alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Pemprov NTB Adendum Lahan Gili Trawangan, Dewan Galang Hak Interpelasi

MATARAM-Pernyataan pers Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang memastikan akan mengadendum kontrak karya PT GTI semakin direspons riuh sejumlah anggota DPRD NTB. Anggota DPRD NTB dari fraksi Gerindra Sudirsah Sujanto bahkan dengan nada keras menyindir gubernur dengan menyebut langkah itu menambah deretan catatan minus kinerja Dr Zul. “Sudah nirprestasi dipecundangi GTI pula,” sesalnya, kemarin (6/6).

Politisi asal Lombok Utara itu terlihat kecewa dengan pernyataan pers yang dilontarkan gubernur NTB. Seperti diketahui Sudirsah salah satu politisi yang getol menyuarakan putus kontrak PT GTI selama ini.

“Saya kira ungkapan di atas tidak berlebihan dan cocok dengan sikap dan keputusan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap nasib 65 hektare (Ha) aset tanah pemprov,” imbuhnya.

Sudirsah menilai dalih pihak pemprov melakukan kajian menyeluruh terhadap persoalan PT GTI selama setahun terakhir tidak ada artinya.  “Bukannya manfaat didapat masyarakat tetapi mudarat,” sungutnya.

Fakta di lapangan disebutnya sangat jelas dan terang bila PT GTI telah wanprestasi. “Tapi sepertinya gubernur seperti orang kebingungan dan malas mendengar masukan yang rasional,” serangnya.

Kerugian negara triliunan rupiah yang disebut berdasarkan hasil investigasi KPK oleh PT GTI jelas seharusnya tidak dijawab dengan adendum. “Mungkin gubernur ini bukan orang NTB tulen, sehingga tidak bisa merasakan derita rakyat,” serangnya lagi.

Sudirsah masih mengingat sebelumnya gubernur sempat menyampaikan akan putus kontrak. Tetapi kemudian tidak butuh lama berubah dengan alasan ingin memuliakan investasi. “(Gubernur, Red) menjadi pemberi harapan palsu,” cetusnya.

Dalih memuliakan investor kemudian memberi kesempatan lagi pada PT GTI dinilai hanya sekadar mencari pembenaran.  “Tentu kita sepakat, sangat bijak kalau mengikuti konsep Presiden Jokowi yang memuliakan investasi, tapi presiden secara tegas memberlakukan itu untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan rakyat (kok kesannya) gubernur NTB, malah tidak bisa melihat dan membedakan investor yang layak dimuliakan dengan investor yang me-mudaratkan,” sindirnya.

Dalih lainnya yang menyebut memperpanjang kontrak sebagai upaya menghindari status quo lahan, dianggap juga hanya sebagai alibi semata. “(Taruhlah) status quo selama 5-6 tahun ke depan, tapi selama itu tidak akan terasa karena begitu selesai status quo, pemprov dan rakyat secara merdeka dan leluasa mengelola hal miliknya dan terlepas dari jeratan kontrak palsu,” cetusnya.

Di atas kekecewaan itu, Sudirsah pun kembali menegaskan ikrar yang disampaikan sebelumnya untuk total menggalang Interpelasi melawan keputusan Gubernur.

“Secara kelembagaan, kami fraksi Gerindra bersama para pejuang dari partai rakyat lainnya di Udayana tetap akan berjihad tak akan mundur melawan penguasa ini melalui hak Interpelasi kami yang melekat selaku legislator,” tegas, sekretaris fraksi Partai Gerindra NTB itu.

Sementara itu, DPRD NTB masih menunggu sikap resmi gubernur NTB yang akan mengadendum kontrak karya PT GTI. “(Kalau mau di-adendum) mana dong SK-nya,” kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Terbitnya SK selanjutnya nanti akan direspons pula secara politik untuk disesuaikan dengan rekomendasi putus kontrak yang telah diterbitkan DPRD NTB sebelumnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks