alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Pilkada Serentak, Enam Calon Kepala Daerah Meninggal karena Korona

JAKARTA-Perbaikan regulasi terus didorong untuk memastikan pelaksanaan Pilkada bisa jauh lebih aman. Sudah ada enam calon maupun bakal calon yang meninggal dinilai menjadi alarm serius betapa bahayanya pelaksanaan Pilkada 2020.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi mengatakan, jumlah bakal calon/calon yang meninggal sudah enam orang jika dihitung sejak masa pendaftaran calon 4 September lalu. Atau dua kali lipat dari data KPU RI yang menyebut tiga orang saja.

“Sebetulnya ada satu bacalon, empat petahana kepala daerah dan satu calon petahana yang meninggal dunia akibat covid,” ujarnya dalam diskusi, kemarin (5/10).

Keenam orang tersebut, lanjut dia, petahana bupati Halmahera Timur, Muhammad Din Ma’bud meninggal usai pendaftaran 4 September, bakal calon bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti 6 September, dan petahana bupati Berau meninggal pada 22 September.

Kemudian pada 28 September, yang meninggal petahana bupati Majene Fahmi Massiara, calon wali kota Bontang Adi Darma pada 1 Oktober, serta yang terbaru calon petahana bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh pada 4 Oktober.

Amel menambahkan, selain enam cakada meninggal, sebelumnya KPU juga merilis ada 63 yang sempat positif covid. Atas dasar itu, Perludem menilai butuh penataan regulasi yang lebih tegas.

“Kalau tidak bisa jadi ada lebih banyak calon yang terpapar covid Begitu juga dengan penyelenggara pemilu, pemilih yang ikut kampanye,” imbuhnya.

Dia menilai, regulasi yang ada saat ini belum cukup tegas. Khususnya dalam mengatur sanksi. PKPU 13/2020 yang dijadikan dasar hanya mengatur sanksi teguran, pemburuan dan pengurangan hari kampanye. Sanksi tersebut sangat birokratis dan terbukti masih menimbulkan pelanggaran dalam sepekan kampanye.

Amel mendorong agar pemerintah mau mengeluarkan Perppu untuk mengatur sanksi admintrasi yang lebih keras berupa diskualifikasi. “Ini mungkin bisa diterapkan tetapi itu dengan Perppu atau dengan revisi undang-undang Pilkada,” imbuhnya.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, meninggalnya para calon sangat memprihatinkan. Namun sayangnya, sisi kemanusiaan dalam pengambilan kebijakan kurang diperhatikan.

“Seakan kalau kalian (calon) mati partai punya calon lain,” ujarnya. Hal itu, mirip dengan pernyataan pemerintah yang menyiapkan 3000 dokter untuk menggantikan 130 dokter yang meninggal. “Pengambil keputusan ga punya kemanusiaan,” imbuhnya.

Sejak awal, Pandu sendiri sudah merekomendasikan Pelaksanaan Pilkada ditunda dan pemerintah mengendalikan situasi lebih dulu. Sebab, saat ini resiko masih tinggi sementara protokol kesehatan juga sulit dipatuhi.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, opsi penundaan Pilkada dimungkinkan secara UU. “Penundaan dimungkinkan dan terbuka peluang tapi sampai sekarang kami belum sampai penundaan,” kata Fritz.

Soal banyaknya calon yang meninggal, Fritz menilai itu jadi keprihatinan bersama. Namun dia mengingatkan, persoalan munculnya korban COVID juga terjadi di luar Pilkada. Oleh karenanya, dia menyebut fenomena covid jadi pekerjaan bersama lintas sektor. “Kita punya PR covid bukan hanya di pilkada,” imbuhnya.

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, mekanisme bila ada calon yang meninggal sudah diatur dalam PKPU 9/2020 tentang pencalonan. “Bisa dilakukan pergantian,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Akan tetapi, jika calon meninggal kurang dari 29 hari sebelum hari pemungutan suara dan parpol tidak mengajukan pengganti, pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pasangan calon. Batas 29 hari sebelum pemungutan suara ditetapkan untuk kebutuhan produksi surat suara. (far/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks