyampaikan pada KPU tentang adanya permohonan PAW,” urainya.

Agus juga mempertanyakan kepatuhan DPRD Lobar dalam menjalankan UU no 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“DPRD Lobar ini tugasnya menjalankan administrasi pemerintahan atau memang tidak mau mengikuti ketentuan negara?” cetusnya.

Bila suratnya kembali tidak direspons, Agus Kamarwan berjanji akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

“Kami akan TUN-kan DPRD Lobar, sekalian saja kita gugat nanti apakah ada kerugian materi,” ujarnya. (zad/r2)

 

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/