alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Husein, Ahda, atau Mirdiati?

MATARAM-Mengemas enam kursi, Partai Gerindra percaya diri menatap Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Mataram 2020. Sikap politik partai besutan H Prabowo Subianto ini tegas, akan ikut bertarung berebut tampuk kuasa.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram I Gede Sudiarta mengatakan, pengalaman Gerindra sebagai oposisi selama ini modal kuat.

“99 persen, kami akan mengusung,” tegas Sudiarta.

Saat ini, Figur Gerindra mengerucut ke tiga nama. Dua pria satu wanita. Sudiarta lalu membebarkan nama secara spesifik satu figur yang merupakan kader sekaligus pengurus di Partai Gerindra Kota Mataram.

“Pak Husein (Hizam),” bebernya.

Satu lagi nama yang diiyakan Sudiarta yakni Baiq Mirdiati, anggota DPRD Kota Mataram. Dua nama ini merupakan kader terbaik milik partai Gerindra Kota Mataram yang saat ini tengah terus membangun popularitas dan elektabilitas. Lalu siapa satu lagi?

“Kalian tahu sendirilah,” ujar ia berteka-teki.

Sudiarta enggan menyebut satu nama lagi. Tapi ia yakin semua orang sudah tahu figurnya. Ia sempat menyebut clue jika figur satu ini sudah lebih dulu bersosialisasi, koordinasi, hingga pencitraan sejak bulan ramadan lalu.

“Sudah lebih dulu pencitraan (dari Husein dan Mirdiati)” bebernya.

Ia menambahkan bila figur itu bukan dari unsur struktur. Tapi kader biasa yang punya popularitas kuat di tengah masyarakat. Saat ditanya apakah sosok yang dimaksud itu Badruttamam Ahda, Sudiarta memilih tak menjawab spesifik.

“Terserah (mau ditafsirkan siapa)” cetusnya.

Tiga kader ini disebut Sudiarta kader muda terbaik dan terhebat. Mereka juga punya popularitas kokoh di tengah masyarakat. Munculnya tiga kader ini sekaligus menjamin sikap politik Gerindra ikut bertarung dalam perebutan tampuk kuasa Kota Mataram. Usai, H Ahyar Abduh, purnatugas dua periode.

“Kami tidak  mau jadi pendukung tapi sekarang pengusung,” tandasnya.

Sementara itu, Husein Hizam menanggapi santai namanya masuk dalam satu dari tiga kandidat yang berpeluang diusung Gerindra di Kota Mataram. Figur dari kalangan pengusaha sukses ini, mengakui secara terbuka keinginannya ikut bertarung dalam Pilwali Kota Mataram.

“Nanti kan ada survei, siapa yang paling layak,” kata Husein dihubungi Lombok Post.

Sebagaimana figur lainnya, saat ini Husein pun masih fokus bersosialiasi dan konsolidasi. Serta, menyerap aspirasi program pembangunan apa yang diinginkan masyarakat, bila ia terpilih nanti.

“Turun ke masyarakat, apa harapan mereka,” imbuhnya kalem.

Sementara itu, ia mengaku belum melakukan komunikasi politik dengan parpol dan figur lain. Langkah konsolidasinya baru pada tahapan normatif. Sesuai dengan arahan partai yakni turun dan menyerap aspirasi masyarakat.

Begitu juga dengan siapa Husein nanti berpasangan. Figurnya pun belum mengerucut ke arah siapa nama yang akan digaet. “Masih sangat dinamis, kita fokus bagaimana bisa jadi yang terbaik di partai,” tandasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks