alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Polemik Lahan Gili Trawangan, Dewan Bakal Klarifikasi Gubernur NTB

MATARAM-Pembicaraan tentang kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) semakin serius di DPRD NTB. Dipicu narasi Interpelasi yang terus dipompa fraksi Gerindra untuk menyikapi sikap limbung Gubernur NTB apakah akan putus kontrak atau adendum kontrak.

Komisi III DPRD NTB sebagai leading sektor yang menangani persoalan aset dan keuangan daerah pun mewacanakan menghadirkan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dalam rapat kerja untuk mengklarifikasi sikap resmi Gubernur.

“Kita mau (agendakan) Raker (Rapat Kerja) dengan Gubernur,” kata anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, kemarin (2/6).

Raker dengan Gubernur ini diharapkan mengakhiri ragam spekulasi atas sikap Gubernur yang dinilai limbung dalam menentukan sikap pada PT GTI.

“Kita ingin tahu sikap resmi Gubernur sebenarnya apa (tidak hanya sekadar saling lempar wacana di media), apakah akan putus kontrak atau adendum,” imbuh politisi PDIP itu.

Raker dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah dilakukan diantaranya dengan BPKAD. Tetapi hasilnya belum mencerminkan sikap apa yang akan diambil Gubernur.

Sehingga, tidak ada cara lain mengetahui sikap resmi pemerintah yakni dengan mengklarifikasi sikap Gubernur, dalam forum resmi rapat kerja dengan dewan.

“Yang kita dengar (melalui media) Gubernur ingin adendum, dengan sejumlah alasan diantaranya kontrak PT GTI yang memang berakhir 2026, tetapi (di sisi dewan) ada marwah lembaga DPRD juga yang harus kami jaga mengingat DPRD telah menerbitkan rekomendasi putus kontrak,” ulasnya.

Baca Juga :  Penundaan Pemilu Rusak Demokrasi

Politisi asal Lombok Utara yang juga sangat kencang menyuarakan penggunaan Interpelasi itu, pada dasarnya berharap Gubernur mengambil langkah yang sejalan dengan rekomendasi DPRD.

“Kalau kami inginnya Gubernur senafas dengan DPRD,” tekannya.

Tetapi apapun sikap Gubernur nanti dalam Raker, sangat penting untuk kemantapan sikap sejumlah dewan yang mewacanakan Interpelasi.

“Kita ini kan butuh ketegasan sikap, apakah akan adendum atau putus kontrak, kalau sudah jelas sikapnya (Gubernur, Red) nanti dari sana apakah akan diambil sikap interpelasi atau tidak,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi membenarkan ada upaya mengudang Gubernur NTB menghadiri Raker di DPRD NTB. “Iya, insya Allah,” kata Sambirang.

Terkait waktu persis dilaksanakan Raker, masih dalam komunikasi. “Sedang dikoordinasikan sama pimpinan waktu yang tepat,” jelasnya.

Namun politisi PKS itu memperkirakan Raker akan digelar bukan dalam minggu ini. “Bisa jadi Minggu depan,” terangnya.

Gubernur diharapkan hadir langsung untuk memberikan pandangan final terkait kontrak PT GTI. Karenanya Gubernur diminta tidak berwakil menghadiri rapat penting yang akan menjadi landasan dewan dalam mengambil langkah politik berikutnya.

“Iya Insya Allah begitu (harus Gubernur yang hadir),” jelasnya.

Lantas di mana posisi komisi III DPRD NTB terkait sikap Gubernur pada PT GTI?

“Prinsipnya sikap kami (DPRD NTB) tidak berubah, komisi III kosennya ke penyelamatan potensi PAD (jadi harus putus kontrak sesuai rekomendasi),” katanya.

Baca Juga :  Pengamat : Pathul Bisa Gagal Dapat Tiket Pilbup Loteng

Asumsi ini berangkat dari peluang besar membangun kontrak karya baru dengan investor lain yang lebih serius mengelola aset milik pemprov di Gili Trawangan. “Bila kontrak dengan PT GTI diputus,” jelasnya.

Tetapi secara pribadi, Sambirang mengisyaratkan harapan lain yakni sikap dewan yang tak ‘paku belanda’ terkait rekomendasi. Mengingat sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengarahkan meminta rekomendasi dari pengacara negara ada dua rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

“Putus kontrak atau adendum,” jelasnya.

Di sisi lain BPK juga ternyata ikut bersuara agar dilakukan adendum. Sehingga posisi pemprov sebagai pengambil kebijakan, melihat dua hal ini sama kuat. Adendum direkomendasikan BPK sedangkan putus kontrak oleh DPRD NTB.

Di sinilah menurutnya, pemerintah menimbang apakah akan putus kontrak atau adendum. Misalnya dengan membaca risiko bila melakukan putus kontrak.

“Konsekuensinya pemerintah tidak bisa mengambil manfaat yang kita inginkan (karena peluang gugatan hukum) secepat yang diinginkan, maka kita memerlukan restrukturisasi target PAD berdasarkan kesepakatan baru di sisa waktu 6 tahun ke depan,” ulasnya.

Menurutnya daripada ngoyo putus kontrak tetapi berpotensi bermasalah secara hukum, lebih baik adendum. “Tapi PAD kita naik,” tekannya.

Politisi asal Sumbawa itu mengingatkan, persoalan GTI bukan hanya terjadi di pemerintahan Zul-Rohmi. Tetapi telah menjadi benang kusut sejak pemerintahan sebelumnya.

“Ini warisan (persoalan) masa lalu,” ujarnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/