alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Dapil VIII Milik Siapa?

MATARAM-Tidak mudah memetakan suara di dapil VII NTB dan VIII NTB yang berada di Lombok Tengah. Situasi yang relatif berbeda dibanding kabupaten/kota lain, membuat Lombok Tengah termasuk yang progres rekapitulasinya paling lama. Berbagai persoalan yang muncul membuat proses hitung jadi tidak mudah.

Lombok Post sendiri sudah berupaya mengumpulkan berbagai data dilapangan. Namun ada beberapa kecamatan, terutama di dapil VIII masih proses penghitungan.

Di dapil VII NTB Golkar untuk keduakalinya berhasil memuncaki perolehan. Dengan perolehan 54.002suara. Golkar berhasil mengamankan dua kursi di dapil ini.  Dua caleg yang berpotensi melenggang adalah H Puaddi dan L Satriawandi.

Di bawahnya, membuntuti partai Gerindra. Dengan perolehan suara 46.276 suara. Partai berlambang kepala Burung Garuda ini, mengutus nama Lalu Wirajaya, caleg Inkumben yang disebut mengumpulkan 20.260 suara.

Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kembali kepada saya,” ujar Lalu Wirajaya pada Lombok Post, kemarin (5/5).

Wirajaya bestatus  petahana setelah mengikuti Pergantian Antar Waktu (PAW) politisi Gerindra Mori Hanafi. Saat, ia berlaga berebut NTB 1 ketika Pilgub 2018 lalu.

Perolehan ini cukup baginya untuk dapat satu kursi dari partai Gerindra di DPRD NTB.

“Terbesar saya dapat di Praya Tengah,” imbuhnya.

PKS menyusul di posisi ke empat dan sukses mengantarkan politisi Yek Agil yang juga petahana.

Sementara itu, Di dapil VIII NTB, Lombok Tengah Bagian Selatan masih sulit diprediksi. Situasi rekapitulasi yang tidak seragam. Ditambah masih ada beberapa kecamatan yang belum merampungkan rekapitulasi membuat raihan suara lebih sulit dipetakan.

Tapi, sumber Lombok Post menyebut ada peluang Golkar kembali merajai dapil ini. Di tempat ini Golkar bepeluang mengusung calegnya Lalu Ahmad Yani ke Parlemen Udayana. Di bawahnya lagi berpeluang partai Gerindra mengirim Lalu Sudiartawan.

Lalu, PPP diprediksi mengutus H Adung. M Samsul Qomar untuk Demokrat, sementara PKB HL Pelita Putra. PKS juga diprediksi akan meloloskan nama M Humaidi.

“Kalau untuk mendapatkan kursi di dapil 8, butuh perjuangan keras,” sambung M Samsul Qomar.

Sementara kursi terakhir berpeluang jadi rebutan antara Golkar, NasDem, atau PDIP.

Beberapa persoalan memang muncul di Dapil VIII. Salah satunya dugaan tidak netralnya PPK.Qomar sampai menyebut Dapil VIII tak ubahnya dapil neraka. “Tapi saya puas dengan 23.000 suara,” sebutnya.

Rumitnya pemilu di Dapil VIII sampai ditelinga Ketua KPU NTB Suhardi Soud. Namun ia masih mempercayakan proses rekapitulasi bisa dituntaskan KPU Lombok Tengah dengan baik.

“Ditangani KPU Provinsi kalau daerah, sudah tidak memungkinkan untuk menghitung lagi, tapi sekarang kan di sana jalan,” kata Suhardi.

Ia juga sempat mendengar kabar tentang jatuh sakitnya ketua KPU Lombok Tengah karena kelelahan. Ia pun mendoakan kesembuhan bagi kolega kerjanya itu, agar kembali bisa mengawal suara rakyat.

“Prinsip kerja KPU itu kan kolektif kolegial dengan komisionernya, jadi kalau ketua berhalangan masih ada empat komisioner lain yang bisa melanjutkan pleno,” tandasnya. (dss/zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks