alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Kakak Gubernur NTB, Adik Calon Wakil Bupati Sumbawa, Dinasti kah?

MATARAM-Dewi Noviany membantah keluarganya tengah membangun dinasti politik di NTB. Adik kandung  Gubernur NTB H Zulkieflimansyah itu mengklaim proses pencalonannya telah melalui mekanisme penjaringan parpol yang adil.

Sampai akhirnya terpilih dan dianggap layak tampil di Pilbup Sumbawa. Salah satunya dari PKS. “Semua orang berhak, kami di PKS ada proses, nggak ujug-ujug,” tepisnya.

Proses adu gagasan sampai survei telah ditempuh. “Kami ada kandidat satu internal (Muhammad Takdir), satu akademisi (Andy Tirta), setelah disurvei beberapa kali ternyata keinginan masyarakat mayoritas ibu Novi,” klaimnya.

Karena itu, tudingan keluarganya tengah membangun dinasti kekuasaan dianggap tidak beralasan. “Jangan bilang dinasti, kecuali tidak punya kompetensi, kemampuan, nah itu baru jadi tanda tanya,” ujarnya dengan sengit.

Sebaliknya isu dinasti bukan alasan melarang siapapun mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Termasuk yang berlatar belakang keluarga kepala daerah. “Ya jangan juga hanya karena salah satu dari keluarga ada yang jadi pejabat, lalu tidak boleh nyalon, itu nggak benar,” cetusnya.

Menurutnya selama ada kompetensi dan proses seleksi dilalui adil, maka yang terbaik berhak tampil. “Saya sudah mengikuti tahapan dan mekanisme yang ditentukan partai,” tegasnya.

Beberapa partai telah menggelar survei. Hasilnya memutuskan memberikan rekomendasi pada pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany. “Sudah ada yang keluarkan rekomendasi, masa kita tolak?,” ujarnya.

Novi menyebut tampil karena dorongan nurani. Melihat posisi perempuan di Sumbawa selama ini masih jadi masyarakat kelas dua.

Terkait jargon Gemilang, Novi berkilah tidak  bermaksud mendompleng nama besar program NTB Gemilang yang diusung sang kakak. “Itu kan asumsi politik yang harus diluruskan, saya kira Gemilang itu sesuatu yang sangat baik, kalau bagus kenapa tidak?,” ujarnya.

Novi mengklaim dasar-dasar kepemimpina itu sudah dikuasainya. “Saya 16 tahun dampingi suami yang jadi camat sebagai ketua PKK,” terangnya.

Pengelolaan kesejahtaraan masyarakat dianggap tidak jauh beda dengan pengelolaan kesejahtaraan melalui Tim Penggerak PKK. “Kalau yang tadinya saya di tingkat kecamatan, saya cuma ingin naik kevel ke tingkat kabupaten,” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks