alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Kampung Banjar Jadi Kampung Anti Politik Uang

MATARAM-Berbagai cara dilakukan Bawaslu Mataram untuk menyukseskan pemilu 2019 mendatang. Salah satunya mendeklarasikan Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan menjadi Kampung Anti Politik Uang, Sabtu (2/3).

Kegiatan ini dihadiri kepala lingkungan Banjar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan Panwaslu Ampenan. Ketua Bawaslu Mataram Hasan Basri mengatakan Lingkungan Banjar dipilih berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu (IKP). ”Masyarakan masih memiliki persepsi kalau politik uang itu hal yang biasa saja,” ujarnya.

dalam hasil IKP yang ada, 38 persen masyarakat Lingkungan Banjar masih memiliki persepsi politik uang itu hal yang lumrah. ”Untuk itu masyarakat harus diberi pencerahan agar tidak menganggap politik uang itu suatu hal yang biasa dilakukan,” tandasnya.

Hasan menegaskan dalam aturan sudah jelas ada sanksi yang menanti bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Yakni UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam aturan ini siapa saja yang memberi dan menjanjikan uang ataupun sesuatu kepada masyarakat untuk memilih maka bisa dikenai hukuman pidana dua tahun. ”Jika ada peserta pemilu yang memberi uang, tolak, segera laporkan ke Bawaslu,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga melihat masyarakat di Lingkungan Banjar yang mayoritas nelayan memiliki latar pendidikan rendah. Sehingga tidak hanya soal pencegahan, masyarakat juga harus diberi informasi terkait pelaksanaan pemilu. Khususnya soal surat suara yang akan dipilih saat di TPS nanti. ”Kami tidak hanya sosialisasi larangan dan sanksi, tapi juga tidak golput,” katanya

Menurutnya, jika sosialisasi kepada masyarakat ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan angka partisipasi pemilih pada pemilu nanti akan rendah. ”Tidak hanya penyelenggara. Peserta pemilu dan seluruh stakeholder harus ambil bagian agar pemilu berjalan lancar,” imbuhnya.

Kepala Lingkungan Banjar Syamsudin Fajar mengatakan pada pemilu 2014 lalu politik uang terindikasi terjadi di Banjar. Untuk itu pihaknya sangat terbantu dengan program dari Bawaslu Mataram ini. ”Masyarakat banyak dijanjikan oleh caleg akan diberi sesuatu jika menang,” ujarnya.

Ditambahkan Fajar,  politik uang memang harua dicegah sejak dini. Karena apabila ini dibiarkan saja maka masyarakat akan dibodohi terus-menerus oleh oknum-oknum caleg. ”Kami ingin pemilu berjalan lancar dan damai,” katanya.

Menurutnya, banyak caleg yang sudah berjanji kepada masyarakat pada pemilu 2014 lalu. Namun kenyataannya sampai sekarang janji-janji manis dari caleg tidak pernah terealisasi. ”Kami menyarankan masyarakat benar-benar memilih dengan hati nurani. Benar-benar memilih caleg yang berintergritas. Bukan memilih karena diberi sesuatu,” pungkasnya. (puj/r4/*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks