alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Golkar NTB Diambil Alih DPP?

MATARAM-Politisi Golkar H Misbach Mulyadi melihat status kepengurusan DPD Golkar Provinsi NTB saat ini dibawah kendali penuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. “Kalau dilihat dari sisi aturan saya berpandangan seperti itu,” katanya, Kamis (6/8).

Aturan yang dimaksud Misbach yakni hasil keputusan Munas X Partai Golkar tahun 2019 no: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

Pada Perubahan Anggaran Dasar Pasal 40 Ayat (2) huruf c ditegaskan Musda harus digelar selambat-lambatnya 3 bulan setelah Munas. Atau selambat-lambatnya tanggal 5 Maret.

Sedangkan saat ini waktu telah berlalu sangat jauh. “Kalau dalam pemahaman saya kepengurusan saat ini demisioner (tetapi bukan status quo) kan masih ada DPP,” imbuh Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi NTB di bawah kepengurusan Suhaili ini.

Baca Juga :  Pilkada NTB, Sejumlah Bapaslon Cueki Protokol Covid 19

Dengan demikian Suhaili tidak bisa lagi membuat kebijakan atas nama Ketua DPD Partai Golkar NTB. “Makanya kita berharap DPP segera bersikap memperjelas kepengurusan di daerah,” ulasnya.

Absolutnya peran DPP di kepengurusan DPD Golkar Provinsi NTB sudah terlihat dari terbitnya beberapa surat yang mengisyaratkan DPD Partai Golkar NTB di bawah kendali penuh DPP.  Diantaranya Surat DPP Partai GOLKAR no: B-70/GOLKAR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Perubahan Penetapan Musda DPD Partai GOLKAR Provinsi NTB.

Berikutnya, Surat Instruksi (SI) DPP Golkar no: SI-2/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang: Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi. Dan SI DPP Golkar no: SI-3/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang: Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan MUSDA Partai GOLKAR Tingkat Kabupaten/Kota.

Baca Juga :  Jelang Musda Golkar NTB, Ahyar Goda DPD II

Semua surat itu memperjelas DPP telah mengambil alih DPD Provinsi. “Sampai saat ini kan kita masih menunggu sikap DPP,” terangnya.

Sementara terkait pernyataan Sari Yuliati, wabendum Bidang PP Bali, NTB, NTT yang menyebut Suhaili masih jadi ketgua, Misbach enggan menanggapi. Baginya tafsiran itu bisa beragam dan dimaknai secara berbeda.

Dalam tafsirnya klir ada dasar hukum yang menyebut kepengurusan setelah tanggal 5 Maret demisioner. “Jadi perlu saya tegaskan ini menurut aturan,” pungkasnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/