alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Penyaluran Tahap Dua, JPS Gemilang Butuh Perbaikan Total

MATARAM-Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap ke dua segera disalurkan. Rencananya dibagikan pada 17-20 Mei atau sebelum Idul Fitri.

Pemprov NTB percaya diri bisa melakukan perbaikan. Sekalipun penyaluran tahap pertama amburadul dan panen persoalan. Mulai dari data penerima tumpang tindih, gagal maksimalkan minyak goreng produk UKM lokal, relevansi minyak kayu putih, hingga telur yang membusuk.

Partai pemerintah tetap berdiri di belakang Pemprov NTB memberdayakan UKM lokal di JPS tahap dua. “Iya tetap kita dukung,” kata politisi PKS Sambirang Ahmadi.

Tetapi dia berharap pemerintah realistis dalam melibatkan UKM lokal. “Kapasitas produksi UKM yang terbatas harus diukur,” imbuh Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.

Ruang yang tidak bisa diisi oleh UKM lokal harus diberikan pada produk pabrikan. “Sehingga pemberdayaan UKM bisa jalan terus untuk pemberdayaan dan pembelajaran tapi keterlibatan pabrik besar tidak bisa dihindari karena tuntutan waktu distribusi,” ulasnya.

Kerja kolaboratif ini diharapkan dapat membuat JPS Gemilang bisa lebih maksimal manfaatnya dirasakan masyarakat. Sementara berbagai kegagalan di distribusi JPS Gemilang tahap pertama tetap harus dipertanggungjawabkan.

Semisal kasus telur dalam paket JPS yang membusuk harus diganti. “Kami meminta pihak GNE bertanggung jawab dan segera menggantinya,” katanya.

Keterlambatan distribusi membuat telur-telur di paket JPS gemilang didapati busuk. Salah satunya di Pagutan Barat. “Telur memang tidak tahan lama harus cepat didistribusikan,” ujarnya.

Sementara itu politisi PAN TGH Najamuddin Mustafa menilai JPS jauh dari kata gemilang. “JPS Gemilang yang malang,” katanya.

Dia menyebut apa yang dikhawatirkan terjadi. Najam menuding kegagalan JPS Gemilang tahap pertama tidak lepas dari upaya segelintir orang yang ingin memperkaya diri-sendiri. “Pasti banyak masalah karena mereka kejar untung,” sesalnya.

Ketua BK DPRD NTB itu pun konsisten menyuarakan menghentikan JPS dalam bentuk bagi-bagi sembako. “Makanya saran saya dari lama sebaiknya kasih uang,” cetusnya.

Uang tidak akan berubah nilai dan tidak pula basi. Berbeda dengan logistik seperti telur yang mengandalkan ketepatan waktu dan data dalam distribusi.

Sementara Politisi NasDem H Bohari Muslim berharap Aparat Penegak Hukum (APH) mengatensi kegagalan distribusi JPS Gemilang tahap pertama. “Ada dong (ruang masuk APH) masa telur busuk dikasi masyarakat dan bisa dicek item serta harga pengadaanya,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB itu. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks