alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Wabah Korona, Anggota DPD RI NTB H Sukisman Azmy Minta Pilkada 2020 Ditunda

MATARAM-Senator NTB H Ahmad Sukisman Azmy khawatir dengan ngototnya Pemerintah Pusat dan Penyelenggara Pemilu menggelar pilkada serentak Desember ini. “Bencana Covid-19 belum berakhir dan tidak jelas kapan berakhirnya,” katanya, Kamis (4/6) lalu.

Situasi tak menentu berisiko membuat pesta politik menjadi berbahaya karena akan melibatkan banyak massa. Ancaman lonjakan kasus mengintai di depan mata. Hal ini didorong sulitnya membangun kesadaran dan disiplin masyarakat patuhi protokol Pandemi Covid-19.

Keputusan pemerintah pusat yang menjamin kebutuhan anggaran pilkada di tengah pandemi dapat mengganggu fiskal negara. “Biaya Pilkada ikut membengkak karena ikut protokoler covid,” imbuh Anggota DPD RI itu.

Belum lagi bila mengingat sisa waktu pelaksanaan Pilkada terisisa sekitar 6 bulan. Ketatnya protokol pandemi dapat berakibat tahapan dikerjakan tidak maksimal.

Di sisi lain penyelenggara belum punya pengalaman melaksanakan pilkada di tengah wabah. “Tersisa 5 tahapan pilkada yang dimulai 15 Juni dipastikan tidak optimal,” ujar mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB.

Sukis khawatir pula dampak psikologi pada Penyelenggara Pemilu dan masyarakat yang takut terpapar virus. “Masih rentan sehingga cemas,” ulasnya.

Persiapan anggaran Pilkada lebih produktif diarahkan untuk perbaiki ekonomi nasional di tahun 2020. “Sensus penduduk belum berakhir, data pemilih belum siap, sehingga hasil tidak optimal,” ujarnya.

Jika pemerintah gagal meyakinkan masyarakat proses pemilu aman dari pandemi bukan tidak mungkin partisipasi pemilih akan merosot. “Semua terkesan serba dipaksakan,” sesalnya.

Kegagalan pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat membuka potensi munculnya cluster baru. “Klaster TPS,” celetuknya.

Sampai saat ini gambaran desain teknis tata cara pilkada di era pandemi belum ada. Wajar bila banyak yang khawatir akan ada korban penyelenggara di tengah korona.

Mengingat ketika tidak ada pandemi penyelenggara yang meninggal pun cukup banyak  karena faktor kelelahan. “Tidak ada asuransi bagi panitia penyelenggara dan masyarakat,” ulasnya.

Di sisi lain program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berbentuk Sembako atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) rentan jadi alat politik penguasa. Ini membuat pertarungan politik tidak imbang bagi para penantang. “Itu sebagai alat kampanye dini bagi petahana,” ujarnya.

Saat ini jumlah pasien korona sudah tidak seimbang dengan tenaga medis. “Jangan ditambah lagi karena pilkada,” harapnya.

Dia mengingatkan sekitar 105 juta warga di 27 Provinsi yang menggelar pilkada, memiliki latar belakang pendidikan dan kondisi daerah berbeda. “Butuh penanganan berbeda termasuk perlengkapan pilkada, seperti formulir surat suara yang sulit disosialisasikan dan didistribusikan,” katanya memperkirakan.

Semua alasan itu memnbuat Sukis sampai pada kesimpulan, Pilkada Serentak harus ditunda. “Tunda sampai 2021” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks