alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Pemprov NTB Diminta Tegas Pada Investor Wanprestasi

MATARAM-Tahun 2021 ditekankan harus menjadi momentum perbaikan ekonomi masyarakat NTB. Setelah dihantam bertubi-tubi bencana alam Gempa Bumi tahun 2018 dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pemprov NTB diminta memulai memperbaiki ekonomi daerah, dengan menseriusi mengelola aset-aset potensial yang belum dikelola maksimal. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mencontohkan aset daerah yang telah ada MoU dengan investor, tetapi sampai saat ini belum diperbaharui lagi kontraknya.

Politisi PKS itu melihat, hal ini salah satu pemicu penerimaan daerah belum ada peningkatan sampai saat ini. “Pengelolaan aset berupa kekayaan daerah belum signifikan mendongkrak pendapatan daerah,” sesalnya.

Karenanya, fokus pemerintah daerah harus segera diarahkan mengoptimalkan kekayaan daerah itu. Mengingat potensinya sangat besar mencapai Rp 12 triliun.

Pemprov didorong berani bersikap tegas dan tidak terlalu banyak bernegosiasi. Dia mencontohkan pembangunan NTB Convention Center (NCC) dan pembangunan hotel di eks Rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB harus mulai seriusi tahun ini.

Kebijakan-kebijakan semacam ini, sekalipun tidak berdampak langsung, namun diyakini memiliki dampak jangka panjang bagi pemulihan ekonomi daerah. “Kita perlu membuat kebijakan ekonomi untuk memulihkan kondisi pascapandemi covid-19,” tekannya.

Bahkan bila perlu, harus ada langkah tegas seperti putus kontrak kerja jika investor yang diberikan kepercayaan tidak mampu merealisasikan sesuai rencana awal. “Kita akan terus dorong, kita berharap ada keberanian pemerintah memutus kontrak kerja kalau tidak serius (wanprestasi),” tegasnya.

Sambirag melihat, sangat penting untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pada aset-aset milik daerah. Terutama aset yang selama ni terkesan mangkrak atau ditelantarkan. “Evaluasi saja kontraknya, saya meyakini masih banyak investor antri ketimbang kita menunggu janji surga yang tidak jelas,” imbuhnya.

Tim Investasi Daerah juga harus lebih agresif bergerak melakukan penataan aset. Atau Gubernur NTB dapat mengevaluasi kerja tim, tidak masih lamban melakukan penataan.

Sejauh ini, baru aset Gili Trawangan di Kabuapten Lombok Utara (KLU) yang serius dimaksimalkan. Langkah pemprov menggandeng Kajati NTB untuk melakukan penagihan terhadap nilai sewa aset dan kerja sama, sekaligus putus kontrak, bisa ditempuh untuk menata aset lain.

Ditegaskan Sambirang, sikap DPRD NTB jelas pada komitmen aset milik pemerintah daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. “Harus ada langkah,” harapnya.

Hal ini semata-mata ditekankan demi meningkatkan nilai aset daerah. “Terutama pada pendapatan daerah dan tidak lagi menjadi aset sia-sia,” pungkas politisi asal Sumbawa itu. (zad/r2)

 

 

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks