alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Korona Melonjak, Dewan Sebut Pengawasan Pintu Masuk NTB Masih Lemah

MATARAM-Fraksi PKB kembali soroti lemahnya, pengawasan di pintu-pintu masuk NTB. “Kami turun ke bandara, ke pelabuhan, hingga terminal, apa yang diiberitakan di medsos (oleh pemerintah daerah) sangat ketat, nggak bener!” kritik tajam Ketua Fraksi PKB DPRD NTB HL Hadrian Irfani, Rabu (8/4) lalu.

Heroiknya pemerintah menggambarkan pengawasan di pintu-pintu masuk tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Contoh ini longgar bisa dilihat dari 10 yang positif korona, itu berasal dari kluster Jakarta, Gowa, Bogor, bahkan katanya yang di Bagu itu Amerika,” ulasnya.

Penggambaran kluster itu, secara gamblang menggambarkan bahwa virus Korona itu dibawa dari luar. Jika pengawasan benar-benar ketat seperti yang digambarkan, seharuhnya pembawa sudah dikarantina dan tidak sampai menyebar ke warga yang lain. “Artinya virus ini kan dibawa ke NTB dan itu artinya pengawasan di sana belum ketat,” sesalnya.

Ketua DPW PKB itu meminta, pemerintah meningkatkan lagi pengawasan di pintu-pintu masuk. Apalagi ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara bertahap mulai pulang, menyusul dampak resesi ekonomi di sejumlah negara tujuan bekerja.

Pemerintah jangan lagi membangun retorika hebatnya mengawasi pintu-pintu masuk. Tetapi harus mulai membuka telinga mendengar masukkan yang baik dari masyarakat. “Jangan malah alergi kritik,” cetusnya.

Politisi partai Golkar NTB H Misbach Mulyadi juga menyampaikan atensi sama tentang PMI. Mereka berstatus Orang Dengan Resiko (ODR) membawa virus covid-19 masuk ke NTB. “Wajib kita antisipasi dengan mulai menyiapkan lokasi karantina,” katanya.

Kepulangan mereka dalam jumlah besar, akan sulit diimbangi dengan kapasitas Rumah Sakit Umum yang dimiliki. “Harus ada opsi-opsi lokasi yang memungkinkan mengkarantina ribuan orang PMI,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.
Enable Notifications.    Ok No thanks