alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Ruslan Turmuzi Dorong Pembahasan Adendum PT GTI

MATARAM-Berdalih memuliakan investasi, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dalam pernyataannya di hadapan pers, memutuskan untuk memberi kesempatan lagi PT Gili Trawangan Indah (GTI) mengelola aset pemprov seluas 65 Hektare (Ha) di Gili Trawangan.

Tak ayal, dalih ini banjir kritik dari sejumlah anggota DPRD NTB. PT GTI dianggap tak layak dimuliakan, karena dinilai wanprestasi bahkan menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Politisi senior PDIP NTB H Ruslan Turmuzi melihat perdebatan adendum atau putus kontrak, tak menguntungkan bagi daerah khususnya masyarakat NTB.

“Kalau begini kan nggak bisa jalan pemerintahan (untuk mengelola aset Gili Trawangan),” katanya, kemarin (7/6).

Politisi asal Lombok Tengah itu lantas mengajak mendudukkan lagi persoalan PT GTI untuk melihat permasalahan lebih jernih.

“Begini kontrak PT GTI ini kan didasari Permendagri no 3 tahun 1986,” katanya.

Dalam klausul kontrak yang pernah dibacanya, PT GTI diberi hak mengelola kawasan selama 70 tahun berdasarkan Permendagri no 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

“Artinya pihak PT GTI sebenarnya kalau menggunakan Permendagri no 3 tahun 1986 itu, masih memiliki hak untuk mengelola kawasan,” terangnya.

Tetapi kemudian, lahir Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Inilah yang kemudian mendorong menggunakan Permendagri no 19/2016 itu, sebagai landasan mengelola aset 65 Ha di kawasan Gili Trawangan. Dorongan ini kemudian berakibat pula dievaluasinya kontrak karya dengan PT GTI.

Namun seperti dinamika yang belakangan berkembang, muncul dua opsi yakni antara memperbaharui kontrak (adendum) atau putus kontrak.

DPRD NTB secara kelembagaan kemudian menerbitkan rekomendasi putus kontrak. Pemprov NTB sempat menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut sampai akhirnya direvisi dengan pernyataan Gubernur yang memastikan akan adendum.

“Kalau memang eksekutif mau adendum tentu butir-butir dari adendum itu harus dibahas dengan DPRD,” tekannya.

Lantas bagaimana dengan rekomendasi putus kontrak yang telah diterbitkan DPRD NTB secara kelembagaan?

“Rekomendasi kan tidak bersifat final,” tegasnya.

Dengan kata lain, karena sifatnya usulan atau rekomendasi, eksekutif atau pemprov NTB dapat menjalankan itu atau menolaknya. Sehingga akan menjadi perdebatan percuma atau buang-buang energi mempermasalahkan pemprov atau Gubernur tidak memilih menjalankan rekomendasi.

“Keputusan DPRD yang tidak dijalankan pemerintah tidak hanya ini (putus kontrak), sebelumnya perda APBD 2020 juga tidak dijalankan pemerintah, mereka melakukan refocusing hingga Rp 926 Miliar (untuk penanganan wabah Korona) tanpa persetujuan DPRD, kenapa tidak teriak saat itu?” bandingnya.

Situasi PT GTI saat ini pun dinilai anggota DPRD NTB lima periode itu memiliki case yang mirip. Sehingga kengototan sejumlah pihak yang ingin putus kontrak menjadi tidak produktif.

“Kalau ada yang ingin mempertanyakan ini lebih dalam ke Gubernur lewat rapat kerja atau Interpelasi saya kira itu teknis ya, silakan saja,” ulasnya.

Namun apapun langkah itu, tidak bisa menghalangi eksekutif mengambil keputusan adendum.

Namun demikian, Ruslan juga mengingatkan agar pemprov tidak semena-mena dalam membuat poin atau butir adendum.

“Harus melibatkan DPRD,” tekannya.

Poin adendum itu harus dirancang bersama DPRD. Tidak bisa sepihak dibuat oleh eksekutif menurut selera mereka dan PT GTI.

“Ingat kontrak PT GTI yang dibuat pada tahun 1996 itu didasari Permendagri 3/1986 berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan DPRD, artinya kalau mau diadendum sekarang, maka harus melibatkan DPRD juga berdasarkan amanat di Permendagri 19/2016,” tekannya.

Menurutnya, tidak bisa tidak, pembahasan poin adendum itu harus melibatkan DPRD. “Karena sebelum dijalankan nanti, harus diparipurnakan di DPRD, jadi jangan sampai pemerintah berjalan sendiri,” tegasnya.

Ruslan melihat ada kesan ngotot-ngototan antara Gubernur yang menginginkan adendum dengan sejumlah anggota dewan yang menginginkan putus kontrak. Situasi ini dianggap tidak akan menyelesaikan persoalan.

Dia pun mendorong agar dewan secara kelembagaan dan gubernur mengedepankan musyawarah mufakat. Membahas bagaimana agar poin adendum nantinya mengakomodir semua kepentingan yang mau putus kontrak dan adendum.

“Sesuai sila ke empat, kita kedepankan musyawarah mufakat, maka butir adendum harus dibahas bersama DPRD,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan memandang, rencana Gubernur untuk adendum kontrak PT GTI sebagai bentuk kekalahan rakyat bersama pemerintah melawan pengusaha swasta.

Gubernur bahkan dipandang memiliki ketakutan luar biasa melawan PT GTI hingga memberi kesempatan lagi investor itu mengelola lahan pemprov seluas 65 Ha, sekalipun selama 25 tahun mengelola kawasan, dianggap wanprestasi.

Tergambar pesimisme, bila melawan PT GTI maka akan kalah di peradilan.

“Dalam konteks status quo yang menjadi phobia Gubernur, sesungguhnya jauh lebih baik tanah 65 hektar di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun ke depan, di banding memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah jika terus membiarkan PT GTI yang menguasai tanah negara potensial itu,” kritik politisi Gerindra NTB Sudirsah Sujanto. (zad/r2)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks