alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Hari Ini Gugatan “Evi Cantik” Diputus

MATARAM-Gugatan yang dilayangkan PBB dan NasDem atas putusan rapat pleno KPU di NTB kandas. PBB diketahui melayangkan gugatan dengan nomor registrasi 94 untuk Dapil 3 Lombok Timur. Sedangkan NasDem dengan nomor gugatan 191, Dapil 6 Bima.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud, mengutip apa yang disampaikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

PBB menuding ada pengurangan perolehan suara partai. Pengurangan itu dicurigai terjadi di sejumlah TPS di Desa Terara, Desa Suradadi, Desa Jenggik, dan Desa Rarang. Pengurangan itu mengakibatkan PBB mengalami kerugian dalam pileg 2019 kemarin.

Dalam materi permohonan itu PBB juga menduga NasDem mendapat kelebihan suara di kecamatan Terara. Atas dasar itu PBB melalui kuasa hukumnya berharap agar membatalkan penetapan hasil pemilihan umum Pileg 2019 di Dapil 3 Lombok Timur. tapi karena tudingan ini tidak terbukti, akhirnya ditolak MK.

Sedangkan NasDem dalam nomor gugatan 191, Dapil 6 Bima menuding ada penggelembungan suara di dapat partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 38 suara. Sedangkan NasDem ada pengurangan tiga suara.

Penggelembungan dan pengurangan ini dituding terjadi di dua kecamatan: Palibelo dan Belo. Tapi kemudian tudingan ini tidak bisa dibuktikan di depan hakim MK. Sehingga MK memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

“Hasil putusan dibacakan hari ini (kemarin, Red)” terangnya.

Dengan demikian total gugatan yang ditolak MK sebanyak delapan partai. Dengan rincian tiga partai dinyatakan tidak dapat diterima. Antara lain perkara no 56 Partai Demokrat dapil 8 NTB dan Dapil 2 Lombok Barat, perkara no 77 Dapil 3 Dompu, perkara no 160 Partai Gerindra Dapil 6 Lombok Tengah, perkara no 94 PBB dapil 3 Lombok Timur, dan perkara 191 NasDem dapil 6 Bima.

Sedangkan dua perkara dinyatakan gugur. Antara lain perkara no 174 Golkar dapil NTB dan perkara no 226 Berkarya dapil NTB.

“(satu perkara) ditarik kembali dengan nomor 113 PPP dapil 2 Lombok Timur,” rincinya.

Dengan demikian KPU NTB hanya menyisakan satu perkara lagi yang tinggal menunggu putusan. Yakni perkara no 3 DPD RI yang dilayangkan Prof Farouk Muhammad. Perkara ini diagendakan hasilnya akan dibacakan hari ini.

“Jumat besok (hari ini,Red),” tandasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks