alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Raih Dukungan DPP PDIP, Husni Djibril: Saya Siap Maju Lagi!

MATARAM-Kejutan politik terjadi di Sumbawa. SK rekomendasi PDIP jatuh ke HM Husni Djibril-Muhammad Ikhsan.

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) PDIP gelombang ke lima, kemarin (2/9). Salah satu yang diumumkan yakni Bapaslon di Sumbawa.

Dalam potongan video beredar terlihat Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membacakan putusan. “Pak Rachmat siap? Nusa Tenggara Barat,” kata Puan melalui siaran telekonferensi, kemarin (2/9).

Tidak lama kemudian, Puan membacakan keputusan DPP. “Rekomendasi Sumbawa diberikan kepada HM Husni Djibril BSc dengan Dr H Muhammad Ikhsan MPd,” katanya.

Masih dari potongan video itu, terdengar suara Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat berseru “siap” dan “merdeka”. Puan sempat mempertanyakan keberadaan Husni, tetapi kemudian dijelaskan dalam perwatan kesehatan.

Keputusan DPP PDIP di luar dugaan. Hal ini karena SK DPP PDIP diprediksi tidak akan ke Husni. Tetapi ke Bapaslon lain yakni H Mahmud Abdullah-Dewi Noviany hingga Nurdin Ranggabrani-Burhanuddin Jafar Salam (BJS).

Dugaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya beredar surat pernyataan pengunduran diri Husni-Ikhsan sebagai Bapaslon di Sumbawa. Saat dikonfirmasi, Bupati petahana itu pun membenarkan.

Sejak pernyataan mundur itu, spekulasi tidak lagi mengarah ke paket Husni-Ikhsan. Namun kini DPP PDIP ternyata memutuskan memilih Husni-Ikhsan.

Sementara itu, PDIP NTB sudah mendengar keputusan itu. “DPP tentu punya pertimbangan sendiri,” kata Ketua Bappilu PDIP NTB HW Musyafirin saat dihubungi Lombok Post.

Sebelum keputusan dibuat, DPP telah memanggil para pihak. “Semua yang berkepentingan telah dipanggil dan masing-masing diminta klarifikasinya,” terangnya.

Seperti diketahui, DPD PDIP NTB tidak mengusung Husni dengan alasan kesehatan. Tetapi narasi yang berkembang di luar keputusan itu didasari deal politik antara Ketua DPD PDI NTB  Rachmat Hidayat dengan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

Dugaan itu semakin meruncing setelah PKS mengusung Hj Putu Selly Andayani sebagai Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) di Kota Mataram. Selly adalah istri dari Rachmat.

Sedangkan DPD PDIP NTB usulkan Dewi Noviany sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacabup) di Sumbawa ke DPP PDIP. Novi merupakan adik dari Gubernur Zul.

Firin menegaskan apapun keputusan DPP, kader PDIP pada posisi taat pada perintah partai. “Sebagai kader maka sikap kami tegak lurus mengamankan SK DPP,” pungkasnya.

Sementara itu, Husni dihubungi Lombok Post tidak berkomentar banyak setelah diperintahkan tampil lagi di Pilbup Sumbawa. “Saya kader sejati di PDIP NTB yang telah mendapat mandat rakyat,” katanya.

Husni saat ini masih menunggu seperti apa respoin masyarakat Sumbawa menyikapi keputusan partainya. “Tentu saya akan berbuat atas kehendak rakyat dan jika dipercaya lagi oleh rakyat saya siap maju lagi,”pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks