alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

DPRD NTB Protes, Perpres Bikin Dompet Dewan Kempes

MARARAM-Anggota DPRD NTB TGH Najamuddin Mustafa memprotes Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2020. Perpres itu dinilai tidak membuat anggota dewan leluasa dalam menemui rakyat karena terlalu memangkas pendapatan anggota dewan.

Politisi PAN itu berharap perpres itu direvisi. Perpres itu sendiri mengatur ihwal biaya honor, perjalanan dinas, rapat di dalam dan di luar kantor, serta pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaannya. “Pendapatan itu juga kan (dirasakan) untuk rakyat di dapil,” imbuhnya.

Perpres 33 sejauh ini telah memotong anggaran perjalanan dinas anggota DPRD. Padahal secara tidak langsung perjalanan dinas dinilai memiliki kontribusi nyata dalam membantu perekonomian masyarakat terutama saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pemotongan telah berakibat dewan tak lagi leluasa mengunjungi masyarakat.  “Membantu mereka yang terdampak Covid,” ujarnya.

Ditegaskannya protes itu bukan berarti dewan ingin kembali bisa memperbanyak jalan-jalan, tetapi faktanya selama ini anggaran perjalanan dinas telah menggerakkan ekonomi masyarakat. Mulai dari bisnis transportasi hingga akomodasi perhotelan.

Politisi PAN itu lantas menyinggung kesenjangan antara DPRD provinsi dan kabupaten dengan DPR RI yang memiliki hak protokoler. Anggota DPR RI yang aktivitas sehari-harinya diatur secara ketat.

Dengan hak protokoler itu anggota DPR RI mendapatkan perlindungan secara ekonomi termasuk mendapatkan gaji pensiun.

“Dewan Kabupaten dan provinsi tidak diberikan hak untuk protokoler,” jelasnya.

Padahal bila melihat interaksi dengan masyarakat, DPRD memiliki kedekatan yang intens dengan masyarakat. “Kapanpun masyarakat bisa mudah datang, hubungan kami dengan masyarakat tanpa ada sekat,” terangnya.

Seharusnya kondisi ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam membuat aturan. Bukan malah asal pangkas yang malah dampaknya bisa berakibat juga bagi masyarakat di bawah. “Kami wakil rakyat yang setiap hari harus ketemu masyarakat, harus direvisi,” tegasnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks