alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Pilwali Mataram 9 Desember, Konvoi dan Kampanye Akbar Ditiadakan

MATARAM-Pilwali 2020 dipastikan digelar 9 Desember 2020. Pelaksanaannya wajib menggunakan protokol penanganan Covid-19. ”Sudah pasti. Dalam kondisi apapun, tetap digelar,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, kemarin.

Kepastian penyelenggaraan pilwali diputuskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Saat konferensi video bersama daerah yang melaksanakan pilkada.

Ahyar mengatakan, Kemendagri sudah menyatakan, dalam kondisi apapun, masih atau sudah berakhir pandemi Covid-19 di Indonesia, pilkada tetap serentak digelar. Pada 9 Desember nanti.

Dengan situasi perkembangan kasus covid yang terus bertambah, pilwali Kota Mataram memang berpotensi digelar di masa pandemi. Karena itu, Ahyar meminta kepada KPU dan Bawaslu, untuk memperhatikan mengenai protokol covid.

Jika diperlukan, pemkot bisa saja membuat peraturan wali kota (perwal). Untuk memastikan bahwa protokol covid bisa dilaksanakan selama proses pilwali. Hingga hari perhitungan suara nanti.

Dalam perwal nanti, rencananya akan diatur mengenai larangan untuk melakukan kampanye akbar. Hingga konvoi. Yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. ”Kalau perwal dibutuhkan, akan kita buatkan,” ujarnya.

Begitu juga saat sosialisasi yang nantinya dilakukan KPU maupun Bawaslu. Harus juga mengacu pada protokol covid. Bawaslu harus tegas melakukan pengawasan. Menindak apabila ada pasangan calon yang melakukan pertemuan, tapi melanggar ketentuan dari protokol covid.

Seluruh pihak juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan baik. KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Pemkot Mataram harus bisa bersinergi. Sehingga pelaksanaan pilwali bisa digelar dengan sukses.

Kata Ahyar, dengan adanya ketentuan soal pelaksanaan menggunakan protokol covid, tentu dibutuhkan persiapan yang lebih baik. Salah satunya mengenai anggaran.

Untuk pelaksanaan pilwali, pemkot telah memberi hibah kepada KPU dan Bawaslu. Masing-masing Rp25 miliar dan Rp8,5 miliar. Jumlah tersebut bisa membengkak akibat pandemi. ”Tapi kita harapkan, ketika ada tambahan anggaran, pemerintah pusat bisa mengcovernya,” kata Ahyar.

Ketua KPU Kota Mataram Husni Abidin mengatakan, mereka sudah siap menggelar pilwali. Disesuaikan dengan protokol covid, seperti ketentuan yang telah disepakati. ”Pada prinsipnya kita sudah siap,” kata Husni.

Kelanjutan tahapan pilwali akan dimulai pertengahan bulan ini. Tepatnya 15 Juni. Dengan mulai mengaktifkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Husni mengatakan, kerja KPU diawali dengan pelaksanaan verifikasi faktual untuk calon perseorangan. Pada 18 Juni, petugas akan turun ke lapangan. Ke lingkungan, mengecek dukungan terhadap calon perseorangan. ”Itu dilakukan selama 14 hari,” ujarnya. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks