alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Raden Nuna Isyaratkan Maju di Pilbup Lombok Utara

TANJUNG – Wakil Ketua Kehormatan DPD PDIP NTB asal KLU, Raden Nuna Abriadi mengisyaratkan bakal maju sebagai calon bupati (cabup) Lombok Utara pada Pilkada 2020 mendatang. Kepastian dirinya tersebut setelah mendengarkan kabar bahwa anggota DPRD itu tidak perlu mundur jika hendak maju sebagai bakal cabup, cukup mengambil cuti saja. Bahkan ia memberikan isyarat koalisi dengan petahana H Najmul Akhyar.

“Keputusan saya maju atau tidak sangat ditentukan oleh keputusan perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah,” ujarnya anggota DPRD Provinsi NTB tiga periode ini, Rabu (6/11).

Kabar revisi peraturan yang bakal diketok palu oleh anggota DPR RI pada pekan ini tentu menjadi angin segar bagi dirinya. Sebab, selama ini keinginan tidak maju diikat atas keputusan tersebut. Jika demikian terjadi maka Nuna sangat mendukung keputusan tersebut mencabut kembali hal persyaratan yang mematikan para politisi.

“Aturan sebelumnya itu membunuh calon-calon pemimpin partai politik yang menjadi kader politik bangsa dan daerah,” sambungnya.

Menurutnya, aturan yang diterapkan itu memunculkan calon tunggal di setiap kabupaten/kota. Sehingga hal itu melahirkan para pemimpin yang tidak terjamin kualitas pengkaderannya. Pilkada 2020 mendatang, termasuk Lombok Utara hanya muncul tiga orang yaitu Najmul Akhyar, Djohan Syamsu, Sarifudin. Ketiga orang ini tidak terikat dengan aturan tersebut.

Sementara para politisi yang mengkader diri mulai dari menjadi anggota dewan justru hanya menjadi penonton. Sebab jika mereka memutuskan maju harus rela melepaskan kursi legislative yang direbut dengan susah payah.

“Saya menunggu revisi itu,” tegasnya.

Jika hal itu terjadi, sambung Nuna, maka seluruh kader PDIP akan mengusulkan penjaringan ulang ke DPP. Perihal arah dukungan koalisi, dirinya mengisyaratkan arah dukungan PDIP pada petahana, H Najmul Akhyar.

“Dan memang sampai saat ini PDIP tetap mendukung pemerintah kabupaten yang sekarang ini yaitu Bupati( Najmul, red),” pungkasnya

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifudin mendukung perihal revisi peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab peraturan itu sudah dialami oleh dirinya dimana pada Pilkada 2015 harus mundur sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, namun beruntung terpilih sehingga tidak menjadi beban pikirannya.

“Itu semakin bagus, nuansa demokrasi bisa berhak maju sebagai orang ikut berpikir,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebagai politisi tentu berhak memilih dan pilih. Hal ini tentu membuka peluang bagi anggota dewan untuk bertarung dalam perhelatan tersebut. Saat ini, dirinya tinggal menunggu apakah ada kemungkinan sama bagi ASN yang ingin maju.

“ASN belum tahu apakah harus mundur atau cuti,” tandasnya. (fer/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks