alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Pelantikan Wakil Rakyat 5 Daerah Molor

MATARAM-Pelantikan anggota DPRD lima kabupaten di NTB berpotensi molor dari seharusnya. Tiga di antaranya yakni anggota DPRD Lombok Timur, Anggota DPRD Lombok Tengah, dan Anggota DPRD Lombok Barat sudah dipastikan tak akan bisa dilantik tepat waktu. Sementara pelantikan Anggota DPRD Sumbawa dan Sumbawa Barat, juga berpotensi mengalami nasib serupa.

Hingga kemarin, delapan kabupaten/kota belum mengusulkan pelantikan anggota DPRD mereka ke Gubernur NTB. Delapan daerah tersebut adalah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Untuk Lombok Timur, 50 anggota DPRD periode 2014-2019 bahkan sudah mengakhiri masa jabatan pada 5 Agustus lalu. Sementara Lombok Tengah baru akan berakhir Sabtu esok, dan Lombok Barat akan berakhir pada Ahad, lusa.

Untuk Lombok Utara, masa jabatan 30 orang wakil rakyat di sana akan berakhir Ahad, lusa. Namun, karena jatuh pada hari libur, maka pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 baru akan dilakukan Senin, 12 Agustus.

Merujuk pada proses pengesahan dan pengangkatan Anggota DPRD kabupaten/kota NTB lima tahun lalu, proses tahun ini memang molor jauh.

Berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur NTB tentang pengangkatan anggota DPRD periode 2014–2019, beberapa di antaranya SK mereka bahkan sudah tuntas jauh-jauh hari.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov NTB H Irnadi Kusuma di Mataram, kemarin (8/8) menjelaskan, tidak boleh terjadi kekosongan jabatan anggota legislatif. Tapi, meski tanggal SK sudah berakhir, harus dilihat kembali waktu pelantikan para anggota dewan tersebut. SK bisa saja diteken tanggal 22 Juli 2014, tapi masa jabatan terhitung sejak anggota dewan mengucap sumpah jabatan.

Hingga kini biro pemerintahan sendiri dalam posisi menunggu pengusulan SK dewan dari masing-masing daerah. Dia menjamin prosesnya tidak lama. Dalam sehari SK sudah diterbitkan. Asalkan usulan cepat, proses penerbitan SK juga cepat.

”Tidak pakai lama. Tidak sampai dua hari,” tegasnya.

Dia meminta delapan kabupaten/kota yang belum mengusulkan pelantikan segera mengusulkan. Dia mengingatkan, waktu pelantikan masing-masing daerah bisa berbeda, tergantung kesiapan. Tetapi jangan sampai melebihi masa jabatan.

”Kembali ke internal masing-masing. Sepanjang tidak mengganggu masa sidang dan tugas-tugas dewan, tidak masalah,” katanya.

Irnadi mengaku belum tahu alasan pemerintah kabupaten/kota belum juga mengajukan SK pengangkatan. Meski begitu pihaknya masih berprasangka baik. Mungkin ada kendala-kendala teknis yang menjadi penghambat.

Adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi kata Irnadi seharusnya tidak menjadi alasan di balik belum diajukannya usulan pengangkatan anggota dewan ini.

”Kalau ada satu dua orang masih bersengketa, kita tinggal, bisa  dilantik belakangan,” tegasnya.

Ditegaskannya, bagi anggota dewan yang habis masa jabatannya, mereka tidak berhak lagi mendapatkan haknya. Karena itu, pelantikan tidak boleh ditunda.

Terpisah, Sekretaris DPRD NTB H Mahdi menerangkan, pelantikan anggota DPRD NTB periode 2019-2024 akan dilaksanakan 2 September mendatang. Anggota DPRD NTB periode 2014-2019 memang berakhir masa jabatannya pada 1 September 2019. Namun, lantaran hari tersebut jatuh pada hari Ahad, maka pelantikan anggota DPRD NTB akan digelar Senin esoknya.

Sejauh ini Mahdi, tidak ada kendala. Semua persiapan sudah hampir selesai. Begitu SK anggota dewan ditekan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelantikan segera dilakukan.

”Pelantikan tidak boleh tertunda, terjadi kekosongan hukum  kalau tertunda,” katanya tanpa merinci lebih detail. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks